Langkah Pemerintah Beri Kelonggaran Pembayaran THR Berbahaya Bagi Nasib Pekerja Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Foto: MP/Kanugrahan

MerahPutih.Com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan melawan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan terkait kelonggaran membayar Tunjangan Hari Raya (THR).

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan hal itu bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Juni Menko Perekonomian Buka Kembali Aktivitas Ekonomi Pasca COVID-19

"Langkah yang akan diambil KSPI dalam menolak surat edaran tersebut adalah mem-PTUN-kan surat edaran tersebut karena bertentangan dengan PP Nomor 78 tahun 2015," kata Said kepada wartawan, Jumat (8/5).

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah keluarkan surat edaran terkait THR
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah (MP/Win)

Ia menilai pemberlakuan aturan tersebut akan memukul dan menurunkan daya beli buruh.

"Apalagi disaat ekonomi tertekan akibat virus korona.

Said juga meminta kepada buruh dan pengusaha tidak mematuhi surat edaran tersebut. Kecuali, terdapat audit keuangan perusahaan yang menyatakan perusahaan merugi.

"KSPI menyerukan buruh dan pengusaha tidak mematuhi surat edara tersebut, terkecuali ada audit pembukuan perusahaan yang menyatakan rugi dalam satu tahun terakhir dan tahun berjalan," ucapnya.

Menurut dia, aturan yang ada mewajibkan pengusaha membayar THR 100 persen bagi pekerja yang memiliki masa kerja di atas satu tahun.

"Bagi yang masa kerjanya di bawah satu tahun, maka upahnya dibayarkan proporsional sesuai masa kerjanya," kata Said.

Ia beralasan, daya beli buruh harus tetap dijaga di tengah pandemi Covid-19. Dia menilai, berkurangnya THR, baik karena dicicil, ditunda, atau tak dibayarkan, akan memukul daya beli buruh saat Lebaran.

Ia mengatakan kondisi itu akan membuat konsumsi turun drastis dan membuat pertumbuhan ekonomi makin hancur.

Iqbal pun menegaskan surat edaran Menaker tersebut harus ditolak. Ia berujar pengusaha harus tetap membayar THR 100 persen untuk para pekerja.

"Tidak membuka ruang untuk dibayar dengan cara dicicil, ditunda, dan dibayar di bawah seratus persen," ucap dia.

Meski begitu, Iqbal mengatakan KSPI mengecualikan bagi perusahaan dengan kategori menengah dan kecil seperti hotel melati, restoran nonwaralaba internasional, UMKM, ritel berskala menengah ke bawah, dan lainnya.

Adapun hotel berbintang, restoran besar atau waralaba internasional, ritel besar, industri manufaktur, kata Iqbal, wajib membayar THR 100 persen dan tidak dicicil atau ditunda.

Karena itu, dia meminta agar para buruh menolak pengusaha yang ingin membayar THR sesuai SE Menaker tersebut.

“Jadi isi dari surat edaran Menaker tersebut harus ditolak, dan pengusaha tetap diwajibkan membayar 100%. Tidak membuka ruang untuk dibayar dengan cara dicicil, ditunda, dan dibayar di bawah 100%,” katanya.

Baca Juga:

Fraksi PDIP Tak Setuju Usulan Komisi A Bansos Sembako Diganti Uang Tunai

Berdasarkan SE THR, Menaker Ida Fauziyah meminta Gubernur memastikan seluruh perusahaan membayar THR sesuai aturan ketenagakerjaan yang berlaku.

Apabila perusahaan menyatakan sulit membayar THR maka harus ada proses dialog antara pihak pengusaha dan para pekerja, dilandasi rasa kekeluargaan dan informasi yang utuh tentang kondisi keuangan terkini.

"Proses dialog tersebut dilakukan secara kekeluargaan, dilandasi laporan keuangan internal perusahaan yang transparan dan itikad baik untuk mencapai kesepakatan," tutur Menaker dalam SE tersebut.(Knu)

Baca Juga:

Pria Tua Hidup di Rumah Tak Layak Luput dari Perhatian Pemerintah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPC PDIP Solo Tolak Mundurnya Purnomo dari Pertarungan Pilwakot
Indonesia
DPC PDIP Solo Tolak Mundurnya Purnomo dari Pertarungan Pilwakot

DPC PDIP Solo akan mengikuti proses tahapan Pilwakot dari KPU Solo

Sidang Suap Fatwa MA, Djoko Tjandra Jadi Saksi Jaksa Pinangki
Indonesia
Sidang Suap Fatwa MA, Djoko Tjandra Jadi Saksi Jaksa Pinangki

"Djoko Tjandra, Rahmat dan Claudia (saksi untuk terdakwa Pinangki Sirna Malasari," kata tim kuasa hukum Pinangki, Aldres Napitupulu

Platform E-Budgeting Milik Pemkot Surabaya Kini Diadopsi Secara Nasional
Indonesia
Platform E-Budgeting Milik Pemkot Surabaya Kini Diadopsi Secara Nasional

Platform penyusun anggaran online milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kini diadopsi pemerintah pusat.

Jrx Akhirnya Mau Jalani Rapid Tes COVID-19, Bagaimana Hasilnya?
Indonesia
Jrx Akhirnya Mau Jalani Rapid Tes COVID-19, Bagaimana Hasilnya?

Suami Nora Alexandra tersebut ditahan di Rutan Mapolda Bali

Sosok Gus Sholah di Mata Prabowo Subianto
Indonesia
Sosok Gus Sholah di Mata Prabowo Subianto

"Kita kehilangan tokoh nasional, tokoh Islam, tokoh bangsa yang sangat penting," ucap Prabowo

 Sohibul Iman Sebut Zulhas Dukung Pansus Jiwasraya
Indonesia
Sohibul Iman Sebut Zulhas Dukung Pansus Jiwasraya

Sohibul mengaku sudah bertemu dengan pria yang karib disapa Zulhas itu pada pekan lalu. Dalam pertemuan itu, menurut dia, Zulhas menyampaikan bahwa partainya akan ikut mendukung pembentukan Pansus Jiwasraya.

Ditanya Soal Pelaku Bom Molotov Anggota FPI, Ini Respons Hasto
Indonesia
Ditanya Soal Pelaku Bom Molotov Anggota FPI, Ini Respons Hasto

Dari 7 pelaku, 2 di antaranya merupakan anggota Front Pembela Islam (FPI).

 Belva Devara Resmi Mengundurkan Diri Sebagai Stafsus Jokowi
Indonesia
Belva Devara Resmi Mengundurkan Diri Sebagai Stafsus Jokowi

"Pengunduran diri tersebut telah saya sampaikan dalam bentuk surat kepada Bapak Presiden tertanggal 15 April 2020, dan disampaikan langsung ke Presiden pada tanggal 17 April 2020;" kata Belva

Yuri Akui Banyak Kasus Positif Corona tak Terungkap ke Publik
Indonesia
Yuri Akui Banyak Kasus Positif Corona tak Terungkap ke Publik

"Kita menyadari sepenuhnya bahwa belum seluruhnya bisa kita temukan. Kemungkinan masih ada yang kasus positif belum teridentifikasi dan berada di tengah kita," kata Yurianto

 Pemerintah Resmi Tolak Ratusan Simpatisan ISIS ke Indonesia
Indonesia
Pemerintah Resmi Tolak Ratusan Simpatisan ISIS ke Indonesia

“Pemerintah tidak ada rencana memulangkan teroris. Tidak akan memulangkan FTF (foreign terrorist fighter) ke Indonesia,” kata Mahfud.