Langkah-langkah yang Harus Diambil Pemerintah Hadapi Ancaman Gelombang PHK Ilustrasi - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). (ANTARA)

MerahPutih.com - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho menilai, sektor jasa paling terpuruk dibandingkan yang lain selama diserang virus corona belakangan ini.

Menurut dia, bukan tak mungkin bisa memicu munculnya gelombang PHK di berbagai sektor lainnya.

Baca Juga:

Ini Tahapan Rapid Test COVID-19

"Ketika pendapatan turun, industri mencoba untuk mengurangi biaya dari produksinya, salah satunya yaitu tenaga kerja, di saat itulah gelombang PHK terjadi," katanya melalui konfrensi pers Indef yang disiarkan melalui Youtube, Selasa (23/3).

Pemerintah diminta menambah kebijakan ekonominya seperti berani mengeluarkan relaksasi perpajakan.

"Dampak buruk ini bisa dikurangi lewat paket kebijakan baru, pertama tentu relaksasi kebijakan perpajakan," sambungnya.

Selain itu, pemerintah diminta membebaskan iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Lalu, menggelontorkan insentif fiskal khusus bagi industri pemenuhan kebutuhan medis seperti farmasi dan tekstil. Serta, menyiapkan kebijakan kelonggaran utang dan bunga kredit.

"Setidaknya ini semua bisa diberikan pemerintah dengan realokasi semampunya," tutur dia.

Ilustrasi - Aksi buruh menentang PHK massal akibat anjloknya nilai rupiah. ( Foto: Antara)
Ilustrasi - Aksi buruh menentang PHK massal akibat anjloknya nilai rupiah. ( Foto: Antara)

Ekonom Indef Abra Talattov mengapresiasi langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani yang merealokasi anggaran perjalanan dinas pemerintah hingga mencapai 50 persen.

Anggaran tersebut dialihkan untuk dana darurat penanganan pandemi virus corona di berbagai wilayah Indonesia.

"Kita setuju, realokasi belanja perjalanan dinas presiden yang mencapai Rp43 triliun dapat pangkas sekitar 50 persen," kata dia kepada wartawan.

Abra menyebut bahwa sudah seharusnya dana perjalanan dinas Jokowi dapat digunakan untuk program bantuan sosial, bagi masyarakat kelas bawah dan pekerja informal yang terdampak kebijakan social distancing.

Untuk wilayah Jabodetabek, Abra berujar bahwa terdapat 77 juta jiwa masyarakat yang ikut terdampak kebijakan social distancing. Sedangkan pekerja informal daerah Jakarta yang juga terdampak kebijakan tersebut, diperkirakan mencapai 1,5 juta jiwa, berdasarkan data bulan Agustus 2019.

Adapun bentuk bantuan sosial pemerintah dapat berupa uang tunai langsung atau sejumlah bahan pokok yang dapat mencukupi kebutuhan masyarakat selama pandemi virus corona masih berlangsung.

Akan tetapi, pemerintah sendiri diminta untuk membenahi sistem calon penerima bantuan sosial, dari mulai tingkat kelurahan. Alasannya, selama ini bantuan sosial masih belum tepat sasaran.

"Seperti disiapkan posko aduan di kelurahan, agar bansos tepat sasaran," jelas Abra.

Ia mengkritik Presiden Joko Widodo yang malah menerbitkan kartu prakerja di masa pandemi virus corona. Menurut dia, momentum penerbitan kartu itu tidak tepat.

"Karena faktanya, sekarang seluruh sektor menahan laju operasi. Industri pun juga sedang menurun," ujar Abra.

Baca Juga:

Banyak Masyarakat Kerja dari Rumah, Arus Lalu Lintas di Ibu Kota Lancar

Daripada menggelontorkan stimulus untuk penerbitan kartu prakerja, dia menyarankan anggaran kartu prakerja dialihkan untuk pemberian insentif kepada pekerja-pekerja yang terancam kehilangan pekerjaan.

Pemberian stimulus itu bisa diwujudkan dalam bentuk bantuan langsung tunai atau BLT.

"Toh pemerintah juga sudah mengeluarkan insentif untuk sektor manufaktur. Itu kan jadi preseden buat pemerintah untuk kasih ke sektor-sektor lain juga," ucapnya.

Presiden Jokowi sebelumnya mengumumkan telah menganggarkan Rp10 triliun untuk mengantisipasi lonjakan jumlah pengangguran akibat banyak perusahaan melakukan PHK di tengah pandemi virus corona. Penerbitan kartu ini merupakan salah satu bentuk stimulus dari pemerintah pada masa wabah. (Knu)

Baca Juga:

Pemerintah Sebut Deteksi Virus COVID-19 Baru Terlihat Setelah 7 Hari


Tags Artikel Ini

Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH