Laporan Langgar Tatib Interpelasi Formula E, Ketua DPRD: Saya Menanti Panggilan Rapat paripurna DPRD DKI Jakarta soal hak interpelasi Formula E. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Sudah dua pekan lebih sejak 28 September 2021, laporan dugaan tindakan melangggar tata tertib (tatib) interpelasi Formula E yang dilakukan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi belum juga diproses Badan Kehormatan (BK).

Pras panggilan akrab Prasetyo Edi mengaku, sangat menantikan panggilan dari BK DPRD atas laporan 7 Fraksi yang menolak hak interpelasi Formula E.

Adapun fraksi yang melaporkan Ketua DPRD ke BK DPRD yakni Fraksi Gerindra, PKS, Nasdem, Demokrat, Golkar, PAN dan PPP-PKB.

Baca Juga:

Fraksi Lain Cuek, PDIP Mulai 'Menyerah' soal Interpelasi Formula E

Momen pemanggilan BK, kata dia, menjadi kesempatannya sebagai Ketua DPRD untuk menjelaskan soal pelaksanaan rapat paripurna interpelasi beberapa waktu lalu dalam forum resmi.

"Saya tidak akan menghindar. Apalagi berupaya menyelesaikan laporan ini di meja makan," jelasnya.

Pras mengaku siap memenuhi panggilan BK untuk menjelaskan seterang-terangnya setiap keputusan yang diambilnya kala itu. Sebab, ia yakin setiap ketukan palu untuk memutuskan sesuatu telah sesuai aturan.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)

Dalam pasal 133 Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menafsirkan dengan jelas bahwa setiap anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat, baik kepada pemerintah daerah maupun kepada pimpinan DPRD.

Dalam ayat 2 di pasal yang sama mengatakan, usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan, santun, dan kepatutan sesuai kode etik.

Atas dasar ketentuan tersebut, dia mengakomodir usulan untuk mengagendakan rapat paripurna penyampaian penjelasan anggota dewan pengusul secara lisan atas hak usul interpelasi dalam rapat Badan Musyawarah.

Dalam pasal 149 ayat (3), BAB IX Persidangan dan Rapat DPRD Tata Tertib DPRD DKI juga menjelaskan, bahwa rapat paripurna dapat diselenggarakan atas undangan Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

Baca Juga:

Wagub DKI Tepis Isu Anies Lobi DPRD Gagalkan Interpelasi Formula E

Perlu diketahui, dalam rapat Badan Musyawarah yang ia pimpin hadir perwakilan fraksi penolak hak interpelasi. Sampai pada akhirnya disetujui untuk diagendakan dalam forum.

"Tidak satu pun dari mereka yang keberatan atau mengiterupsi hingga akhirnya saya mengetuk palu penutup rapat," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

Begini Kata Pemprov DKI Soal Tak Hadiri Rapur Interpelasi Formula E

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemkot Surabaya Pantau Tamu Nginap Lebih Dari 3 Hari di Hotel
Indonesia
Pemkot Surabaya Pantau Tamu Nginap Lebih Dari 3 Hari di Hotel

Satgas COVID-19 yang ada di setiap kecamatan agar rutin melakukan Sidak di setiap hotel dan kecamatan yang ada di wilayahnya.

Kondisi Baik, Putra Vanessa Angle Dirujuk ke RS Bhayangkara Surabaya
Indonesia
Kondisi Baik, Putra Vanessa Angle Dirujuk ke RS Bhayangkara Surabaya

Gala Sky anak tunggal dari almarhum Vanessa Angel salah satu korban selamat dalam kecelaan tunggal mobil Pajero Sport warna putih di tol Jombang.

DPR Sebut Permenperin No.3/2021 Berdampak Negatif untuk UMKM
Indonesia
DPR Sebut Permenperin No.3/2021 Berdampak Negatif untuk UMKM

Anggota DPR, Arteria Dahlan menyebut keberadaan Permenperin itu dapat berdampak negatif terhadap keberlangsungan UMKM dan industri makanan minuman (mamin).

Batalkan PTM, Gibran Fokus Vaksinasi Pelajar
Indonesia
Batalkan PTM, Gibran Fokus Vaksinasi Pelajar

Dengan ditundanya PTM tersebut, kata dia, Pemkot Solo juga akan melakukan vaksnasi terhadap remaja. Saran vaksinasi remaja usia 12-18 tahun.

Kementan Klaim Impor Cabai Hanya 1 Persen Dari Total Produksi Nasional
Indonesia
Kementan Klaim Impor Cabai Hanya 1 Persen Dari Total Produksi Nasional

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi cabai nasional pada 2020 mencapai 2,77 juta ton. Angka ini mengalami peningkatan 7,11 persen dibandingkan pada 2019.

Merapi Luncurkan Empat Kali Awan Panas hingga 3 Kilometer
Indonesia
Merapi Luncurkan Empat Kali Awan Panas hingga 3 Kilometer

Gunung Merapi meluncurkan empat kali awan panas guguran dengan jarak luncur paling jauh hingga 3.000 meter (3 km) ke arah barat daya.

PSI Sebut Pemprov DKI Ceroboh Potong Anggaran Labkesda Rp 41 Miliar
Indonesia
PSI Sebut Pemprov DKI Ceroboh Potong Anggaran Labkesda Rp 41 Miliar

Pemprov DKI dinilai terlalu ceroboh karena membuat keputusan hanya berdasarkan kondisi 1-2 bulan terakhir. Padahal, lonjakan kasus umumnya terjadi setelah adanya pelonggaran kegiatan masyarakat dan masa liburan panjang akhir tahun.

Kuasa Hukum Sebut Rizieq Shihab Punya Hak tak Akui Positif COVID-19
Indonesia
Kuasa Hukum Sebut Rizieq Shihab Punya Hak tak Akui Positif COVID-19

Menurut tim advokasi Rizieq, Azis Yanuar, selaku pasien adalah hak asasi Rizieq untuk tidak mengizinkan dan mempublikasikan rekam medis kondisi kesehatannya.

Kebijakan Larangan Mudik Disebut Mampu Batasi Pergerakan Manusia
Indonesia
Kebijakan Larangan Mudik Disebut Mampu Batasi Pergerakan Manusia

Kebijakan larangan mudik diklaim mampu menekan pergerakan manusia selama pandemi.

Pemerintah Tiadakan Hari Libur Pada 24 Desember 2021
Indonesia
Pemerintah Tiadakan Hari Libur Pada 24 Desember 2021

Pemerintah melakukan perubahan dua hari libur nasional. Bahkan, juga meniadakan 1 hari cuti bersama tahun 2021. Kebijakan ini dilakukan usai melonjaknya kasus COVID-19 di Tanah Air.