Laporan Langgar Tatib Interpelasi Formula E, Ketua DPRD: Saya Menanti Panggilan Rapat paripurna DPRD DKI Jakarta soal hak interpelasi Formula E. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Sudah dua pekan lebih sejak 28 September 2021, laporan dugaan tindakan melangggar tata tertib (tatib) interpelasi Formula E yang dilakukan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi belum juga diproses Badan Kehormatan (BK).

Pras panggilan akrab Prasetyo Edi mengaku, sangat menantikan panggilan dari BK DPRD atas laporan 7 Fraksi yang menolak hak interpelasi Formula E.

Adapun fraksi yang melaporkan Ketua DPRD ke BK DPRD yakni Fraksi Gerindra, PKS, Nasdem, Demokrat, Golkar, PAN dan PPP-PKB.

Baca Juga:

Fraksi Lain Cuek, PDIP Mulai 'Menyerah' soal Interpelasi Formula E

Momen pemanggilan BK, kata dia, menjadi kesempatannya sebagai Ketua DPRD untuk menjelaskan soal pelaksanaan rapat paripurna interpelasi beberapa waktu lalu dalam forum resmi.

"Saya tidak akan menghindar. Apalagi berupaya menyelesaikan laporan ini di meja makan," jelasnya.

Pras mengaku siap memenuhi panggilan BK untuk menjelaskan seterang-terangnya setiap keputusan yang diambilnya kala itu. Sebab, ia yakin setiap ketukan palu untuk memutuskan sesuatu telah sesuai aturan.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)

Dalam pasal 133 Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menafsirkan dengan jelas bahwa setiap anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat, baik kepada pemerintah daerah maupun kepada pimpinan DPRD.

Dalam ayat 2 di pasal yang sama mengatakan, usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan, santun, dan kepatutan sesuai kode etik.

Atas dasar ketentuan tersebut, dia mengakomodir usulan untuk mengagendakan rapat paripurna penyampaian penjelasan anggota dewan pengusul secara lisan atas hak usul interpelasi dalam rapat Badan Musyawarah.

Dalam pasal 149 ayat (3), BAB IX Persidangan dan Rapat DPRD Tata Tertib DPRD DKI juga menjelaskan, bahwa rapat paripurna dapat diselenggarakan atas undangan Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

Baca Juga:

Wagub DKI Tepis Isu Anies Lobi DPRD Gagalkan Interpelasi Formula E

Perlu diketahui, dalam rapat Badan Musyawarah yang ia pimpin hadir perwakilan fraksi penolak hak interpelasi. Sampai pada akhirnya disetujui untuk diagendakan dalam forum.

"Tidak satu pun dari mereka yang keberatan atau mengiterupsi hingga akhirnya saya mengetuk palu penutup rapat," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

Begini Kata Pemprov DKI Soal Tak Hadiri Rapur Interpelasi Formula E

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wartawan Radio Nasional Jadi Korban Tabrak Lari di Fly Over Kuningan
Indonesia
Wartawan Radio Nasional Jadi Korban Tabrak Lari di Fly Over Kuningan

Warga menemukan pelat nomor kendaraan di sekitar lokasi diduga milik mobil penabrak

Bawaslu Ingatkan Potensi Penggunaan Dana Desa pada Pemilu 2024
Indonesia
Bawaslu Ingatkan Potensi Penggunaan Dana Desa pada Pemilu 2024

Tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai dengan ditandai peluncurannya di KPU RI, Selasa (14/6) lalu.

Kapolda Metro Jaya: Wartawan Sakit, Negara Ini Bahaya
Indonesia
Kapolda Metro Jaya: Wartawan Sakit, Negara Ini Bahaya

Turnamen itu mempertemukan wartawan se-Jabodetabek

Airlangga: Tak Ada Lonjakan Kasus COVID-19 pada Momen Mudik Lebaran 2022
Indonesia
Airlangga: Tak Ada Lonjakan Kasus COVID-19 pada Momen Mudik Lebaran 2022

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, sejauh ini tidak ada lonjakan kasus COVID-19. Justru, kasus harian tercatat mengalami tren penurunan.

Pemkab Wonogiri Lakukan Lockdown Pasar Hewan Pracimantoro Pasca Ditemukan Kasus PMK
Indonesia
Pemkab Wonogiri Lakukan Lockdown Pasar Hewan Pracimantoro Pasca Ditemukan Kasus PMK

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri memberlakulan lockdown di Pasar Hewan Pracimantoro. Hal itu menyusul ditemukannya kasus sapi positif mengidap penyakit mulut dan kuku (PMK).

Sejarah Baru AS, 1 Jam 25 Menit Kekuasaan Tertinggi Negara Dipegang Perempuan
Indonesia
Sejarah Baru AS, 1 Jam 25 Menit Kekuasaan Tertinggi Negara Dipegang Perempuan

Pengamat menilai penyerahan kekuasaan singkat dari Biden kepada Harris itu tidak dihitung sebagai kenyataan seorang perempuan menjabat presiden AS.

Hakim Setuju Sidang Polisi Penembak Laskar FPI Selanjutnya Langsung Vonis
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: MPR Setujui Jokowi 3 Periode
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: MPR Setujui Jokowi 3 Periode

Tidak ada yang menyebutkan bahwa MPR menyetujui Presiden Jokowi untuk menjabat sebagai presiden untuk tiga periode.

Mardiono Ditargetkan Mampu Angkat Suara Pemilih PPP di Pemilu 2024
Indonesia
Mardiono Ditargetkan Mampu Angkat Suara Pemilih PPP di Pemilu 2024

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kini memiliki pemimpin baru. Dia adalah Muhammad Mardiono yang barus saja menggantikan Suharso Monoarfa di kursi Ketua Umum.

Kerja Melebihi 8 Jam, Calon Anggota KPU Petahana Usulkan Tambahan Honor KPPS
Indonesia
Kerja Melebihi 8 Jam, Calon Anggota KPU Petahana Usulkan Tambahan Honor KPPS

Akan disiapkan kembali bagaimana mengatur jeda kerja para petugas KPPS kita untuk menghitung pemilu presiden pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota.