Langkanya Vaksin Meningitis Sudah Ganggu Keberangkatan Jemaah Umrah Sampel vaksin meningitis. (Foto: Antara/Prasetyo Utomo)

MerahPutih.com - Krisis kelangkaan vaksin meningitis untuk melayani jemaah umrah di sejumlah wilayah Indonesia kian meluas.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengungkapkan sulitnya mendapatkan vaksin meningitis di banyak tempat bisa berdampak langsung pada keberangkatan jemaah umrah asal Indonesia. Selain itu perlu juga diperhatikan jeda waktu antara pemberian vaksin hingga keberangkatan.

Baca Juga:

Kelangkaan Vaksin Meningitis Jangan Sampai Tunda Keberangkatan Umrah

"Terlepas dari itu semua, ini sangat mengganggu karena efeknya itu luar biasa. Contoh, di Surabaya ada rombongan jemaah umrah yang tidak boleh berangkat oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan di Bandara Juanda karena (vaksin) meningitisnya kurang dari 14 hari. Padahal mereka tidak mudah loh mencari (vaksin) meningitis. Efeknya seperti itu, padahal mereka sudah booking dan macem-macemnya," ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM), (28/9).

Ninik menyayangkan kondisi hilangnya vaksin meningitis ini tidak segera ditangani. Padahal menurutnya masalah terkait vaksin meningitis telah ada sejak beberapa waktu silam saat mulai diberangkatkannya jamaah haji dan umrah pasca penutupan batas negara.

"Kemarin itu (vaksin) meningitis kita sempat numpuk banyak. Kita sedia banyak, ratusan ribu dan dua tahun tidak terpakai. Sempat awal-awal ketika umrah dibuka, haji mulai boleh itu sempat ramai (vaksin) meningitisnya masih boleh dipake enggak? Ternyata hasil kajian Badan POM vaksinnya masih bisa dipakai walaupun 2 tahun tidak digunakan karena disimpan di tempat yang baik," jelasnya.

Dia meminta pemerintah agar saling berkoordinasi dan tidak saling melempar tanggung jawab dalam penanganan keterbatasan vaksin meningitis di Indonesia.

Pada Rapat dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM), dijelaskan bahwa izin edar bagi 2 jenis vaksin meningitis yang beredar telah diterbitkan pada beberapa waktu lalu sedangkan load release belum ada karena belum ada dokumen yang diterima oleh lembaga tersebut.

“Kemarin kita sudah sampaikan (masalah ketidaktersediaan vaksin meningitis) ke Kementerian Kesehatan juga. Kita berharap sebenarnya ini jangan saling lempar karena ini kebutuhan real di masyarakat. Masyarakat butuh dan ini harus disediakan.” tegasnya.

Baca Juga:

'Dicolek' Wali Kota Solo, Kemenkes Gerak Cepat Alokasikan Vaksin Meningitis

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut juga mengatakan polemik hilangnya vaksin meningitis ini bisa menjadi salah satu dampak dari transisi pandemi.

Menurutnya dibutuhkan penyesuaian dari sebelum pandemi ke kondisi pandemi dan sebaliknya setelah pandemi usai. Meski begitu, ia berharap kondisi ini seharusnya tidak menjadi penghalang.

Pada kesempatan tersebut, Ninik menegaskan bahwa meski sulit didapatkan vaksinasi meningitis bagi jamaah umroh tidak boleh diabaikan karena belum ada pernyataan resmi Kerajaan Arab Saudi terkait relaksasi vaksin meningitis bagi pendatang. Selain itu, Ninik juga mengingatkan agar masyarakat juga tetap melindungi dirinya.

"Saya pikir bukan hanya persoalan relaksasi tapi juga ketahanan tubuh seperti apa? Kalau Covid-19 sudah relaksasi masa meningitis juga relaksasi. Kita tahu itu juga sangat berbahaya," ungkap Ninik.

Dilansir dari situs resmi Kementerian Kesehatan Kerajaan Arab Saudi, dijelaskan bahwa vaksin meningitis dan vaksin Covid -19 masih menjadi kewajiban bagi jamaah umroh dan haji yang datang dari semua negara.

