Larang Penuh Aktivitas FPI, Mahfud Putar Pernyataan Rizieq Dukung ISIS Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan HAM, Mahfud MD, saat memberikan keterangan pers pelarangan aktivitas FPI. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Pemerintah resmi mengumumkan pelarangan FPI dan segara aktivitasnya di Tanah Air. Dalam konferensi pers tersebut, pemerintah menampilkan video dukungan FPI terhadap ISIS.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Mahfud MD, meminta stafnya menunjukkan gambar pendukung. Gambar pendukung ini ternyata berupa video dukungan FPI terhadap ISIS.

"Silakan, ada sedikit 3 menit ini, ada gambar-gambar pendukung," kata Mahfud MD.

Baca Juga:

Semua Aktivitas FPI Dilarang Diberi Izin

Dalam layar monitor yang ditunjukkan, muncul tulisan 'Video dukungan FPI terhadap ISIS'. Video itu memuat orasi Rizieq.

"Apa yang baik dari ISIS kita akui. Cita-cita mulianya menegakkan syariat Islam, hal yang baik," begitu kata Rizieq seperti yang ditampilkan dalam konferensi pers pelarangan FPI.

"Cita-cita mulianya untuk menegakkan khilafah Islamiyah hal yang baik," sebut Rizieq dalam video itu.

Dalam video itu, Rizieq juga menyebut perlawanan kezaliman terhadap Amerika Serikat. Menurut dia, ini juga cita-cita yang baik.

"Saya tanya, hal-hal yang baik dukung tidak? Dukung tidak? Takbir! Jangan mau kita diadu domba dengan ISIS. Sekarang ini banyak pihak-pihak menginginkan supaya kita bermusuhan dengan ISIS, betul?" sebut Rizieq masih dalam video itu.

Dalam pertimbangannya, pemerintah menyebut, anggota dan pengurus FPI pernah terlibat tindak pidana terorisme maupun tindak pidana umum. Sebanyak 35 orang anggota dan atau pengurus tindak pidana terorisme.

"Bahwa pengurus dan atau anggota yang pernah bergabung dengan FPI berdasarkan data sebanyak 35 orang terlibat tindak pidana terorisme, dan 29 orang di antaranya dijatuhi pidana," kata Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej.

Dia menambahkan, anggota dan pengurus FPI juga terlibat dalam pidana umum. Jumlahnya sebanyak 206 orang dan 100 di antaranya telah dijatuhi pidana. FPI juga dianggap melanggar ketentuan perundangan dengan melakukan razia alias sweeping di tengah masyarakat yang bukan kewenangannya.

"Jika menurut dugaan terjadi pelanggaran ketentuan hukum anggota atau pengurus kerap kali melakukan razia di tengah masyarakat," tutur Eddy.

Aktivitas FPI. (Foto: Antara).
Aktivitas FPI. (Foto: Antara).

Dalam konferensi pers soal pelarangan FPI ini, Mahfud MD didampingi sejumlah petinggi lembaga negara. Diantaranya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Idham Azis, Ka-BIN Budi Gunawan, Menkum HAM Yasonna Laoly, Mendagri Tito Karnavian, Kepala KSP Moeldoko, Menkominfo Johnny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar, dan Kepala PPATK.

"Sesuai putusan MK 82/PUU112013 tertanggal 23 Desember tahun 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa," ujar Mahfud.

FPI dideklarasikan secara terbuka di Pondok Pesantren Al-Umm, Tangerang, pada 25 Robi’uts Tsani 1419 Hijriyyah atau tanggal 17 Agustus 1998. Organisasi ini didirikan oleh sejumlah ulama, aktivis muslim dengan motornya Rizieq Shihab.

