Langgar SE Gibran, Polisi Bubarkan Dua Hajatan Warga Anggota Polsek Jebres dan Satgas COVID-19 bubarkan acara hajatan yang digelar warga, Sabtu (12/6) malam. (MP/Humas Polresta Surakarta)

MerahPutih.com - Jajaran anggota Polsek Jebres membubarkan paksa dua hajatan yang digelar warga di dua lokasi berbeda, Sabtu (12/6).

Kedua hajatan tersebut dibubarkan karena melanggar Surat Edaran (SE) Wali Kota Solo Nomor 067/1653 tentang perpanjangan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro selama 2-15 Juni 2021.

Baca Juga

Ada Klaster Hajatan, Warga Bekasi Dilarang Gelar Resepsi Nikah

Kapolsek Jebres, Kompol Suharmono mengatakan, pihaknya mendapati laporan ada warga menggelar acara hajatan di rumah. Padahal, sesuai SE Wali Kota Solo acara hajatan hanya diperbolehkan digelar di gedung pertemuan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

"Dua acara hajatan yang kami bubarkan tersebut berupa malam midodareni (malam sebelum acara pernikahan) dan hajatan syukuran kelahiran," kata Suharmono, Minggu (13/6).

Anggota Polsek Jebres dan Satgas COVID-19 bubarkan acara hajatan yang digelar warga, Sabtu (12/6) malam. (MP/Humas Polresta Surakarta)
Anggota Polsek Jebres dan Satgas COVID-19 bubarkan acara hajatan yang digelar warga, Sabtu (12/6) malam. (MP/Humas Polresta Surakarta)

Dikatakannya, pembubaran acara hajatan tersebut berlangsung sekitar pukul 20.30 WIB. Lokasi pembubaran berada di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres.

"Kami pun langsung mengambil tindakan dengan meminta agar hajatan dibubarkan,” ujarnya.

Ia menambahkan, sesuai dengan SE Wali Kota Solo, warga diperbolehkan menyelenggarakan hajatan, namun tidak boleh di rumah atau lingkungan tempat tinggal. Melainkan di gedung pertemuan atau hotel.

"Untuk teknis tamunya pun banyu mili dan hidangan harus dibungkus. Hal tersebut menghindari munculnya kerumunan," kata dia.

Kapolresta Solo, Kombes Pol Ade safri Simanjuntak mengatakan, jika menemukan kegiatan masyarakat yang menimbulkan kerumunan memang harus dibubarkan sebagai antisipasi munculnya klaster baru. Sebab, potensi penularan COVID-19 di tengah kerumunan sangat besar.

“Dalam pembubaran kita tetap upayakan secara persuasif untuk menghindari kegaduhan. Kami juga memberikan sosialisasi tentang pentingnya penerapan protokol kesehatan serta larangan kegiatan yang menimbulkan kerumunan massa, guna mencegah penyebaran COVID-19," pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga

Lonjakan Kasus COVID-19 di Kudus Akibat Hajatan Jadi Pelajaran Bagi Daerah Lain

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
'Segera Miliki Kalender 2021 Harun Masiku, Limited edition'
Indonesia
'Segera Miliki Kalender 2021 Harun Masiku, Limited edition'

"Segera miliki Kalender 2021 Harun Masiku. Limited edition," tulis akun Twitter, @RaisaTjokdnata

Terungkap! Alasan Empat Pengawal Rizieq Enggak Diborgol Usai Diciduk di Tol Japek
Indonesia
Terungkap! Alasan Empat Pengawal Rizieq Enggak Diborgol Usai Diciduk di Tol Japek

Rian menegaskan tim penguntit tidak dipersiapkan untuk menangkap

KPK Tak Hadirkan Eks Mensos Juliari dalam Rekonstruksi Kasus Bansos
Indonesia
KPK Tak Hadirkan Eks Mensos Juliari dalam Rekonstruksi Kasus Bansos

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rekonstruksi kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek, Senin (1/2).

Protokol Kesehatan Dipatuhi, Ekonomi Diyakini Bisa Tumbuh
Indonesia
Protokol Kesehatan Dipatuhi, Ekonomi Diyakini Bisa Tumbuh

Fokus ke kesehatan ini bagaimana membangkitkan rasa aman, adalah dengan meningkatkan disiplin protokol kesehatan.

Sepanjang Agustus, Indonesia Alami Deflasi
Indonesia
Sepanjang Agustus, Indonesia Alami Deflasi

Dengan terjadinya deflasi, maka inflasi tahun kalender Januari-Agustus 2020 mencapai 0,93 persen dan inflasi tahun ke tahun (yoy) sebesar 1,32 persen.

Kejari Jaktim Isyaratkan Jerat Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Tanah Rp1,4 Triliun
Indonesia
Kejari Jaktim Isyaratkan Jerat Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Tanah Rp1,4 Triliun

Kejaksaan Negeri Jakarta Timur (Kejari Jaktim) mengisyaratkan menjerat tersangka baru dalam kasus tanah Cakung Barat.

Kadishub Batam Rustam Efendi Ditetapkan Tersangka Korupsi
Indonesia
Kadishub Batam Rustam Efendi Ditetapkan Tersangka Korupsi

Pihak kejaksaan menetapkan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam RE sebagai tersangka kasus korupsi di Batam, Kamis (8/4).

PTM Saat Kasus Menanjak, Satgas Khawatir Picu Klaster Sekolah di Bandung
Indonesia
PTM Saat Kasus Menanjak, Satgas Khawatir Picu Klaster Sekolah di Bandung

Indikasi naiknya kasus COVID-19 Kota Bandung dapat dilihat dari tingginya keterisian ruang isolasi di rumah sakit atau Bed Occupancy Rate (BOR) yang mencapai 90 persen.

Menterinya Ditangkap, KKP Minta Biarkan Penyidik KPK Kerja Profesional
Indonesia
Menterinya Ditangkap, KKP Minta Biarkan Penyidik KPK Kerja Profesional

Kami masih menunggu informasi resmi dari pihak KPK tentang penangkapan Menteri Edhy Prabowo,

Bareskrim Polri Gelar Perkara Tentukan Tersangka Baru Pelarian Djoko Tjandra
Indonesia
Bareskrim Polri Gelar Perkara Tentukan Tersangka Baru Pelarian Djoko Tjandra

Rencananya tersangka baru itu akan ditetapkan Rabu (12/8) ini.