Laporan terhadap Jokowi Soal Kerumunan di NTT Kembali Kandas Presiden Joko Widodo. (ANTARA/HO-Biro Pers Setpres.)

MerahPutih.com - Bareskrim Polri kembali menolak laporan soal dugaan pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur (NTT).

Laporan kali ini datang dari Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI).

Laporan tersebut kembali ditolak oleh petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri.

Baca Juga:

Perbandingan Kerumunan Rizieq Vs Jokowi Versi Praktisi Hukum

“Intinya tadi kita sudah masuk ke dalam ini laporan masuk, tapi tidak ada ketegasan di situ. Jadi intinya bukti kami dikembalikan, hanya ada pernyataan bahwasannya ini untuk diajukan secara resmi kembali,” kata Ketua Bidang Hukum dan HAM PP GPI Fery Dermawan kepada wartawan di Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (26/2).

Menurut Fery, petugas SPKT tidak secara tegas menyatakan menolak laporan yang hendak pihaknya layangkan.

Namun, dia memastikan bahwa mereka tidak menerima surat tanda terima berupa Nomor Laporan Polisi (LP) dari petugas SPKT Bareskrim Polri.

“Intinya silakan bikin laporan secara resmi, itu jawaban yang kami terima. Jelas kami tidak puas dengan jawaban ini,” ujarnya.

Tangkapan layar tamedia sosial saat Jokowi dikerumuni masyarakat di NTT. (Foto: MP/Twitter)
Tangkapan layar media sosial saat Jokowi dikerumuni masyarakat di NTT. (Foto: MP/Twitter)

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan telah lebih dahulu membuat laporan serupa ke Bareskrim Polri. Laporan itu dilayangkan oleh Ketua Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan Kurnia pada Kamis (25/2) kemarin.

Ketika itu, Kurnia hendak melaporkan Jokowi yang dituding telah melanggar protokol kesehatan.

Menurutnya, Jokowi juga abai terhadap protokol kesehatan lantaran membagikan cinderamata ketika kerumunan massa penyambutnya di NTT.

Hanya saja, petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri tak menerbitkan surat laporan polisi terkait laporan dari Kurnia seperti halnya kepada PP GPI.

Baca Juga:

Jokowi Tegaskan Tol Langit Bukan Cuma Buat Kepentingan Ekonomi

Ketika itu, kata Kurnia, petugas SPKT hanya menyarankan pihaknya membuat surat laporan tertulis yang kemudian diberi stampel oleh bagian Tata Usaha dan Urusan Dalam (TAUD).

“Pihak kepolisian yang tidak mau menerbitkan laporan polisi atas laporan kami terhadap terduga pelaku tindak pidana pelanggaran kekarantinaan kesehatan yakni sang presiden,” kata Kurnia kepada wartawan, Kamis (25/2).

Kurnia pun mengaku kecewa. Sekaligus, mempertanyakan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum kepada Polri berkaitan dengan kasus tersebut.

“Kami mempertanyakan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum (equality before the law), apakah masih ada di republik ini?” pungkasnya. (Knu)

Baca Juga:

Kerumunan Jokowi di NTT Tak Disengaja, NasDem: Tidak Boleh Berprasangka Buruk ke Rakyat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Serangan Roket di Kabul, Tiga Tewas dan Belasan Luka-luka
Dunia
Serangan Roket di Kabul, Tiga Tewas dan Belasan Luka-luka

Sejumlah roket meledak di beberapa daerah pemukiman warga Kabul, ibu kota Afghanistan, saat jam sibuk, Sabtu (21/11).

Jurnalis Foto Jadi Korban Pencurian di Gedung DPR, Kerugian Rp60 Juta
Indonesia
Jurnalis Foto Jadi Korban Pencurian di Gedung DPR, Kerugian Rp60 Juta

Dirinya menambahkan, saat itu rekan dari Irfan memang sempat melihat gerak-gerik mencurigakan seseorang yang masuk ke dalam press room DPR.

Pilkada Serentak Bakal Gerakan Konsumsi Sampai Rp35 Triliun
Indonesia
Pilkada Serentak Bakal Gerakan Konsumsi Sampai Rp35 Triliun

Pemerintah yakin ada sinyal positif perbaikan ekonomi pada kuartal selanjutnya salah satunya mulai bergeraknya aktivitas ekonomi.

Polisi: John Kei Perintahkan Anak Buah Bunuh Nus Kei karena Sengketa Lahan
Indonesia
Polisi: John Kei Perintahkan Anak Buah Bunuh Nus Kei karena Sengketa Lahan

Nana menjelaskan, motif John Kei melakukan penyerangan kepada Mus Key karena masalah pribadi yaitu pembagian hasil jual tanah.

55 Persen Penderita COVID di Jakarta Berstatus Orang Tanpa Gejala
Indonesia
55 Persen Penderita COVID di Jakarta Berstatus Orang Tanpa Gejala

Sehingga, total sebanyak 56 laboratorium telah bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta dalam melakukan pemeriksaan tes PCR.

Istana Jawab Isu Pengangkatan Dua Wamen Baru
Indonesia
Istana Jawab Isu Pengangkatan Dua Wamen Baru

pengangkatan Wakil Menteri oleh Presiden melalui Keputusan Presiden (Keppres)

Jumlah Pasien Sembuh COVID-19 Capai 7.261 Orang Sehari
Indonesia
Jumlah Pasien Sembuh COVID-19 Capai 7.261 Orang Sehari

Penularan virus corona masih terlihat belum terkendali hingga saat ini.

Relawan Berusia 90 Tahun Orang Pertama Disuntik Vaksin COVID-19
Dunia
Relawan Berusia 90 Tahun Orang Pertama Disuntik Vaksin COVID-19

Seorang pria berusia 90 tahun dan relawan rumah sakit menjadi salah satu dari orang-orang pertama yang disuntik vaksin anti COVID-19 buatan Pfizer/BioNtech.

Anies Bertemu Rizieq Shihab, Gerindra: Jangan Dipersoalkan
Indonesia
Anies Bertemu Rizieq Shihab, Gerindra: Jangan Dipersoalkan

"Saya kira pertemuan itu biasa aja, jangan dipersoalkan," ucap M. Taufik

Tiongkok Kekurangan Vaksin Rabies akibat Lonjakan Kasus
Indonesia
Tiongkok Kekurangan Vaksin Rabies akibat Lonjakan Kasus

Masyarakat Tiongkok dicekam kekhawatiran yang mendalam setelah sejumlah provinsi mengalami kekurangan persediaan vaksin rabies.