MerahPutih.com - Larangan berbuka puasa bagi pejabat negara terus menimbulkan polemik.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun akhirnya angkat suara.
Dia menjelaskan soal larangan berbuka puasa bersama bagi pejabat dan pegawai pemerintah.
Baca Juga:
Larangan Bukber Dinilai Pengaruhi Pergerakan Ekonomi
"Perlu saya sampaikan, pertama bahwa arahan untuk tidak berbuka puasa bersama itu hanya ditujukan untuk internal pemerintah, khususnya para menko, menteri, dan kepala lembaga," ujar Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (27/3).
Sehingga, larangannya bukan untuk masyarakat umum.
"Sekali lagi bukan untuk masyarakat umum," ujarnya.
Dia juga mengatakan, anggaran untuk buka puasa bersama bisa dialihkan untuk membantu warga yang membutuhkan.
"Arahan ini perlu saya sampaikan karena begitu banyaknya sorotan masyarakat terhadap kehidupan pejabat-pejabat kita," ujarnya.
Baca Juga:
Mendag Sebut Anggaran Bukber Pejabat Dialihkan untuk Membantu Masyarakat
Jokowi pun meminta jajaran pemerintah menyambut bulan puasa dengan semangat kesederhanaan, tidak berlebihan.
Jokowi sebelumnya mengungkapkan alasan ditiadakannya momen buka puasa bersama selama Ramadan 1444 H untuk kalangan pejabat hingga pegawai pemerintah diberlakukan karena saat ini masih dalam transisi pandemi COVID-19 menuju endemi.
Larangan ini tertuang dalam surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 perihal arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama, yang diteken Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada Selasa (21/3). (Knu)
Baca Juga:
Soal Larangan Bukber, Legislator PPP: Pak Jokowi tak Ingin ASN Hamburkan Uang
