Langgar Protokol Kesehatan, Cakada Tega Korbankan Nyawa Rakyat Massa pendukung Ery-Armuji larut dalam euforia saat mengantar dua paslon menuju kantor KPU Surabaya. (Andika Eldon/Jawa Timur)

MerahPutih.com - Direktur Eksekutif Para Syndicate, Ari Nurcahyo menyebut, terjadinya kerumunan massa saat pendaftaran peserta Pilkada menjadi bukti tidak bertanggungjawabnya para calon kepala daerah.

Ia menambahkan, hal ini menunjukkan bahwa sejatinya bakal calon kepala daerah hanya peduli pada kekuasaan, tidak pada keselamatan warganya di tengah pandemi.

"Calon pemimpin itu menurut saya tidak mencerminkan, tidak melakukan etika dan tanggung jawab publik. Mereka baru pasangan calon, tetapi dengan segala aturan terkait protokol kesehatan," kata Ari kepada wartawan di Jakarta, Rabu (9/9).

Baca Juga

Pengelola Bioskop Ajukan Proposal, Pemprov DKI: XXI Belum Revisi Protokol Kesehatan

Ari menyebut, para calom kepala daerah hanya mementingkan ambisi pribadi dibanding keselamatan diri dengan orang lain.

"Kebanyakan hanya peduli pada kuasa, peduli pada how to get the power," lanjutnya.

Pasangan Ipuk-Sugirah berjalan kaki saat mendaftar sebagai peserta Pilkada 2020 ke KPU Kabupaten Banyuwangi, Minggu (6-9-2020). ANTARA/HO-Tim Sukses Ipuk-Sugirah
Pasangan Ipuk-Sugirah berjalan kaki saat mendaftar sebagai peserta Pilkada 2020 ke KPU Kabupaten Banyuwangi, Minggu (6-9-2020). ANTARA/HO-Tim Sukses Ipuk-Sugirah

Ari menambahkan, para aktor politik di daerah harusnya ikut dalam penanganan COVID-19 di daerahnya tersebut. Dengan begitu, pelaksanaan pilkada bisa seiring dengan upaya menekan laju virus.

”Itu adalah ruang batasan sehingga terjadi diferensiasi pelaksanaan pilkada. Jadi, keserentakan oke, tahapan berjalan, tetapi realisasi pelaksanaan sangat tergantung dari kondisi di daerah itu, apakah statusnya hijau, kuning, atau merah. Itu jadi parameter,” kata Ari.

Selain itu, parameter ini juga bisa diterapkan secara lebih halus. Misalnya, jika di suatu daerah masuk kategori merah, tahapan kampanye hanya bisa dilaksanakan secara daring.

Namun, ketika daerah tersebut masuk kategori hijau, mereka bisa berkampanye secara tatap muka langsung tetapi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Baca Juga

Produksi Obat Ilegal, Dokter Kecantikan di Tangerang Dicokok Bareskrim

”Sanksi yang tegas juga perlu disusun apabila pasangan calon atau parpol melanggar aturan-aturan tersebut,” kata Ari. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
MUI Beberkan Alasan Bolehkan Vaksin AstraZeneca, meski Mengandung Babi
Indonesia
MUI Beberkan Alasan Bolehkan Vaksin AstraZeneca, meski Mengandung Babi

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengakui vaksin AstraZeneca mengandung unsur haram dalam pembuatannya.

Anak Buah Prabowo Minta Kompleks GBK Disulap Jadi RS Darurat COVID-19
Indonesia
Anak Buah Prabowo Minta Kompleks GBK Disulap Jadi RS Darurat COVID-19

Dalam situasi seperti ini, diperlukan kerjasama maksimal antara semua pihak

Tiga Kompi Polisi Siap Amankan Kedatangan Partai Demokrat Kubu Moeldoko
Indonesia
Tiga Kompi Polisi Siap Amankan Kedatangan Partai Demokrat Kubu Moeldoko

Rombongan kader Partai Demokrat kubu Moeldoko diketahui berencana mendatangi Kantor Kemenkum HAM guna menyerahkan AD/ART baru hasil KLB

Eks Dirjen Ini 'Pamit' dari KKP Karena Kebijakan Edhy Prabowo Tidak Pro 'Poor'
Indonesia
Eks Dirjen Ini 'Pamit' dari KKP Karena Kebijakan Edhy Prabowo Tidak Pro 'Poor'

Dalam perkara ini, Suharjito didakwa menyuap Menteri Keluatan dan Perikanan Edhy Prabowo

Pesawat Twin Otter Hilang Kontak di Intan Jaya Papua
Indonesia
Pesawat Twin Otter Hilang Kontak di Intan Jaya Papua

Identitas kru pesawat antara lain Hj. Mirza (Pilot), Fajar (Kopilot), dan Iswahyudi (teknisi)

Bansos PPKM Darurat Kota Bandung Tersalur Hampir 70 Persen
Indonesia
Bansos PPKM Darurat Kota Bandung Tersalur Hampir 70 Persen

Bansos PPKM Darurat Kota Bandung sudah tersalurkan hampir 70 persen dari 60 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Dua Petinggi Waterboom Lippo Cikarang Resmi Jadi Tersangka
Indonesia
Dua Petinggi Waterboom Lippo Cikarang Resmi Jadi Tersangka

Keduanya dikenakan Pasal 9 Jo Pasal 93 UU RI Nomor 06 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Jo Pasal 216 KUHP Jo Pasal 218 KUHP

Strategi Sri Mulyani Pertahankan Pertumbuhan Ekonomi di 2021
Indonesia
Strategi Sri Mulyani Pertahankan Pertumbuhan Ekonomi di 2021

Sri Mulyani bakal meneluarkan berbagai strategi untuk mempertahankan momentum perbaikan pertumbuhan ekonomi 2021

Desak Polisi Tangkap Jozeph Paul Zhang, PKS: Tidak Ada Tempat Bagi Penista Agama
Indonesia
Desak Polisi Tangkap Jozeph Paul Zhang, PKS: Tidak Ada Tempat Bagi Penista Agama

"Kita serahkan semua pada aparat dan proses hukum yang berlaku karena kita yakin penistaan agama dan keyakinan di republik ini merupakan pelanggaran serius terhadap hukum dan konstitusi. Dan tidak ada tempat bagi penista agama," kata Jazuli.

DKI Sudah Salurkan Ratusan Ribu Dosis Vaksin COVID-19 ke Warga
Indonesia
DKI Sudah Salurkan Ratusan Ribu Dosis Vaksin COVID-19 ke Warga

Kemudian kapasitas penyuntikan yang dipunya Pemprov DKI sudah mencapai 19.741 orang per hari