Langkah Pemerintah Beri Kelonggaran Pembayaran THR Berbahaya Bagi Nasib Pekerja Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Foto: MP/Kanugrahan

MerahPutih.Com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan melawan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan terkait kelonggaran membayar Tunjangan Hari Raya (THR).

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan hal itu bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Juni Menko Perekonomian Buka Kembali Aktivitas Ekonomi Pasca COVID-19

"Langkah yang akan diambil KSPI dalam menolak surat edaran tersebut adalah mem-PTUN-kan surat edaran tersebut karena bertentangan dengan PP Nomor 78 tahun 2015," kata Said kepada wartawan, Jumat (8/5).

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah keluarkan surat edaran terkait THR
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah (MP/Win)

Ia menilai pemberlakuan aturan tersebut akan memukul dan menurunkan daya beli buruh.

"Apalagi disaat ekonomi tertekan akibat virus korona.

Said juga meminta kepada buruh dan pengusaha tidak mematuhi surat edaran tersebut. Kecuali, terdapat audit keuangan perusahaan yang menyatakan perusahaan merugi.

"KSPI menyerukan buruh dan pengusaha tidak mematuhi surat edara tersebut, terkecuali ada audit pembukuan perusahaan yang menyatakan rugi dalam satu tahun terakhir dan tahun berjalan," ucapnya.

Menurut dia, aturan yang ada mewajibkan pengusaha membayar THR 100 persen bagi pekerja yang memiliki masa kerja di atas satu tahun.

"Bagi yang masa kerjanya di bawah satu tahun, maka upahnya dibayarkan proporsional sesuai masa kerjanya," kata Said.

Ia beralasan, daya beli buruh harus tetap dijaga di tengah pandemi Covid-19. Dia menilai, berkurangnya THR, baik karena dicicil, ditunda, atau tak dibayarkan, akan memukul daya beli buruh saat Lebaran.

Ia mengatakan kondisi itu akan membuat konsumsi turun drastis dan membuat pertumbuhan ekonomi makin hancur.

Iqbal pun menegaskan surat edaran Menaker tersebut harus ditolak. Ia berujar pengusaha harus tetap membayar THR 100 persen untuk para pekerja.

"Tidak membuka ruang untuk dibayar dengan cara dicicil, ditunda, dan dibayar di bawah seratus persen," ucap dia.

Meski begitu, Iqbal mengatakan KSPI mengecualikan bagi perusahaan dengan kategori menengah dan kecil seperti hotel melati, restoran nonwaralaba internasional, UMKM, ritel berskala menengah ke bawah, dan lainnya.

Adapun hotel berbintang, restoran besar atau waralaba internasional, ritel besar, industri manufaktur, kata Iqbal, wajib membayar THR 100 persen dan tidak dicicil atau ditunda.

Karena itu, dia meminta agar para buruh menolak pengusaha yang ingin membayar THR sesuai SE Menaker tersebut.

“Jadi isi dari surat edaran Menaker tersebut harus ditolak, dan pengusaha tetap diwajibkan membayar 100%. Tidak membuka ruang untuk dibayar dengan cara dicicil, ditunda, dan dibayar di bawah 100%,” katanya.

Baca Juga:

Fraksi PDIP Tak Setuju Usulan Komisi A Bansos Sembako Diganti Uang Tunai

Berdasarkan SE THR, Menaker Ida Fauziyah meminta Gubernur memastikan seluruh perusahaan membayar THR sesuai aturan ketenagakerjaan yang berlaku.

Apabila perusahaan menyatakan sulit membayar THR maka harus ada proses dialog antara pihak pengusaha dan para pekerja, dilandasi rasa kekeluargaan dan informasi yang utuh tentang kondisi keuangan terkini.

"Proses dialog tersebut dilakukan secara kekeluargaan, dilandasi laporan keuangan internal perusahaan yang transparan dan itikad baik untuk mencapai kesepakatan," tutur Menaker dalam SE tersebut.(Knu)

Baca Juga:

Pria Tua Hidup di Rumah Tak Layak Luput dari Perhatian Pemerintah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
1,2 Juta Dosis Vaksin COVID-19 Datang, Pemerintah Minta Fatwa MUI
Indonesia
1,2 Juta Dosis Vaksin COVID-19 Datang, Pemerintah Minta Fatwa MUI

Meskipun vaksin telah tiba, masih harus melalui tahap evaluasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) dan MUI.

KKP Tangkap 2 Kapal Ikan Asing Ilegal Berbendera Vietnam di Laut Natuna Utara
Indonesia
KKP Tangkap 2 Kapal Ikan Asing Ilegal Berbendera Vietnam di Laut Natuna Utara

Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap dua kapal ikan asing berbendera Vietnam yang sedang melakukan pencurian ikan di Laut Natuna Utara yang merupakan kawasan perairan Republik Indonesia.

Pasien COVID-19 di RSD Wisma Atlet Bunuh Diri Lompat dari Atas Gedung
Indonesia
Guru Besar Undip Dukung Pemerintah tak Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel
Indonesia
Guru Besar Undip Dukung Pemerintah tak Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel

Dia menjelaskan pembukaan hubungan diplomatik lebih diabdikan kepada kepentingan mendasar Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat.

[HOAKS atau FAKTA]: BPJS Blokir Iuran Gratis Peserta yang Punya Banyak Motor
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: BPJS Blokir Iuran Gratis Peserta yang Punya Banyak Motor

Berdasarkan hasil penulusuran tidak ditemukan adanya klaim mengenai keterangan Peserta BPJS Kesehatan gratis diblokir karena punya motor lebih dari satu.

FORTIBER Sebut Ucapan Jozeph Zhang Berpotensi Merusak Persatuan Bangsa Indonesia
Indonesia
FORTIBER Sebut Ucapan Jozeph Zhang Berpotensi Merusak Persatuan Bangsa Indonesia

"Karena akan merusak persatuan bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai toleransi dan Bhinneka Tunggal Ika yang sudah dibangun sejak lama," kata Anda

Eks Pimpinan PBNU Nilai Ada 'Abu Janda' Lain yang Berpura-pura Membela NU
Indonesia
Eks Pimpinan PBNU Nilai Ada 'Abu Janda' Lain yang Berpura-pura Membela NU

Kiai As'ad juga menanggapi ulah Abu Janda yang kerap mengenakan atribut NU

Beri Izin Ancol Buat Reklamasi, Anies Dinilai Ingkar Janji
Indonesia
Beri Izin Ancol Buat Reklamasi, Anies Dinilai Ingkar Janji

Keputusan ini ditandatangai oleh Gubernur Anies pada tanggal 24 Februari 2020 lalu.

Luhut Tawarkan Pulau Sarangan Bali Jadi Pusat Riset ke Jepang
Indonesia
Luhut Tawarkan Pulau Sarangan Bali Jadi Pusat Riset ke Jepang

Indonesia dapat memanfaatkan nilai dan budaya riset Jepang jika nantinya kerja sama dengan Universitas Tokyo resmi disepakati.

KPPI Bahas RUU Pemilu di Rekernas II
Indonesia
KPPI Bahas RUU Pemilu di Rekernas II

Ketua Umum DPP KPPI, Dwi Septiawati Djapar mengatakan, akan memanfaatkan momentum rakernas untuk mensosialisasi dan mengedukasi keterwakilan perempuan dalam kancah politik nasional.