Larangan Mobil di Atas 10 Tahun di DKI Terganjal Aturan Pemerintah Pusat Ilustrasi. (ANTARA/Aloysius Jarot Nugroho)

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta mengusulkan pemerintah pusat untuk mengubah Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan memasukkan batas usia kendaraan yang diizinkan beroperasi.

Hal ini diminta Dishub DKI agar kebijakan larangan mobil yang berusia di atas 10 tahun melintas di ibu kota dapat berjalan baik seperti keinginan Gubernur Anies.

"Ini sudah diusulkan bahwa ada juga pengaturan pembatasan usia kendaraan pribadi. Tapi itu tentu diserahkan kepada pembuat regulasi, dalam hal ini Kementerian Perhubungan," kata Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo di Jakarta, Rabu (9/3).

Baca Juga:

Mau Larang Mobil 10 Tahun ke Atas Wara-wiri, Anies Dikritik Benahi Dulu Transportasi

Rencana pelarangan mobil tua melintas di Jakarta terganjal aturan yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Syafrin mengatakan, UU LLAJ tidak mengatur soal pelarangan kendaraan bermotor berusia 10 tahun untuk beroperasi.

"Sesuai dengan Undang-Undang 22 Nomor 2009, pembatasan usia kendaraan bermotor pribadi itu belum diatur," jelas Syafrin.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo. (Foto: MP/Asropih)
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo. (Foto: MP/Asropih)

Hal itu membuat DKI belum bisa mempersiapkan aturan tersebut. Artinya, lanjut Syafrin, penegakan aturan pelarangan mobil berusia di atas 10 tahun harus menunggu persetujuan pemerintah pusat untuk menyelaraskannya dengan undang-undang.

"Karena regulasi di atasnya atau undang-undang aturan pemerintahnya belum mengatur pembatasan usia kendaraan pribadi, maka tentu kami belum bisa melakukan eksekusi terhadap hal ini," papar Syafrin.

Baca Juga:

Alasan Polisi Belum Tindak Mobil yang Nekat Terobos Jalur Sepeda di Sudirman

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan melarang mobil yang berusia di atas 10 tahun melintas di ibu kota.

Hal ini tertuang dalam Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara. (Asp)

Baca Juga:

Pemotor Masuk Jalur Sepeda Terancam Denda Rp500 Ribu

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menteri Agama Pastikan Pembukaan Pesantren Dilangsungkan Bertahap
Indonesia
Menteri Agama Pastikan Pembukaan Pesantren Dilangsungkan Bertahap

Untuk membuka sarana pendidikan itu perlu waktu dan kajian matang.

Kantor ESDM Dijarah saat Demo UU Cipta Kerja, Pelaku Bawa Kayu dan Batu
Indonesia
Kantor ESDM Dijarah saat Demo UU Cipta Kerja, Pelaku Bawa Kayu dan Batu

Mabes Polri menyebut kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dijarah perusuh demo penolakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja Kamis lalu.

Polisi Didesak Tuntaskan Kasus yang Menyeret Nama Rizieq Shihab
Indonesia
Polisi Didesak Tuntaskan Kasus yang Menyeret Nama Rizieq Shihab

Polisi harusnya memenuhi tuntutan para pelapor terhadap Rizieq

Dua Petinggi Waterboom Lippo Cikarang Resmi Jadi Tersangka
Indonesia
Dua Petinggi Waterboom Lippo Cikarang Resmi Jadi Tersangka

Keduanya dikenakan Pasal 9 Jo Pasal 93 UU RI Nomor 06 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Jo Pasal 216 KUHP Jo Pasal 218 KUHP

Zona Hijau COVID-19 Nyaris Sentuh 100 Daerah
Indonesia
Zona Hijau COVID-19 Nyaris Sentuh 100 Daerah

Kalimantan Barat saat ini merupakan provinsi dengan daerah-daerah berstatus zona kuning dan oranye

BMKG Pasang Informasi Diseminasi Antisipasi Gempa Susulan di Sulawesi Barat
Indonesia
BMKG Pasang Informasi Diseminasi Antisipasi Gempa Susulan di Sulawesi Barat

BMKG mencatat hingga Senin (18/1), Sulawesi Barat telah diguncang gempa bumi sebanyak 31 kali.

Cuti Bersama Dipangkas Biar Warga Tidak Tamasya
Indonesia
Cuti Bersama Dipangkas Biar Warga Tidak Tamasya

Pemerintah telah menyepakati dan menetapkan perubahan cuti bersama tahun 2021, dari yang sebelumnya terdapat tujuh hari menjadi dua hari

Sandiaga Jadi Menteri, Demokrat: Dukungan Rakyat Jadi Alat Bargaining Politik
Indonesia
Sandiaga Jadi Menteri, Demokrat: Dukungan Rakyat Jadi Alat Bargaining Politik

Partai Demokrat mengkritik sikap Sandiaga Uno yang menerima pinangan Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Update Gempa Majene: 56 Orang Meninggal Dunia
Indonesia
Update Gempa Majene: 56 Orang Meninggal Dunia

Sebanyak 56 orang meninggal dunia akibat gempa bumi M6,2 yang terjadi di Majene, Sulawesi Barat, Jumat (15/1) dini hari WIB.

[HOAKS atau FAKTA]: DIY Jadi Wilayah Percontohan 'New Normal'
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: DIY Jadi Wilayah Percontohan 'New Normal'

False context sendiri merupakan sebuah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang salah