Langkah Kapolri Surati Jokowi Dinilai Salah Satu Perwujudan Sikap Promoter Kapolri Jenderal Idham Azis. ANTARA/HO-Humas Polri/am.

Merahputih.com - Langkah Kapolri Jenderal Idham Azis mengajukan surat pemberitahuan pensiun ke Presiden Joko Widodo menuai sorotan. Pasalnya, aksi orang nomor satu di institusi Kepolisian itu jarang terjadi di era sebelum-sebelumnya.

Anggota Komisi III DPR, Arteria Dahlan memuji sikap Kapolri Jenderal Idham Azis yang mengingatkan masa pensiunnya akan habis dan meminta agar Presiden segera memproses penggantinya.

Baca Juga

Pengganti Idham Azis Diwarisi Dua Utang Besar

“Itu merupakan salah satu perwujudan sikap Promoter (Profesional, Modern dan Terpercaya)," kata Arteria kepada wartawan di Jakarta, Kamis (7/1).

Menurut Arteria, Idham menunjukan sikap tulus bekerja yang hanya mengabdi kepada negara dan bangsa.

"Karena, banyak yang mau pensiun malah manuver untuk minta diperpanjang," kata Arteria.

Untuk itu, Arteria berharap sikap Idham Azis ini dapat dijadikan contoh bagi pajabat lain.

Kepala Kepolisian Indonesia, Jenderal Polisi Idham Azis. ANTARA FOTO/Rivan Lingga

Seperti diketahui, Kapolri Idham Azis secara resmi mengajukan surat pemberitahuan akan memasuki pensiun pada Februari 2021 mendatang kepada Presiden Joko Widodo pada 4 Januari 2021 lalu. Dalam surat tersebut, orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu tidak menyebut nama calon pengganti Kapolri.

Idham mengajukan surat ke Presiden yang isinya pemberitahuan kalau umurnya sudah 58 tahun dan terhitung tanggal 1 Februari 201 memasuki purna bakti.

Baca Juga

Kata Ketua Komisi III soal Peluang Calon Kapolri

"Ini sesuai UU Polri 2/2002," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono. Argo menjelaskan, surat pemberitahuan tersebut diberikan kepada Presiden Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. “Surat tersebut sudah diserahkan kepada Mensesneg Pratikno," pungkasnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Siapkan Aturan Pengadaan Vaksin COVID-19
Indonesia
Pemerintah Siapkan Aturan Pengadaan Vaksin COVID-19

Komite telah melakukan perbaikan Perpres dengan melengkapi struktur dan menetapkan Wakil Ketua Satgas Ekonomi, yakni Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Rosan P. Roeslani

PAN Minta Pembahasan RUU HIP Dihentikan Permanen
Indonesia
PAN Minta Pembahasan RUU HIP Dihentikan Permanen

Pimpinan DPR diminta untuk mengambil keputusan tersebut

Sebulan Menjabat, Wakasad Pertama Asal Papua Tutup Usia Tanpa Sempat Sertijab
Indonesia
Sebulan Menjabat, Wakasad Pertama Asal Papua Tutup Usia Tanpa Sempat Sertijab

Jenazah Letjen Herman Asaribab rencananya dimakamkan di TMP Kusuma Trikora Jayapura

Dewan Pers: Pemidanaan Jurnalis di 2020 Preseden Buruk
Indonesia
Dewan Pers: Pemidanaan Jurnalis di 2020 Preseden Buruk

Dewan Pers mengingatkan bahwa kasus Diananta adalah kasus pers yang semestinya diselesaikan berdasarkan mekanisme sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers .

Update COVID-19 Rabu (22/4): 7.418 Positif, Total Pasien Sembuh Hampir 1.000
Indonesia
Update COVID-19 Rabu (22/4): 7.418 Positif, Total Pasien Sembuh Hampir 1.000

"Penambahan pada pasien positif sebanyak 283 kasus," kata Juru Bicara Pemerintah khusus penanganan COVID-19, Achmad Yurianto

KPK Periksa Gubernur Bengkulu Terkait Kasus Suap Benur
Indonesia
KPK Periksa Gubernur Bengkulu Terkait Kasus Suap Benur

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, dalam kasus dugaan suap terkait perizinan ekspor benih lobster atau benur.

Rencana 50 Ribu Buruh Demo di DPR Tengah Pandemi Corona Tidak Realisitis dan Berbahaya
Indonesia
Rencana 50 Ribu Buruh Demo di DPR Tengah Pandemi Corona Tidak Realisitis dan Berbahaya

"Rencana Said Iqbal menggelar aksi demo pada tanggal 30 April 2020 merupakan langkah yang tidak realistis di tengah kondisi pendemi COVID-19 dan pemberlakuan social distancing

KPK Tetapkan Bupati Labuhanbatu Utara dan Eks Wabendum PPP Tersangka Suap DAK
Indonesia
KPK Tetapkan Bupati Labuhanbatu Utara dan Eks Wabendum PPP Tersangka Suap DAK

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN-P 2017 dan APBN 2018 Kabupaten Labuanbatu Utara.

2 Warganya Kena Corona, Jokowi Siapkan 100 RS dengan Ruang Isolasi
Indonesia
2 Warganya Kena Corona, Jokowi Siapkan 100 RS dengan Ruang Isolasi

Pemerintah juga memiliki peralatan sesuai dengan standar internasional

Ahmad Riza: DKI Sudah Lakukan Mini Lockdown Sejak Awal Pandemi Corona
Indonesia
Ahmad Riza: DKI Sudah Lakukan Mini Lockdown Sejak Awal Pandemi Corona

"Perlu juga kami sampaikan sejak awal, kami juga sudah melakukan mini lockdown dengan istilah lain. Ada istilah psbl jadi berskala kampung," kata Riza