Langkah Pemerintah Tolak Pulangkan Eks ISIS Sesuai Kaidah Ajaran Islam Poster penolakan pemulangan anggota ISIS asal Indonesia, yang anggota Barisan Relawan Bhinneka Jaya, di depan Istana Merdeka Jakarta, Senin (10-2-2020). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

MerahPutih.com - Peneliti Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Hasin Abdullah mengapresiasi langkah Menkopolhukam Mahfud MD yang menolak ratusan eks WNI di ISIS untuk pulang ke tanah air.

Menurut Hasin, langkah Mahfud itu sesuai dengan kaidah “dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih”. Artinya, menolak bahaya harus lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Baca Juga

Ini Risiko Setelah Pemerintah Nyatakan Tolak Pulangkan Ratusan Eks ISIS dari Suriah

Mahfud sebagai negarawan dan intelektual hukum Islam moderat membawa dampak positif dalam menuntaskan isu-isu radikalisme, ekstremisme, dan terorisme.

"Sebab itu, terkait keamanan kita agar tidak terancam dan terpapar paham radikal yang berpotensi melahirkan terorisme, yaitu legitimasi kekerasan atas nama agama dan perlawanan kepada negara,” kata Hasin kepada wartawan di Jakarta, Kamis (13/2).

Hasin Abdullah
Peneliti Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Hasin Abdullah

ISIS, lanjut Hasin, adalah sebuah kelompok radikal dan teroris telah diyakini sebagai musuh semua agama dan negara. Kerap kali aksi kekerasan mereka ditampilkan ke publik dan dianggap sebuah kebenaran. Padahal, tindakan tersebut sungguh sebuah kesesatan, dan kebiadaban yang tidak memiliki wawasan agama. Sehingga, nurani kemanusiaan mereka tertutup rapi.

Baca Juga

Muhammadiyah Berharap Pemerintah Tidak Salah Kaprah Beri Stigma WNI yang Gabung ISIS

ISIS adalah antitesa NKRI. Hasin berpandangan, keberadaan gerakan radikal ini sangat berpotensi mengancam keutuhan NKRI. Karena gerakan penyebaran ajaran ISIS kian masif di berbagai daerah, dan jumlah pengikut ISIS juga kian bertambah.

“Langkah pemerintah harus kita hormati menolak kepulangan 600 WNI eks ISIS. Sebab itu, adalah langkah preventif,” ujar Hasin.

Dokumentasi aktivis pada Forum Selamatkan NKRI - DIY melakukan aksi damai di kawasan Malioboro, Yogyakarta, Jumat (7/2/2020). ANTARA FOTO/Andreas Atmoko
Dokumentasi aktivis pada Forum Selamatkan NKRI - DIY melakukan aksi damai di kawasan Malioboro, Yogyakarta, Jumat (7/2/2020). ANTARA FOTO/Andreas Atmoko

Menurut dia, eks anggota kelompok teror ISIS yang tersebar di beberapa negara Timur Tengah kembali pulang kampung. Angka tersebut berdasarkan data CIA (Central Intelegence Agency). Sebanyak 228 ada identitas dan teridentifikasi. Sisanya 401 tidak teridentifikasi.

Sementara dari Indonesia Conference on Religion and Peace (ICRP) ada 185 orang. Mungkin 185 orang itu sudah jadi bagian dari 689 dari CIA.

Baca Juga

Peneliti Terorisme Wanti-Wanti Pemerintah Potensi Balas Dendam Simpatisan ISIS

Hasin meyakini, langkah Mahfud MD sebagai menteri Jokowi yang melakukan preventifisasi, dinilainya sebagai kemenangan dan simbol kebangkitan NKRI dalam melawan radikalisasi khilafah yang diinginkan oleh ISIS.

“Masyarakat Indonesia perlu berbangga diri karena memiliki sosok Mahfud MD sebagai intelektual hukum Islam moderat yang menjadi benteng kekuatan dari virus radikalisasi dan terorisasi,” pungkasnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Corona Merebak, Anies Imbau Perusahaan di DKI Hentikan Kegiatan
Indonesia
Corona Merebak, Anies Imbau Perusahaan di DKI Hentikan Kegiatan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengimbau kepada seluruh perusahaan di ibu kota untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan, terkait merebaknya pandemi corona.

 Pemerintah Harus Lebih Masif Sosialisasikan Ancaman Virus Corona
Indonesia
Pemerintah Harus Lebih Masif Sosialisasikan Ancaman Virus Corona

"Seperti perlunya penggunaan masker bagi yang merasa tidak sehat maupun cara mencuci tangan yang baik sesuai dengan langkah yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO)," kata Bamsoet

Pemerintah Resmi Larang Sementara WNA Masuk Indonesia
Indonesia
Pemerintah Resmi Larang Sementara WNA Masuk Indonesia

Larangan tersebut diatur dalam Peraturan Menkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia.

Tarif Swab COVID-19, RSUD Depok Ikut Aturan Pemerintah
Indonesia
Tarif Swab COVID-19, RSUD Depok Ikut Aturan Pemerintah

Animo masyarakat untuk melakukan pemeriksaan COVID-19 secara mandiri masih tergolong rendah

PAN Kritik Pengumuman PSBB Total Anies
Indonesia
PAN Kritik Pengumuman PSBB Total Anies

Koordinasi antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI harus perlu ditingkatkan. Sebab, Jakarta adalah pusat pemerintahan dan pusat aktivitas ekonomi nasional.

Mal di Depok Belum Tentu Dibuka Pekan Depan
Indonesia
Mal di Depok Belum Tentu Dibuka Pekan Depan

Kalau tren dari reproduksi efektif COVID-19 ini jika masih di bawah satu, mal akan dibuka

Benah-Benah Korps Bhayangkara Pasca 'Gempa Lokal' Kepulangan Rizieq
Indonesia
Benah-Benah Korps Bhayangkara Pasca 'Gempa Lokal' Kepulangan Rizieq

Irjen Rudy Sufahradi pernah menangani kasus baladacintarizieq.

Khawatir Rem Darurat PSBB Jadi Pepesan Kosong, PSI Tagih Janji Anies
Indonesia
Khawatir Rem Darurat PSBB Jadi Pepesan Kosong, PSI Tagih Janji Anies

Anies beberapa kali berjanji akan menarik rem mendadak

Politik Uang Bakal Makin Marak saat Pilkada Serentak
Indonesia
Politik Uang Bakal Makin Marak saat Pilkada Serentak

Perlu kerja sma tiga lembaga negara, yakni KPU, Bawaslu, dan KPK dalam melakukan mitigasi dugaan pelanggaran pidana politik uang.

Prabowo dan Doni Monardo Diminta Pimpin Penanggulangan Corona
Indonesia
Prabowo dan Doni Monardo Diminta Pimpin Penanggulangan Corona

"Saya baru merasa nyaman jika penanganan pertahanan melawan korona ini di bawah Menhan dan Kepala BNPB secara nasional," imbuh Andi