Langgar Protokol Kesehatan, Calon Kepala Daerah akan Dipidana Ilustrasi Pilkada. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Polri mengingatkan semua pihak yang terkait dengan penyelenggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 agar tertib melaksanakan Protokol Kesehatan dalam setiap tahapannya tanpa mengenal warna zonasi wilayah.

“Polri akan melaksanakan sanksi hukum tegas bagi setiap pelanggaran Protokol Kesehatan agar tidak terjadi klaster baru Pilkada,” kata Kadiv Humas Polri, Irjen Argo Yuwono, dalam webinar bertemakan “Menyongsong Pilkada Serentak 2020, Tertib Protokol Kesehatan Atau Kami Tindak!” di Jakarta Selatan, Kamis (1/10) siang.

Argo mengingatkan, Kapolri Jenderal Idham Azis telah menerbitkan Maklumat Nomor: MAK/3/IX/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 sebagai bentuk pengaturan agar tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19.

Baca Juga

Pilkada Saat Pandemi Dinilai Lebih Menyeramkan Ketimbang Isu Musiman Kebangkitan PKI

Dengan adanya maklumat tersebut, apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan isi maklumat dalam konteks tertib Protokol Kesehatan maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Untuk itu, Argo Yuwono mengimbau kepada semua pihak yang terlibat dalam gelaran Pilkada Serentak 2020 untuk tertib protokol kesehatan demi menjaga kelangsungan hidup bangsa.

“Jika tidak, kami akan melakukan tindakan hukum,” tegasnya.

Ia menambahkan, Kapolri telah meminta jajarannya untuk tidak segan-segan mengambil tindakan tegas terhadap siapapun yang melanggar protokol kesehatan.

Asisten Operasional (Asop) Kapolri Irjen Imam Sugianto yang tampil dalam webinar itu menambahkan, sampai hari kelima kampanye Pilkada Serentak 2020 masih berlangsung aman.

"Belum ada klaster Pilkada," tegas Imam. (Knu)

Baca Juga

Kunjungi Pabrik Kue Bulan, Rahayu Saraswati Promosikan Ekonomi Tangsel



Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH