Larangan Mobil di Atas 10 Tahun di DKI Terganjal Aturan Pemerintah Pusat Ilustrasi. (ANTARA/Aloysius Jarot Nugroho)

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta mengusulkan pemerintah pusat untuk mengubah Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan memasukkan batas usia kendaraan yang diizinkan beroperasi.

Hal ini diminta Dishub DKI agar kebijakan larangan mobil yang berusia di atas 10 tahun melintas di ibu kota dapat berjalan baik seperti keinginan Gubernur Anies.

"Ini sudah diusulkan bahwa ada juga pengaturan pembatasan usia kendaraan pribadi. Tapi itu tentu diserahkan kepada pembuat regulasi, dalam hal ini Kementerian Perhubungan," kata Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo di Jakarta, Rabu (9/3).

Baca Juga:

Mau Larang Mobil 10 Tahun ke Atas Wara-wiri, Anies Dikritik Benahi Dulu Transportasi

Rencana pelarangan mobil tua melintas di Jakarta terganjal aturan yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Syafrin mengatakan, UU LLAJ tidak mengatur soal pelarangan kendaraan bermotor berusia 10 tahun untuk beroperasi.

"Sesuai dengan Undang-Undang 22 Nomor 2009, pembatasan usia kendaraan bermotor pribadi itu belum diatur," jelas Syafrin.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo. (Foto: MP/Asropih)
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo. (Foto: MP/Asropih)

Hal itu membuat DKI belum bisa mempersiapkan aturan tersebut. Artinya, lanjut Syafrin, penegakan aturan pelarangan mobil berusia di atas 10 tahun harus menunggu persetujuan pemerintah pusat untuk menyelaraskannya dengan undang-undang.

"Karena regulasi di atasnya atau undang-undang aturan pemerintahnya belum mengatur pembatasan usia kendaraan pribadi, maka tentu kami belum bisa melakukan eksekusi terhadap hal ini," papar Syafrin.

Baca Juga:

Alasan Polisi Belum Tindak Mobil yang Nekat Terobos Jalur Sepeda di Sudirman

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan melarang mobil yang berusia di atas 10 tahun melintas di ibu kota.

Hal ini tertuang dalam Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara. (Asp)

Baca Juga:

Pemotor Masuk Jalur Sepeda Terancam Denda Rp500 Ribu

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kakorlantas Tegaskan Perbatasan Daerah Masih Butuh Pengaturan
Indonesia
Kakorlantas Tegaskan Perbatasan Daerah Masih Butuh Pengaturan

Kegiatan ini merupakan langkah bagus yang dilakukan Polres Magelang

Polemik Bupati Terpilih Sabu Raijua, BPIP: Akurasi Data Masalah Besar Bangsa
Indonesia
Polemik Bupati Terpilih Sabu Raijua, BPIP: Akurasi Data Masalah Besar Bangsa

Pendiri Setara Institute ini mengkritik lemahnya pengelolaan data dan administrasi

Mulai Besok, Naik Seluruh Moda Transportasi Wajib Miliki Aplikasi Peduli Lindungi
Indonesia
Mulai Besok, Naik Seluruh Moda Transportasi Wajib Miliki Aplikasi Peduli Lindungi

Aplikasi Peduli Lindungi akan dipakai sebagai syarat bepergian untuk seluruh moda transportasi.

[Hoaks atau Fakta]: Helikopter Terbang di Langit Jakarta Kibarkan Bendera China
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Helikopter Terbang di Langit Jakarta Kibarkan Bendera China

Dalam unggahan tersebut, mempertanyakan sikap aparat penegak hukum yang tidak berani bertindak terkait pengibaran bendera Tiongkok di tanah Indonesia.

Kejagung Kembali Periksa 3 Saksi Terkait Asabri
Indonesia
Kejagung Kembali Periksa 3 Saksi Terkait Asabri

Para saksi dimintai keterangan guna mencari fakta hukum

Rencana Impor Beras Perparah Ketahanan Pangan Indonesia
Indonesia
Rencana Impor Beras Perparah Ketahanan Pangan Indonesia

Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Slamet meminta pemerintah membatalkan rencana impor 1 juta ton beras.

Reaksi Kimia Farma soal Penangkapan Petugas Pakai Tes Antigen Bekas di Kualanamu
Indonesia
Reaksi Kimia Farma soal Penangkapan Petugas Pakai Tes Antigen Bekas di Kualanamu

“Kita mendukung sepenuhnya investigasi yang dilakukan oleh pihak berwajib terhadap kasus tersebut,” katanya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (28/4).

PKS Minta Publik Kawal Revisi UU ITE
Indonesia
PKS Minta Publik Kawal Revisi UU ITE

politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera berharap tidak ada lagi kriminalisasi terhadap pihak yang berseberangan dengan pemerintah.

Eks Penyidik KPK AKP Robin Gunakan Safe House untuk Transaksi Suap
Indonesia
Eks Penyidik KPK AKP Robin Gunakan Safe House untuk Transaksi Suap

Eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi AKP Stepanus Robin Pattuju disebut menggunakan safe house untuk melancarkan transaksi suapnya.

Lihat Video Jozeph Paul Zhang, Husin Shahab: Daripada Batal Puasa, Laporkan Saja
Indonesia
Lihat Video Jozeph Paul Zhang, Husin Shahab: Daripada Batal Puasa, Laporkan Saja

Semoga dengan laporan ini kita bisa meredam sentimen antar beragama