Langkah Pemerintah Bebaskan WNI dari Tuntutan Mati di Luar Negeri Perlu Diperbaiki Ilustrasi. (MP/Alfi Rahmadhani)

MerahPutih.com - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya menilai Pemerintah harus memperbaiki sistem dan mekanisme pada langkah-langkah pembebasan sekitar 165 Warga Negara Indonesia (WNI) yang terancam hukuman mati di luar negeri.

Willy menegaskan bahwa dalam kasus-kasus hukum yang dihadapi WNI di luar negeri memang pemerintah harus lebih berhati-hati.

Baca Juga

Pembebaskan Sandera Dua WNI Tewaskan Gembong Teroris Abu Sayyaf

"Penghormatan terhadap kedaulatan hukum negara lain perlu menjadi pertimbangan, apalagi negara-negara yang belum memiliki perjanjian kerja sama bilateral dengan Indonesia," ujar Willy dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (26/12)

Dia menilai membebaskan WNI dari tuntutan hukum di luar negeri memang "tricky" sehingga perlu cermat melihat budaya hukum negara yang bersangkutan sambil tetap menghormati kedaulatan negara tersebut.

Menurut dia, untuk negara-negara yang memiliki perjanjian kerja sama dengan Indonesia, tidak bisa semena-mena, apalagi berhubungan dengan negara yang tidak memiliki perjanjian dengan Indonesia.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya

"Namun demikian langkah pemerintah untuk membebaskan WNI dari tuntutan hukum di luar negeri masih perlu diperbaiki. Utamanya menurut dia adalah soal kewenangan dan koordinasi," katanya dilansir Antara.

Dia menilai batas tanggung jawab dan kewenangan sering kali menjadi masalah kecepatan dan ketepatan bergerak ketika melakukan upaya pembebasan WNI dari jeratan hukuman mati.

Baca Juga

Polri Pastikan Pasutri Indonesia 'Pengantin' Bom Gereja Filipina

Hal itu menurut dia menjadi catatan tersendiri yang muncul pada IHPS I Tahun 2018 sehingga kita perlu periksa lagi apakah sudah ada langkah perbaikan yang nyata atau belum.

Willy menilai WNI yang terancam hukuman mati di luar negeri harus dilihat dalam bingkai yang lebih komprehensif sehingga perlu perbaikan terhadap kondisi tersebut juga dilakukan di bagian hulu.

"Untuk sampai ke luar negeri itu pencatatan sudah dimulai dari desa/kelurahan, kota, provinsi dan seterusnya. TKI non-documented pun sebenarnya bisa terlacak jika pendataan penduduk sudah benardan dengan pendekatan yang lebih partisipatif melibatkan masyarakat," ucapnya

Dia menilai untuk tindakan preventif, perlu perbaikan juga di sisi dalam negeri sehingga langkah pemerintah dalam kasus WNI yang terjerat hukum di luar negeri tidak seperti memadamkan kebakaran.

Willy berharap pemerintah secara serius memperhatikan potensi-potensi yang dapat membuat WNI terjerat kasus hukum hingga hukuman mati di luar negeri.

Menurut dia, pasca-pembebasan Siti Aisyah yang terancam hukuman mati karena dituduh membunuh Kim Jong Nam di Malaysia, Maret 2019, masih ada sekitar 165 WNI yang menghadapi tuntutan mati di berbagai negara.

Baca Juga

Jokowi Minta Duterte Intensifkan Upaya Pembebasan 3 WNI Dari Abu Sayyaf

"Kasus Siti Aisyah yang menjadi sorotan karena melibatkan keluarga politisi tinggi negara Korea misalnya ternyata pemerintah mampu membebaskan. Kita harus meyakini pemerintah juga mampu berupaya maksimal untuk pembebasan hukuman mati WNI lainnya," tegasnya.

Dia menegaskan bahwa DPR akan berusaha sama keras dengan pemerintah, untuk memberi dukungan yang diperlukan dalam langkah membebaskan WNI yang terancam hukuman mati di luar negeri. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anies: Jumlah Warga Miskin di Jakarta Tahun 2019 Capai 362 Ribu Orang
Indonesia
Anies: Jumlah Warga Miskin di Jakarta Tahun 2019 Capai 362 Ribu Orang

Adapun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di ibu kota pada tahun 2019 tercatat sebesar 80,76.

Pemerintah Diminta Buka-bukaan Dalang Dugaan Korupsi PT Jiwasraya
Indonesia
Pemerintah Diminta Buka-bukaan Dalang Dugaan Korupsi PT Jiwasraya

Dia berharap publik membiarkan Jaksa Agung bekerja secara profesional

 Masih Berstatus Penyidik KPK, Mabes Polri Kembalikan Kompol Rossa ke KPK
Indonesia
Masih Berstatus Penyidik KPK, Mabes Polri Kembalikan Kompol Rossa ke KPK

"Polri kemarin memberikan surat pembatalan, artinya surat kepada KPK bahwa untuk Kompol Rossa tidak ditarik (ke Kepolisian),” kata Argo Yuwono

Kader PDIP Polisikan Rocky Gerung, Pengamat: Rusak Citra Jokowi
Indonesia
Kader PDIP Polisikan Rocky Gerung, Pengamat: Rusak Citra Jokowi

PDI Perjuangan sebaiknya tidak responsif

Kak Seto Ajak Orang Tua Hadapi COVID-19 Dengan Gembira, Gimana Caranya?
Indonesia
Kak Seto Ajak Orang Tua Hadapi COVID-19 Dengan Gembira, Gimana Caranya?

Saat ini, para orang tua harus menjadi guru di rumah

4 Anggota Positif COVID-19, Gedung DPRD DIY Ditutup Sementara
Indonesia
4 Anggota Positif COVID-19, Gedung DPRD DIY Ditutup Sementara

Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana menjelaskan penutupan akan dimulai pada, Rabu (16/9) hingga Jumat (18/9).

Polisi Diminta Gandeng KPK Usut Kebakaran Gedung Kejaksaan Agung
Indonesia
Polisi Diminta Gandeng KPK Usut Kebakaran Gedung Kejaksaan Agung

Polisi menyebut terdapat dugaan pidana dalam kebakaran tersebut sehingga statusnya ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Salah Satu Ruangan di Kantor Pemkab Sidoarjo Disegel KPK
Indonesia
Salah Satu Ruangan di Kantor Pemkab Sidoarjo Disegel KPK

Proses pengadaan barang dan jasa masih tetap berlangsung

 Hari Ini Diresmikan, KA Bandara Adi Soemarmo-Stasiun Solo Balapan Gratis Selama Dua Bulan
Indonesia
Hari Ini Diresmikan, KA Bandara Adi Soemarmo-Stasiun Solo Balapan Gratis Selama Dua Bulan

"Saya datang ke Solo untuk melakukan inspeksi KA Bandara dari Solo Balapan ke Stasiun Adi Soemarmo. Sudah siap 100 siap semua. (Minggu) soft opening," ujar Budi

 Dua Ribu Lebih Gardu Listrik Milik PLN Masih Dimatikan Akibat Banjir
Indonesia
Dua Ribu Lebih Gardu Listrik Milik PLN Masih Dimatikan Akibat Banjir

Sebaliknya karena tingginya genangan air, beberapa wilayah terpaksa dipadamkan seperti di wilayah Pengadegan, Bandengan, Bulungan, Cempaka Putih, Cengkareng dan Lenteng Agung.