Langkah Kementerian PUPR Wujudkan Kota Layak Huni Rumah subsidi. (Foto: Kementerian PUPR)

MerahPutih.com - Pengembangan kota harus memenuhi prinsip layak huni, produktif, ramah lingkungan dan berkelanjutan sehingga manfaatnya dapat dirasakan generasi mendatang. Hal itu, menjadi dasar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR terus mendukung terwujudnya kota layak huni.

"Prinsip-prinsip pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan menjadi komitmen Kementerian PUPR mulai dari tahap survei, investigasi, desain, pembebasan tanah (land acquisition), konstruksi, hingga operasi dan pemeliharaan," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono/

Ia memaparkan, Kementerian PUPR terus mendorong program penataan kota melalui berbagai pembangunan infrastruktur berbasis pendekatan wilayah. Pembangunan kota berkelanjutan merupakan pembangunan yang mengintegrasikan berbagai aspek, dimana aspek sosial dan ekonomi dikembangkan namun dengan tetap memperhatikan aspek lingkungannya.

Baca Juga:

Pandemi COVID-19, Suplai Rumah Bersubsidi Lebih Tinggi Dibanding Permintaan

Penataan kota di antaranya dilakukan Kementerian PUPR melalui pengembangan potensi kota seperti aset pusaka kota, kawasan heritage, dan bangunan bersejarah beserta budaya masyarakat di dalamnya.

Misalnya, pada 2019, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah menyelesaikan penataan Kota Lama Semarang di Jawa Tengah seluas 22,2 hektare. Program ini menjadi pendorong pembangunan Kota Semarang sebagai kota pusaka yang layak huni dan berkelanjutan, serta meningkatkan potensi ekonomi lokal dan sektor pariwisata.

Perumahan
Perumahaan. (Foto: PUPR).

Selain mewujudkan kota pusaka, program penataan kota juga dilakukan Kementerian PUPR dengan perbaikan kualitas kawasan permukiman kumuh di perkotaan melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Pada 2020, Kotaku dilaksanakan melalui Program Padat Karya Tunai di 364 kelurahan yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia dengan anggaran sebesar Rp429,5 miliar.

Pada 2020, Kementerian PUPR mendorong pelaksanaan program ketersediaan air minum dan sanitasi salah satunya melalui penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (pamsimas) di 4.717 lokasi dengan anggaran Rp1,12 triliun dan sanitasi berbasis masyarakat (sanimas) di 1.028 lokasi dengan anggaran Rp391 miliar.

Baca Juga:

Pendaftar KPR Subsidi Didominasi Penerima Upah Rp4 Juta

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pengembang Perumahan Diminta Sediakan Hunian Yang Terjangkau
KPR
Pengembang Perumahan Diminta Sediakan Hunian Yang Terjangkau

PPDPP mencatat penyaluran FLPP telah disalurkan sebanyak 103.272 unit senilai Rp10,58 triliun.

Butuh Rp330 Triliun Bangun Rumah di Ibu Kota Negara Anyar
City Property
Butuh Rp330 Triliun Bangun Rumah di Ibu Kota Negara Anyar

Pembangunan IKN, akan mendorong penyerapan tenaga kerja sekitar 1,2-1,3 juta orang sekaligus mewujudkan pemerataan pembangunan dan investasi.

Sektor Perumahaan Jadi Pendorong Pemulihan Ekonomi
KPR
Sektor Perumahaan Jadi Pendorong Pemulihan Ekonomi

Kementerian PUPR sebagai regulator bertanggung jawab untuk melindungi konsumen dan memastikan kualitas rumah, khususnya rumah bersubsidi.

Dampak COVID-19, BTN Restrukturisasi 80 Persen Kredit Kepemilikan Rumah
KPR
Dampak COVID-19, BTN Restrukturisasi 80 Persen Kredit Kepemilikan Rumah

Perusahaan mencatat pertumbuhan laba sebesar 671 persen (yoy) atau Rp1,615 triliun pada 2020 sebagai hasil dari langkah down grade yang dilakukan pada 2019.

Milenial Didorong Segera Miliki Rumah Sendiri
KPR
Milenial Didorong Segera Miliki Rumah Sendiri

Hingga 23 Juli 2020, tercatat sebanyak 199.817 calon debitur sudah mengakses aplikasi SiKasep.

Bantuan Bedah Rumah Hampir Terserap 100 Persen
KPR
Bantuan Bedah Rumah Hampir Terserap 100 Persen

Hingga 26 November 2020, realisasi BSPS sudah 93,46 persen senilai Rp4,47 triliun dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 287.006 orang.

Suku Bunga BI Rendah, Sektor Properti Bangkit
City Property
Suku Bunga BI Rendah, Sektor Properti Bangkit

Kenaikan permintaan rumah tapak ke depannya akan meningkat seiring dengan membaiknya daya beli masyarakat.

DP Rumah dan Mobil Bisa Nol Persen, BI Yakin Kredit Konsumsi Naik
KPR
DP Rumah dan Mobil Bisa Nol Persen, BI Yakin Kredit Konsumsi Naik

Kebijakan pelonggaran uang muka KPR dan kredit kendaraan bermotor bukan sebuah keharusan, melainkan bank sentral memberikan ruang relaksasi.

Begini Keluhan Konsumen Saat Beli Rumah
KPR
Begini Keluhan Konsumen Saat Beli Rumah

Konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan transparan, mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa

BTN Telah Salurkan Rp317 Triliun Untuk KPR
KPR
BTN Telah Salurkan Rp317 Triliun Untuk KPR

Dari keseluruhan pembiayaan KPR, sebanyak 76 persen mengalir ke segmen KPR subsidi