Saat ini, pentolan FPI yang sekaligus pendiri, tengah ditahan Polda Metro Jaya karena kasus kerumunan. Selain itu, Markas Syariah FPI di Megamendung, Bogor, Jawa Barat tengah dipermasalahkan PTPN VIII. Berbagai kasuspun sempat menjerat Rizieq Shihab. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
TNI Siapkan Sanksi Tegas ke Anggotanya yang LGBT, Apa Saja Ya?
Indonesia
TNI Siapkan Sanksi Tegas ke Anggotanya yang LGBT, Apa Saja Ya?

Ini bertentangan dengan disiplin militer

Hakim Ungkap Pinangki Biasa Urus Perkara, Salah Satunya Grasi Eks Gubernur Riau
Indonesia
Hakim Ungkap Pinangki Biasa Urus Perkara, Salah Satunya Grasi Eks Gubernur Riau

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut jaksa Pinangki Sirna Malasari dan advokat Anita Kolopaking biasa mengurus perkara yang berhubungan dengan Mahkamah Agung (MA) dan Kejaksaan Agung (Kejagung).

DPR Harap Kementerian Investasi Selesaikan Penyakit Klasik Birokrasi
Indonesia
DPR Harap Kementerian Investasi Selesaikan Penyakit Klasik Birokrasi

Anggota Komisi XI DPR Ahmad Najib Qodratullah berharap agar dengan terbentuknya Kementerian Investasi (Kemeninves) oleh pemerintah dapat menyelesaikan masalah klasik yakni persoalan birokrasi.

Menkes Tegaskan Pemberian Vaksin Kiriman Pertama untuk Tenaga Kesehatan
Indonesia
Menkes Tegaskan Pemberian Vaksin Kiriman Pertama untuk Tenaga Kesehatan

Pemerintah juga akan menjadikan vaksinasi sebagai bagian dari strategi penanggulangan pandemi COVID-19

237 Sekolah di Bandung akan Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka
Indonesia
237 Sekolah di Bandung akan Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka

Sekolah PTM sendiri direncanakan akan diuji coba selama dua pekan, 7-18 Juni 2021.

Dua PAW Anggota Fraksi PKS di DPRD DKI Dilantik Pekan Depan
Indonesia
Dua PAW Anggota Fraksi PKS di DPRD DKI Dilantik Pekan Depan

“Insya Allah, dijadwalkan Selasa 15 Desember 2020, Bu Israyani pengganti almarhum Dany Anwar dan Pak Karyatin Subiantoro pengganti almarhumah Umi Kulsum yang keduanya berada di Komisi A,” ujar Arifin

Kasus COVID-19 di Kudus Naik 30 Kali Lipat
Indonesia
Kasus COVID-19 di Kudus Naik 30 Kali Lipat

Satgas Penanganan COVID-19 mengungkapkan kasus COVID-19 di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, naik lebih dari 30 kali lipat dari 26 kasus menjadi 929 kasus.

LPSK Sayangkan Aksi Intimidatif Ancaman Pengepungan Rumah Nikita Mirzani
Indonesia
LPSK Sayangkan Aksi Intimidatif Ancaman Pengepungan Rumah Nikita Mirzani

Bagi pihak yang merasa terintimidasi, bahkan mendapatkan ancaman secara langsung, LPSK meminta yang bersangkutan untuk mengajukan permohonan

Nahkoda Kapal Maut yang Tewaskan 7 Wisatawan di Boyolali Masih Berusia 13 Tahun
Indonesia
Nahkoda Kapal Maut yang Tewaskan 7 Wisatawan di Boyolali Masih Berusia 13 Tahun

Dikatakannya, hasil penyidikan polisi dalam kasus tersebut, nahkoda kapal maut itu diketahui masih di bawah umur, yakni 13 tahun berinisial GH. Nahkoda kapal masih berstatus sebagai saksi.

Bandara Husein Bandung Kembali Beroperasi
Indonesia
Bandara Husein Bandung Kembali Beroperasi

Sejak tidak beroperasinya sejumlah rute pesawat jet ke Kota Bandung sejak Juli 2019 lalu, aktivitas pariwisata di Kota Bandung nampak menurun.