Langgar Protokol Kesehatan di Surabaya, Siap-siap KTP Diblokir Pemkot Surabaya saat melakukan penertiban bagi warga Surabaya yang melanggar protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19. Foto: MP/Istimewa

MerahPutih.com - Sanksi tegas diberlakukan bagi warga Surabaya yang kedapatan melanggar protokol kesehatan. Kartu Tanda Penduduk (KTP) mereka akan diblokir.

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberlakukan aturan tersebut jika pelanggar selama tujuh hari usai penindakan belum juga membayar denda administratif.

Baca Juga

Lahan Makam Jenazah COVID-19 Penuh, BPIP Minta Warga Taat Prokes

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya, Eddy Chrisijanto menjelaskan, para pelanggar prokes yang disanksi administratif itu kartu tanda penduduk (KTP) miliknya disita dan dikenai denda sebagai syarat pengambilannya.

"Satpol PP melaporkan ke Dispendukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Surabaya untuk dilakukan pemblokiran data kependudukan," terang Eddy saat dikonfirmasi oleh awak media, Jumat (22/1).

Ia menambahkan, untuk proses pengambilan KTP tersebut, pelanggar diwajibkan membayar denda administrasi via transfer ke rekening kas daerah.

Ilustrasi e-KTP

Namun, jika sudah tujuh hari tak diambil, lanjutnya, maka pihaknya segera berkoordinasi ke Disdukcapil Surabaya agar dilakukan pemblokiran. Sementara untuk KTP luar Surabaya, maka Disdukcapil menghubungi ke Dispendukcapil kabupaten/kota dimana dia berasal.

"Yang kita khawatirkan itu mereka pakai surat keterangan kehilangan (KTP) terus membuat lagi," tandasnya.

Dari hasil penindakan Satpol PP selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sekitar 200 warga sudah terblokir KTPnya. Dan, sudah ada di 31 kecamatan, sekitar 70 orang sudah dilakukan pemblokiran.

"Setelah tujuh hari dilakukan penindakan (jika tidak diambil KTP-nya), itu kita kirim ke Dispendukcapil sesuai nama dan alamat serta NIK (Nomor Induk Kependudukan)," pungkasnya. (Andika Eldon/Surabaya)

Baca Juga

Langgar Prokes, 38 Perusahaan di Jaksel Dapat Sanksi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gubernur NTT Minta Perbankan Serius Bangun Ekonomi Masyarakat
Indonesia
Gubernur NTT Minta Perbankan Serius Bangun Ekonomi Masyarakat

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat meminta pelaku industri perbankan agar serius membangun perekonomian NTT, salah satunya dengan membantu mengembangkan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

UI Bikin Peta Sebaran Kasus COVID-19 Gunakan Data Facebook
Indonesia
UI Bikin Peta Sebaran Kasus COVID-19 Gunakan Data Facebook

Peta tersebut menyediakan data perubahan mobilitas dan persentase kepatuhan warga untuk tinggal di rumah saja.

Jokowi Lakukan Kunjungan Kerja Sehari ke Provinsi Aceh
Indonesia
Jokowi Lakukan Kunjungan Kerja Sehari ke Provinsi Aceh

Pada siang harinya, Presiden diagendakan untuk menyerahkan Banpres Produktif Usaha Mikro

Dalam Sehari, 80 Petugas Kesehatan Divaksinasi di Jakarta Pusat
Indonesia
Dalam Sehari, 80 Petugas Kesehatan Divaksinasi di Jakarta Pusat

Ia berharap pemberian vaksin untuk tenaga kesehatan ini berjalan lancar

Polisi akan Sekat Kendaraan Menuju Tempat Wisata
Indonesia
Polisi akan Sekat Kendaraan Menuju Tempat Wisata

Aprat kepolisian sudah menyiapkan beberap skenario guna mencegah kemacetan dan penumpukan kendaraan di dalam tol.

Ini Alasan KLB Tunjuk Moeldoko Jadi Ketua Umum Demokrat
Indonesia
Ini Alasan KLB Tunjuk Moeldoko Jadi Ketua Umum Demokrat

Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara mengangkat Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum.

Syarief Hasan Sebut Moeldoko Tidak Punya Hak Pakai Atribut Demokrat
Indonesia
Syarief Hasan Sebut Moeldoko Tidak Punya Hak Pakai Atribut Demokrat

Moeldoko tidak punya hak dan legalitas memakai atribut partai berlambang mercy tersebut.

[Hoaks atau Fakta]: Denny Siregar Curhat Hidupnya Makin Berat
Lainnya
[Hoaks atau Fakta]: Denny Siregar Curhat Hidupnya Makin Berat

Denny Siregar sudah mengklarifikasi terkait gambar tangkap layar tersebut tidak benar dan merupakan editan pada akun Twitternya.

Yasonna: Pembahasan RUU Cipta Kerja Terbuka meski Relatif Cepat
Indonesia
Yasonna: Pembahasan RUU Cipta Kerja Terbuka meski Relatif Cepat

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker) berlangsung secara terbuka.

Beda Dengan Pilkada, Seluruh Pilkades Ditunda
Indonesia
Beda Dengan Pilkada, Seluruh Pilkades Ditunda

Khusus untuk 19 kabupaten dan kota yang melaksanakan pilkades, segera berkoordinasi dengan Forkopimda,