Langkah Apindo Setelah Anies Resmi Naikkan UMP DKI 5,1 Persen Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) berorasi saat menemui buruh yang berunjuk rasa menolak besaran kenaikan UMP di depan Balai Kota. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/rwa.

MerahPutih.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memantapkan langkahnya untuk menggugat Gubernur Anies Baswedan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, menyusul keputusan resmi upah minimum provinsi (UMP) DKI Tahun 2022 sebesar 5,1 atau senilai Rp 225.667.

Tapi, sekarang ini Apindo masih menunggu salinan keputusan gubernur (kepgub) yang merevisi besaran UMP tersebut. Setelah kepgub keluar, Apindo langsung mempelajari aspek hukumnya, sebelum akhirnya melayangkan gugatan.

"Tentunya kami akan menyikapi atas pergub (kepgub) tersebut. Kami akan berkoordinasi untuk melakukan langkah langkah selanjutnya, termasuk langkah hukum," kata Kepala Bidang Pengupahan dan Jamsos DPP Apindo Nurjaman saat dikonfirmasi awak media, Selasa (28/12).

Baca Juga:

Protes Kenaikan UMP DKI 2022, Ketua DPRD: Jangan Politis

Diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan formula kenaikan UMP kepada pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Untuk Jakarta, formula kenaikan UMP dari PP 36/2021 sebesar 0,85 persen.

Namun demi mewujudkan besaran UMP yang lebih tinggi dari itu, Anies menggunakan tiga dasar hukum lain. Pertama, Anies menggunakan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Republik Indonesia.

Kedua adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang diubah beberapa kali dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.

Ketiga adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.

Baca Juga:

Anies Revisi UMP DKI 2022, PDIP: Jangan Permainkan Aturan untuk Pencitraan

Nurjaman menegaskan, pengusaha tetap berpegangan pada penetapan kenaikan UMP yang sesuai pada PP 36/2021.

Nurjaman pun menganggap revisi kenaikan UMP Anies menjadi 5,1 persen merupakan melanggar aturan.

"Dengan gamblang Pak Gubernur mengubah (besaran kenaikan UMP 2022) dan kenaikan itu, ada regulasi? Kami boleh enggak langgar pergub? Kalau Pak Gub langgar PP? Kami juga bisa langgar pergub dong. Jangan ajarkan kami langgar regulasi," cecar Nurjaman.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta resmi menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Tahun 2022 sebesar 5,1 atau menjadi Rp 225.667.

Hal ini tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang upah minimum provinsi tahun 2022

"Menetapkan upah minimum provinsi tahun 2022 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp 4.641.854 (empat juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) per bulan," isi kepgub tersebut

Adapun besaran tersebut diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2022 mendatang, dan berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun.

"Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan dengan memerhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas sebagai pedoman upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum provinsi," lanjut isi kepgub tersebut. (Asp)

Baca Juga:

Kemenaker Minta Anies Tetapkan UMP Sesuai PP 36/2021, Kenaikan 5,1 Persen Direvisi?

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Safari Ramadan, Prabowo Temui Habib Luthfi Bahas Masa Depan Indonesia
Indonesia
Safari Ramadan, Prabowo Temui Habib Luthfi Bahas Masa Depan Indonesia

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersilaturahmi ke kediaman Habib Luthfi bin Yahya di Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa (19/4) malam.

Proyek Waterpark Rp 50 Miliar Berjalan Lambat, Gibran Semprot Rekanan
Indonesia
Proyek Waterpark Rp 50 Miliar Berjalan Lambat, Gibran Semprot Rekanan

Nilai investasi Waterpark tersebut sebesar Rp 50 miliar.

Kemenhub Bakal Perkuat Jembatan Penghubung di Nusa Penida
Indonesia
Kemenhub Bakal Perkuat Jembatan Penghubung di Nusa Penida

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Nusa Penida Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan akan memperkuat movable bridge atau jembatan penghubung ponton di Dermaga Pelabuhan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali.

PDIP Tegaskan Tak Tergoda Ikuti Jejak Manuver Elit Bentuk Koalisi Pilpres
Indonesia
PDIP Tegaskan Tak Tergoda Ikuti Jejak Manuver Elit Bentuk Koalisi Pilpres

Partai penguasa sekaligus pemenang Pemilu 2019, PDIP menegaskan tidak tergoda dengan manuver-manuver para elite politik dalam membentuk koalisi Pilpres 2024.

Wapres Tegaskan Pemerintah Siapkan 3 Opsi Terkait BBM Bersubsidi
Indonesia
Wapres Tegaskan Pemerintah Siapkan 3 Opsi Terkait BBM Bersubsidi

Wapres berharap keputusan yang akan diambil dapat memberi kebaikan bagi seluruh elemen bangsa.

Perangkat Desa Gelar Demo, Polisi Lakukan Rekayasa Lalin di Sekitar DPR
Indonesia
Perangkat Desa Gelar Demo, Polisi Lakukan Rekayasa Lalin di Sekitar DPR

Polisi melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar DPR.

Kasus COVID-19 Hari Ini Bertambah 1.703
Indonesia
Kasus COVID-19 Hari Ini Bertambah 1.703

Penambahan kasus harian COVID-19 kembali terjadi. Melansir data Satgas COVID-19, hingga Senin (24/10), ada 1.703 kasus baru corona.

Terduga Teroris di Yogyakarta Simpatisan ISIS yang Sebar Propaganda di Medsos
Indonesia
Terduga Teroris di Yogyakarta Simpatisan ISIS yang Sebar Propaganda di Medsos

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan penangkapan terhadap satu terduga teroris ini dilakukan pada Minggu (22/1) sekitar pukul 06.00 WIB.

Disdik DKI Jamin Keberagaman di Sekolah Tetap Terjaga
Indonesia
Disdik DKI Jamin Keberagaman di Sekolah Tetap Terjaga

Disdik DKI pun menjamin adanya proses edukasi tentang keberagaman dan sikap saling menghargai di seluruh sekolah Jakarta.

Alasan Gibran Lepas Paksa Masker Paspampres
Indonesia
Alasan Gibran Lepas Paksa Masker Paspampres

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mendapatkan kritik dari sejumlah netizen usai melepas paksa masker oknum Paspampres, yang memukul warga di jalan, Jumat (12/8).