Lantik Pejabat Tinggi, Anies Ingatkan Nurani dan Moral Gubernur Anies Baswedan lantik pejabat (Foto: Asropih)

MerahPutih.com - Gubernur Anies Baswedan melantik 13 Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Ia menitipkan beberapa amanat yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh para Pejabat Tinggi Pratama yang baru saja dilantik.

Pertama, Anies meminta para pejabat baru ini untuk kembali membaca dan memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), 23 janji Gubernur, serta memahami dan membaca kembali kegiatan strategis daerah (KSD).

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Pemerintah Arab Saudi Minta Jokowi Lengserkan Anies

"Ambil tanggung jawab, artinya, jika ada KSD yang belum tuntas dan sektor yang Anda pimpin bisa berkontribusi pada KSD tersebut, maka kerjakan. Kita semua harus bergerak di arah yang sama dari dokumen yg kita sepakati. Jadikan itu visi untuk dituju sama-sama," ujarnya di Balai Agung, Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (20/8).

Anies berpesan agar para pejabat yang baru menjadi seorang pemimpin bukan sekadar pejabat. Menjadi pemimpin adalah menjadi seorang yang perintahnya diikuti dengan sukarela oleh yang dipimpinnya, bukan sekadar menggunakan kewenangan saja.

"Pribadi yang bisa diikuti teladan dan contoh. Tak ada manusia sempurna di ruangan ini, bagian kita adalah tahu itu dan terus-menerus melakukan perbaikan. Tapi, sadari bahwa Anda pemimpin yang didengar katanya, diikuti arahannya dengan perasaan suka cita," jelasnya.

Selain itu, orang nomor satu di DKI pun meminta para pejabat yang baru bekerja secara tim, sekaligus tetap membumi. Terlebih, Jakarta merupakan episentrum pemberitaan nasional di mana setiap kebijakan yang diambil Pemprov DKI akan menjadi perhatian nasional. Untuk itulah, kerja sama tim amat dibutuhkan.

"Anda adalah bagian dari tim di lingkar puncak kepemimpinan di Jakarta. Jakarta selalu menjadi pusat perhatian dan percakapan publik, masing-masing Bapak/Ibu akan rasakan eksposur itu. Hati-hati dengan tepuk tangan pujian di media, karena yang dibutuhkan fokus untuk kerja tuntas. Kerjakan tugas Bapak/Ibu dengan benar,” pintanya.

Gubernur Anies Baswedan lantik pejabat. (Foto: Asropih)
Gubernur Anies Baswedan lantik pejabat. (Foto: Asropih)

Terakhir, Anies berpesan bahwa keputusan yang nantinya diambil oleh pejabat harus mampu dijelaskan, minimal kepada keluarganya. Maka dari itu, mengingatkan agar para pejabat selalu menempatkan nurani dan moral sebagai pedoman, sekaligus mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

“Setiap ambil keputusan di Jakarta, ingatlah anda harus jelaskan ke anak/istri anda, di Jakarta anda akan ketemu keputusan yang sulit, kompasnya hati nurani dan moral, gunakan itu dan ingat Anda kebanggaan kelurga dan teladan," tandasnya.

Berikut daftar 13 Pejabat Tinggi Pratama yang baru dilantik Anies:

1. Budi Awaludin sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta2. Mochamad Miftahulloh sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta3. Suharini Eliawati sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta4. Elisabeth Ratu Rante Allo sebagai Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta5. Sarjoko sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta6. Iwan Kurniawan sebagai Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta7. Andriansyah sebagai Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta8. Elvarinsa sebagai Wakil Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta9. Ani Ruspitawati sebagai Wakil Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta10. Purwosusilo sebagai Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta11. M. Fadjar Churniawan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Seribu12. Fredy Setiawan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur13. Abdul Khalit sebagai Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara. (Asp)

Baca Juga:

Anies Ungkap Alasan 3 Juta Warganya Tak Mau Divaksin

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kawal Uji Formil UU Cipta Kerja, KSPI Kibarkan Bendera Merah Putih di 1.000 Pabrik
Indonesia
Kawal Uji Formil UU Cipta Kerja, KSPI Kibarkan Bendera Merah Putih di 1.000 Pabrik

Kofederasi Serikat Pekerja Indonesia akan melakukan aksi serentak pengibaran bendera Merah Putih di 1.000 pabrik yang tersebar 24 provinsi dan melibatkan puluhan ribu buruh.

Aplikasi Ini Bisa Pantau Kegiatan Hukum Orang Asing Selama di Indonesia
Indonesia
Aplikasi Ini Bisa Pantau Kegiatan Hukum Orang Asing Selama di Indonesia

Selama ini, pelaporan orang asing oleh pihak hotel, penginapan ataupun perusahaan dilakukan secara manual

Wanita di Balik Layar Perdamaian Arteria dan Ibunya dengan Anggiat Pasaribu
Indonesia
Wanita di Balik Layar Perdamaian Arteria dan Ibunya dengan Anggiat Pasaribu

Arahan Ketua DPR tersebut telah dilaksanakannya dengan baik

Antisipasi Banjir, DPRD Minta Pemprov DKI Bersihkan Got di Wilayah Padat Penduduk
Indonesia
Antisipasi Banjir, DPRD Minta Pemprov DKI Bersihkan Got di Wilayah Padat Penduduk

Komisi D DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk membersihkan saluran air di lingkungan padat penduduk untuk mengantisipasi banjir musim penghujan tahun ini.

Pemprov DKI Sebut Pendaftar PPDB Lebihi Daya Tampung
Indonesia
Pemprov DKI Sebut Pendaftar PPDB Lebihi Daya Tampung

Pemprov DKI Jakarta mengklaim, jumlah pendaftar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pengajaran 2021/2022 sudah melebihi daya tampung.

Bea Cukai Surakarta Amankan 1.368 Botol Miras Impor Palsu, Dijual Lewat Medsos
Indonesia
Bea Cukai Surakarta Amankan 1.368 Botol Miras Impor Palsu, Dijual Lewat Medsos

"Modus yang dilakukan oleh pelaku adalah dengan melakukan penjualan melalui medsos yang sudah dilakukan berulang kali," kata Budi, Kamis (8/7).

4 Alasan Transaksi Digital Perlu Diatur Pemerintah
Indonesia
4 Alasan Transaksi Digital Perlu Diatur Pemerintah

Transaksi barang digital juga dianggap berisiko yaitu dapat disalahgunakan untuk transaksi ilegal, sehingga hal ini menjadi alasan pemerintah untuk melakukan pemantauan sangat ketat.

Ribuan Konten Fintech Ilegal Di-takedown
Indonesia
Ribuan Konten Fintech Ilegal Di-takedown

Kemkominfo terus membersihkan dunia digital Indonesia dari keberadaan teknologi finansial atau fintech yang tidak berizin atau ilegal.

KPK Bidik Dugaan Korupsi Perlindungan Sosial Lainnya
Indonesia
KPK Bidik Dugaan Korupsi Perlindungan Sosial Lainnya

Ketua KPK, Firli Bahuri memberikan sinyal lembaganya akan mengusut adanya dugaan korupsi di pos-pos perlindungan sosial lainnya

Jokowi Diingatkan Soal Janji Pemerintah Beri Intensif Kepada Industri Pers
Indonesia
Jokowi Diingatkan Soal Janji Pemerintah Beri Intensif Kepada Industri Pers

Hal ini adalah salah satu kesimpulan konvensi nasional media massa yang diselenggarakan oleh PWI