LaNyalla Ingatkan Polemik Tukar Guling Aset Negara Ketika Ibu Kota Pindah Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Seluruh stakeholder terkait diminta memperhatikan aset DKI Jakarta jika ibu kota sudah dipindah ke Kalimantan. Terlebih, muncul skema yang menyebut pengusaha bisa membeli atau menguasai barang milik negara.

Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti, mempertanyakan nasib aset-aset negara yang ada di Jakarta. Pemerintah diminta menjelaskan secara terbuka karena nasib aset-aset tersebut masih menimbulkan kesimpangsiuran informasi di masyarakat.

Baca Juga:

Pembangunan IKN Nusantara Masuk RPJMN 2020-2024

"Ada yang menyebut aset-aset tersebut bisa dibeli atau dan dimiliki oleh swasta. Ada juga yang bilang akan ditukar guling. Ini harus dijelaskan supaya tidak menimbulkan polemik," ujar LaNyalla, dalam keterangannya, Selasa (15/2).

Senator asal Jawa Timur itu menjelaskan, dalam buku Saku Pemindahan IKN yang dikeluarkan Bappenas, jelas disebutkan dalam klausul sumber pembiayaan IKN salah satunya dengan pemanfaatan aset atau Barang Milik Negara (BMN) di Jakarta.

Baca Juga:

2.500 Rumah Segera Dibangun di IKN Nusantara

Implementasinya dilakukan dengan empat skema yaitu pertama perubahan peruntukan aset, kedua optimalisasi ko-efisien lantai bangunan, ketiga konsolidasi aset dan keempat pemanfaatan aset di Jakarta oleh pihak ketiga potensial.

"Di dalam Buku Saku IKN dijelaskan kalau penerapan alternatif strategi optimalisasi aset atau Barang Milik Negara itu dilakukan dengan mengacu kepada Master Plan Jakarta untuk memberikan daya tarik sekaligus kepastian rencana pengembangan ekonomi atau bisnis bagi pengusaha," katanya.

Gedung kantor Kementerian Perdagangan terletak di Jl. M.I. Ridwan Rais No.5, RT.7/RW.1, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia. (26/1/2022) Foto : MP/Dicke Prasetia

"Pertanyaan sederhananya, siapa pengusaha yang memiliki kemampuan finansial untuk membeli atau menguasai Barang Milik Negara di Jakarta? Yang kita semua tahu, harganya sudah pasti di kelas premium. Ini harus jadi perhatian bersama," imbuh LaNyalla.

LaNyalla juga menjelaskan meskipun DPD melalui Ketua Komite I saat itu dilibatkan dalam pembahasan UU IKN, namun beberapa catatan dari DPD tidak diakomodasi.

Baca Juga:

Jokowi Direncanakan Berkemah di Titik Nol IKN Nusantara

Kala itu, lanjut dia, Senator Teras Narang terlibat dalam pembahasan di fase pertama, tetapi dalam pandangan akhir, DPD memberi delapan catatan kritis kepada pemerintah. Dan dokumen tersebut dapat diakses oleh publik melalui Kesekjenan DPD. "Untuk sama-sama kita ketahui, apakah catatan kritis DPD RI diakomodasi atau tidak dalam praktek di lapangan," tuturnya.

Yang tidak kalah penting, kata LaNyalla, adalah perlunya memikirkan new-positioning Kota Jakarta dengan matang. Sejak awal, menurut LaNyalla, Jakarta harus menentukan mau menjadi kota kelas dunia yang seperti apa.

"Seperti Hong Kong, Singapura dan Tokyo yang merupakan kota keuangan. Atau kota budaya, seperti Berlin, Copenhagen, Melbourne, Munich, Oslo, Roma, Stockholm. Atau menjadi kota global baru, seperti Boston, Chicago, Madrid, Milan, dan Toronto. Dan masih banyak pilihan lainnya," tutup dia. (Pon)

Baca Juga:

UU IKN Digugat ke MK, Dasco: DPR Tinggal Menyikapi dengan Sebaik-baiknya

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kapolri Pastikan Hasil Autopsi Ulang Jenazah Brigadir J bakal Dibeberkan ke Publik
Indonesia
Kapolri Pastikan Hasil Autopsi Ulang Jenazah Brigadir J bakal Dibeberkan ke Publik

Brigadir J merupakan korban meninggal dunia dalam kasus baku tembak antar-polisi di rumah Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo.

DPR Minta Usulan Kapolri Soal WFH Cegah Macet Arus Balik untuk Ditindaklanjuti
Indonesia
DPR Minta Usulan Kapolri Soal WFH Cegah Macet Arus Balik untuk Ditindaklanjuti

Imbauan dan saran Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar instansi pemerintah dan swasta menerapkan Work From Home (WFH) setelah momen libur lebaran disambut baik politikus Senayan.

Zelenskyy Pecat Jaksa Agung dan Kepala Dinas Keamanan
Indonesia
Zelenskyy Pecat Jaksa Agung dan Kepala Dinas Keamanan

Kedua pejabat tinggi itu dipecat karena banyak pejabat di kantor mereka telah bersekongkol dengan Rusia.

Riza Patria Sebut Pertemuan Prabowo-Gibran hanya Silaturahmi
Indonesia
Riza Patria Sebut Pertemuan Prabowo-Gibran hanya Silaturahmi

"Ya itu kan silaturahmi biasa. Pak Prabowo itu selalu membangun komunikasi dan silaturahmi sama siapa saja," kata Riza

Polisi Kerahkan Anjing Pelacak K9 Cari Korban Hilang Akibat Gempa di Cianjur
Indonesia
Polisi Kerahkan Anjing Pelacak K9 Cari Korban Hilang Akibat Gempa di Cianjur

Dit Polsatwa Baharkam Polri kerahkan 10 ekor anjing pelacak atau K9 untuk mencari korban hilang akibat gempa dan longsor di Cianjur, Jawa Barat, tepatnya di Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, di mana dilaporkan sekitar 40 orang masih tertimbun.

Anies Tunggu Proses Hukum terhadap ACT
Indonesia
Anies Tunggu Proses Hukum terhadap ACT

Anies Basweda mengaku menghargai proses hukum yang sedang bergulir terkait kasus lembaga amal tersebut.

Pagi Ini Rupiah Rp 15.026 Per USD
Indonesia
Pagi Ini Rupiah Rp 15.026 Per USD

Pelemahan ini masih terkendali menyusul kebijakan BI yang cukup mengejutkan dengan menaikkan nilai suku bunga sebesar 50 bps

Masa Kampanye Perlu Dikendalikan Agar Pemilu Berjalan Lancar
Indonesia
Masa Kampanye Perlu Dikendalikan Agar Pemilu Berjalan Lancar

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yanuar Prihatin, menilai masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 rawan carut-marut jika tak mampu dikendalikan dengan baik.

KPK Sita 205 Ribu Dolar Singapura dan Rp 50 Juta Dari OTT Hakim Agung
Indonesia
KPK Sita 205 Ribu Dolar Singapura dan Rp 50 Juta Dari OTT Hakim Agung

Untuk kebutuhan penyidikan, tim penyidik menahan para tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung mulai 23 September 2022 sampai dengan 12 Oktober 2022.

Pemkot Bandung Izinkan Konser Musik
Indonesia
Pemkot Bandung Izinkan Konser Musik

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mulai mengizinkan pergelaran konser musik yang mengundang keramaian setelah kasus COVID-19 di Kota Kembang semakin melandai.