Proteksi dari vaksin meningitis dapat bertahan dalam rentang 3-5 tahun di dalam tubuh setelah vaksinasi dilakukan, tergantung jenis vaksin yang digunakan. (*)

Baca Juga:

Pemerintah Tak Punya Kewajiban Sediakan Vaksin Meningitis untuk Jemaah Umrah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Lengser, Ahok Kembali ke Balai Kota
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Lengser, Ahok Kembali ke Balai Kota

Saat ini, Ahok masih menjabat menjadi Komisaris Utama PT Pertamina dan tidak memiliki jabatan apa pun dalam pemerintahan.

Gara-gara MotoGP, 300 Sarana Hunian Pariwisata di Lombok Tengah Laris Dipesan Pengunjung
Indonesia
Gara-gara MotoGP, 300 Sarana Hunian Pariwisata di Lombok Tengah Laris Dipesan Pengunjung

Perhelatan akbar MotoGP yang pertama kali digelar di Indonesia menuai antusiasme masyarakat dalam negeri hingga warga Internasional. Begitupun dengan sarana hunian pariwisata yang bangun pemerintah laris dipesan para pengunjung yang ingin menonton gelaran MotoGP secara langsung.

Kapolda Metro Ungkap Anak Buahnya Ikut Dianiaya saat Evakuasi Ade Armando
Indonesia
Kapolda Metro Ungkap Anak Buahnya Ikut Dianiaya saat Evakuasi Ade Armando

Aparat kepolisian telah mengidentifikasi para pelaku yang diduga terlibat penganiayaan terhadap dosen di Universitas Indonesia itu.

Soal Pemecatan Ferdy Sambo, Jokowi Tunggu Hasil Banding
Indonesia
Soal Pemecatan Ferdy Sambo, Jokowi Tunggu Hasil Banding

“Kalau putusan banding menolak maka Kapolri mengusulkan kepada Presiden untuk membuat Keppres pemberhentian,” ujar Mahfud di Jakarta, Sabtu (27/8).

Menko PMK Harap Duet Haedar-Mu’ti Kembali Pimpin Muhammadiyah
Indonesia
Menko PMK Harap Duet Haedar-Mu’ti Kembali Pimpin Muhammadiyah

Pada kesempatan itu, Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) tersebut berharap Haedar Nashir dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti kembali memimpin ormas Islam yang didirikan 18 November 1912 ini.

Wapres Ma'ruf Amin Gantikan Pratikno Sebagai Saksi Pernikahan Adik Jokowi
Indonesia
Wapres Ma'ruf Amin Gantikan Pratikno Sebagai Saksi Pernikahan Adik Jokowi

Pergantian saksi akad nikah telah disampaikan pihak keluarga Jokowi kepada Kantor Urusan Agama Banjarsari, Solo.

Menhan Prabowo Tegaskan TNI adalah Tentara Rakyat
Indonesia
Menhan Prabowo Tegaskan TNI adalah Tentara Rakyat

“Juga mengingatkan kembali bahwa kita adalah tentara rakyat, bahwa perjuangan kita ini tidak mudah, serta untuk mewariskan nilai-nilai yang kita hormati kepada generasi muda penerus bangsa, para taruna dan kadet,” lanjutnya.

Menkeu Paparkan Hitungan Subsidi BBM Per Liternya
Indonesia
Menkeu Paparkan Hitungan Subsidi BBM Per Liternya

Harga jual eceran (HJE) bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jauh lebih rendah dibandingkan harga jual seharusnya atau keekonomiannya.

[HOAKS atau FAKTA]: Ojo Dibandingke Dinyanyikan di Ajang Pencarian Bakat Luar Negeri
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ojo Dibandingke Dinyanyikan di Ajang Pencarian Bakat Luar Negeri

Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan video cuplikan dari sebuah ajang pencarian bakat di luar negeri.

Kemenlu Langsung Tindak Lanjuti Laporan Belasan WNI Meninggal di Tahanan Malaysia
Indonesia
Kemenlu Langsung Tindak Lanjuti Laporan Belasan WNI Meninggal di Tahanan Malaysia

Kemenlu mendapatkan laporan dari Koalisi Buruh Migran Berdaulat (KBMB) mengenai belasan warga negara Indonesia (WNI) yang meninggal dunia di rumah tahanan Malaysia.