Larangan Ekspor Minyak Goreng Dicabut,  Kebijakan DMO Harus Diperbaiki Kelapa Sawit. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Keputusan Presiden Jokowi (Jokowi) yang mencabut kebijakan penghentian sementara (moratorium) ekspor CPO dan turunannya mendapat apresiasi dari anggota Komisi IV DPR RI.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus menilai, saat ini sudah banyak pabrik pengolahan sawit atau PKS yang tutup karena sudah tidak mempunyai tangki penyimpanan produk CPO sehingga sawit rakyat membusuk di lapangan.

Baca Juga:

Politikus PKS Desak Jokowi Selamatkan Petani Sawit Rakyat

Deddy menegaskan, dirinya memang sejak awal konsisten menolak kebijakan tersebut. Alasannya, hal itu hanya akan merugikan petani kecil. Pemerintah sendiri menerima banyak keluhan dari kelompok petani atas keputusan itu.

"Dan akhirnya Pemerintah membuka keran ekspor minyak goreng dan crude palm oil (CPO) mulai Senin besok, 23 Mei 2022," katanya.

Menurut Deddy, Moratorium ini memang tidak mungkin dilakukan terlalu lama. Sebab yang akan terpukul paling keras itu adalah rakyat petani di bawah.

"Moratorium membuat PKS menghentikan pembelian tandan buah segera (TBS) yang diproduksi petani skala kecil. Kalaupun dibeli, harganya jatuh hingga lebih dari 50 persen. Padahal itu sumber penghasilan utama petani rakyat," katanya.

Tidak hanya itu, selain menyengsarakan rakyat, moratorium juga membuat petani kesulitan untuk membeli pupuk dan pestida yang harganya juga sudah melonjak tajam.

Maka jika moratorium dibiarkan terlalu lama, menurut Deddy, bisa dipastikan produktivitas petani tahun depan akan melorot jauh dan bisa memicu kelangkaan lagi di tahun berikutnya.

"Apalagi jika petani memiliki tanggung jawab kepada pihak ketiga seperti bank, kredit angkutan, dan lainnya. Oleh karena itu, saya sangat menyambut baik pencabutan moratorium ekspor sawit ini," ujarnya.

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Kalimantan Utara ini berharap agar pemerintah sudah menyiapkan strategi dan kebijakan jangka panjang untuk memastikan masalah kelangkaan dan harga yang terlalu tinggi tidak terulang di masa yang akan datang.

"Menurut saya, kuncinya ada di hulu, yaitu pada penetapan harga TBS dan CPO khusus untuk minyak curah dan kemasan sederhana yang menjadi konsumsi rakyat kecil," terangnya.

Pemerintah, kata ia, harus memberlakukan kembali kebijakan Donestic Market Obligation (DMO) dan Harga Eceran Tertinggi (HET) terpadu untuk menjamin tersedianya pasokan secara terus menerus.

"Mudah-mudahan pemerintah sudah punya solusi terkait masalah pasokan ini, jantungnya ada di sana. Jika pemerintah memberlakukan kembali DMO dan HET, maka syaratnya adalah penguasaan pemerintah terhadap CPO dan minyak goreng tersebut agar tidak terjadi manipulasi, spekulasi dan penyeludupan. Jadi pemerintah harus menguasai barangnya," ungkap Deddy. (Pon)

Baca Juga:

Jokowi Kembali Izinkan Ekspor Minyak Goreng

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pengakuan MAH Atas Kasus Pembobolan Data oleh Bjorka
Indonesia
Pengakuan MAH Atas Kasus Pembobolan Data oleh Bjorka

MAH diamankan oleh Timsus pada Rabu (14/9) di Madiun, Jawa Timur. Dari hasil pendalaman yang dilakukan, ia diduga terlibat dengan peretas Bjorka.

Anies Diminta Perhatikan Angka Pengangguran di Jakarta
Indonesia
Anies Diminta Perhatikan Angka Pengangguran di Jakarta

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di DKI Jakarta menerapkan konsep link and match dengan SMK

Tahun Ini Bus TransJakarta Alami 275 Kecelakaan Lalu Lintas
Indonesia
Tahun Ini Bus TransJakarta Alami 275 Kecelakaan Lalu Lintas

Ada 250 lebih kecelakaan lalu lintas yang dialami armada bus TransJakarta dari bulan Januari hingga Oktober 2021.

Jutaan Kelas Menengah Indonesia Jatuh Miskin
Indonesia
Jutaan Kelas Menengah Indonesia Jatuh Miskin

Target kemiskinan dalam indikator pembangunan tahun 2023 mencapai sekitar 7,5 persen sampai 8,5 persen.

Pengamanan sampai Operasional KTT G20 di Bali Gunakan Kendaraan Listrik
Indonesia
Pengamanan sampai Operasional KTT G20 di Bali Gunakan Kendaraan Listrik

Penyelenggaraan KTT G20 di Bali pada 15-16 November 2022 akan mengedepankan penggunaan kendaraan listrik.

Gelar Raker di Hotel Mewah, KPK Dinilai Bersenang-senang di Atas Penderitaan Rakyat
Indonesia
Gelar Raker di Hotel Mewah, KPK Dinilai Bersenang-senang di Atas Penderitaan Rakyat

"Harusnya KPK punya kepedulian terhadap itu seperti orang susah makan, bukan justru sebaliknya bersenang-senang di atas penderitaan atau kesusahan banyak orang," kata Samad

Jatim Siap Uji Coba Penerapan PPKM Level 1 di Blitar
Indonesia
Jatim Siap Uji Coba Penerapan PPKM Level 1 di Blitar

Implementasi uji coba level 1 di Kota Blitar dilakukan karena telah memenuhi syarat indikator asesmen Kementerian Kesehatan, ditambah dengan syarat baru dari Inmendagri Nomor 47/2021

 Partai Demokrat Klaim AHY Didukung 40 Persen Pemuda Indonesia
Indonesia
Partai Demokrat Klaim AHY Didukung 40 Persen Pemuda Indonesia

Pelaksanaan konsolidasi partai demokrat sendiri bertujuan untuk membahas soal berbagai persiapan untuk menuju tahun politik 2024.

Prosedur Vaksinasi Anak 6-11 Tahun
Indonesia
Prosedur Vaksinasi Anak 6-11 Tahun

Pelaksanaan vaksinasi ini akan dilakukan secara bertahap

Pemerintah Ungkap Alasan JHT Dicairkan saat Usia 56 Tahun
Indonesia
Pemerintah Ungkap Alasan JHT Dicairkan saat Usia 56 Tahun

Airlangga Hartarto menjelaskan soal skema perlindungan bagi pekerja berupa Jaminan Hari Tua berbeda dengan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).