Lapor Dugaan Peretasan, Pemred Tirto dan Tempo Bakal Dimintai Keterangan Pimpinan Tirto.id dan Tempo.co melaporkan peretasan dan perusakan situs ke Polda Metro. (ANTARA/HO)

MerahPutih.com - Polda Metro Jaya mengaku telah menerima laporan kasus peretasan terhadap situs web media online milik Tirto.id dan Tempo.co.

"Kami telah menerima laporannya," ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus di Polda Metro Jaya, Rabu (26/8).

Baca Juga:

Tempo.co dan Tirto.id Laporkan Peretasan Situs Web ke Polda Metro Jaya

Pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya akan segera memanggil pelapor dan saksi dalam kasus ini untuk dilakukan klarifikasi.

Namun untuk pemanggilan pelapor beserta para saksi itu, polisi belum menjadwalkan waktunya.

Dia hanya menyebut akan segera memanggil pelapor dan saksi dalam waktu dekat.

"Rencana tindak lanjut yang akan kita lakukan adalah kita akan memanggil para pelapor dan juga saksi-saksi dengan membawa bukti-bukti yang ada. Mudah-mudahan kita jadwalkan secepatnya," katanya.

Ilustrasi. (Foto: MP/Pixabay.com/TheDigitalWay)
Ilustrasi. (Foto: MP/Pixabay.com/TheDigitalWay)

Sebelumnya diberitakan, media online nasional Tirto.id dan Tempo.co melaporkan peretasan yang terjadi terhadap portalnya ke Polda Metro Jaya.

Laporan dibuat langsung oleh Pemimpin Redaksi Tirto.id Sapto Anggoro dan Pemred Tempo.co Setri Yasra.

Baca Juga:

Bungkam Kritik Lewat Peretasan

Laporan yang dibuat oleh pihak Tirto diterima dengan nomor LP/5037/VIII/YAN.2.5/2020/SKPT PMJ, sedangkan laporan Tempo.co bernomor LP/5.035/VIII/YAN.2./2020/SKPT PMJ. Pasal yang dilaporkan adalah Pasal 32 Ayat (1) jo Pasal 48 Ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang perubahan atas UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau Pasal 18 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Terlapor dalam kedua laporan tersebut masih dalam penyelidikan. Sapto menyebut pihaknya melaporkan ada sedikitnya tujuh artikel berita Tirto yang hilang dan diganti tanpa sepengetahuan mereka.

Artikel berkaitan Partai Demokrat penemuan obat COVID-19 yang dilakukan TNI dan BIN, berita kepolisian hingga berita drama Korea. (Knu)

Baca Juga:

Media dan Aktivis Diretas, Polisi Harus Usut Tanpa Diskriminasi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Warga Bisa Datangi Markas Polsek Gambir Buat Divaksin COVID-19
Indonesia
Warga Bisa Datangi Markas Polsek Gambir Buat Divaksin COVID-19

Presiden Joko Widodo meminta cakupan vaksinasi COVID-19 dipercepat sampai 700 ribu orang per hari pada bulan Juni dan 1 juta orang per hari pada bulan Juli.

Jalur KA Stasiun Pohgajih-Kesamben Blitar Sudah Bisa Dilalui setelah Longsor
Indonesia
Jalur KA Stasiun Pohgajih-Kesamben Blitar Sudah Bisa Dilalui setelah Longsor

"Tepat pada pukul 22.36 WIB jalur KA yang terkena longsoran tersebut sudah dapat dilewati kembali. KA pertama yang melintas adalah KA Malabar dengan kecepatan 5 km," ucap Manajer Humas Daop 8 Surabaya, Luqman Arif

Hujan dan Gelombang Tinggi Terjang Beberapa Wilayah di Indonesia
Indonesia
Hujan dan Gelombang Tinggi Terjang Beberapa Wilayah di Indonesia

BMKG memberikan peringatan gelombang tinggi (2,5-4 meter) di area Samudra Hindia Selatan Jawa, Perairan Kepulauan Talaud, Perairan Utara Halmahera, Samudera Pasifik Utara Papua Barat.

KKB Papua Sergap TNI, 2 Prajurit Gugur dan Senapan Serbu Dibawa Kabur
Indonesia
KKB Papua Sergap TNI, 2 Prajurit Gugur dan Senapan Serbu Dibawa Kabur

Senapan serbu TNI yang dibawa kabur adalah jenis SS2 beserta magasinnya.

Aksi Demo di Patung Kuda Ricuh, Massa Serukan Revolusi
Indonesia
Aksi Demo di Patung Kuda Ricuh, Massa Serukan Revolusi

"Revolusi, revolusi, revolusi," terus menggema di langit-langit Medan Merdeka.

Tidak Lolos Uji Emisi, Kendaraan di Jakarta Dikenakan Tarif Parkir Tertinggi
Indonesia
Tidak Lolos Uji Emisi, Kendaraan di Jakarta Dikenakan Tarif Parkir Tertinggi

Pergub ini hadir sebagai pengganti Peraturan Gubernur sebelumnya yaitu Pergub Nomor 92 Tahun 2007.

Operasi Yustisi di DKI Berjalan Sepekan, Uang Hasil Denda Terkumpul Rp280 Juta
Indonesia
Operasi Yustisi di DKI Berjalan Sepekan, Uang Hasil Denda Terkumpul Rp280 Juta

Sepekan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jakarta, dalam operasi yustisi sebanyak 46 ribu lebih warga kedapatan melanggar.

Ganjar Ancam Potong Tunjangan ASN Pemprov Jateng yang Nekat Mudik
Indonesia
Ganjar Ancam Potong Tunjangan ASN Pemprov Jateng yang Nekat Mudik

Ganjar mengatakan bagi ASN yang kedapatan melanggar aturan dengan tetap nekat mudik Lebaran akan diberikan sanksi tegas. Sanksi tersebut berupa pemotongan tunjangan hingga penurunan pangkat dan jabatan.

PAN Desak Pemerintah Kaji Ulang Perpres Investasi Miras
Indonesia
PAN Desak Pemerintah Kaji Ulang Perpres Investasi Miras

Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang Perpres tersebut. Menurutnya, pasal-pasal dalam perpres tersebut sangat potensial menimbulkan polemik dan keresahan di tengah masyarakat.

Ditlantas Polda Metro Minta Pengadaan 50 Kamera Tilang ke Pemprov DKI
Indonesia
Ditlantas Polda Metro Minta Pengadaan 50 Kamera Tilang ke Pemprov DKI

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah mengajukan pengadaan 50 kamera tilang elektronik ke Pemprov DKI.