Langgar Netralitas, Puluhan Penyelenggara Pemilu Diberhentikan Anggota Bawaslu Rahmat Bagja dalam kegiatan peresmian kampung pengawas antipolitik uang di Tanjung Pinang, Sabtu (24/10/2020)/ foto: Nurisman (Humas Bawaslu RI).

MerahPutih.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberhentikan 20 penyelenggara pemilu Ad Hoc yang terbukti melanggar kode etik selama tahun 2020. Sedangkan, 23 penyelenggara diberikan peringatan, 7 peringatan keras, 52 rehabilitasi dan penerusan atau pembinaan lainnya.

“Ternyata di lapangan masih banyak penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik. Tahun ini kami menangani 113 kasus. 102 terbukti dan 11 tidak terbukti,” kata Anggota Bawaslu Rahmat Bagja di Jakarta, Kamis (5/11)

Alumni Fakultas Hukum, Utrecht University, Belanda ini menerangkan, jenis pelanggaran yang dilakukan beragam. Sebanyak 45 kasus melanggar netralitas, 44 kasus melanggar profesionalitas, 7 kasus melanggar prinsip lainnya dan 6 kasus melanggar sumpah janji.

Baca Juga

Tinggal 60 Elektoral Yang Diperebutkan Biden dan Trump

“Beragam pelanggaran tersebut harus menjadi pelajaran bagi penyelenggara pemilu agar tidak mengulangi atau melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan oleh aturan main,” ujarnya.

Bagja menambahkan, selama 2020 Bawaslu telah melakukan penanganan pelanggaran etik ad hoc dibeberapa provinsi. Di antaranya, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) paling banyak, terdapat 18 pelanggaran. Disusul Gorontalo 16, Maluku Utara dan Jawa Timur 13 kasus.

Penanganan pelanggaran etik pengawas Ad Hoc ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Dalam pasal itu, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penanganan terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan pengawas Ad Hoc. Pemberian beragam sanksi kepada penyelenggara pemilu memiliki bermacam tujuan. Teguran tertulis untuk mendidik penyelenggara pemilu.

Baca Juga

Kuasa Hukum Ungkap Penghasilan Pinangki Selain dari Gaji

Pemberhentian sementara untuk menyelamatkan proses tahapan pemilu. Sedangkan pemberhentian tetap dari jabatan sebagai cara untuk memperbaiki tata kelola institusi penyelenggara pemilu," kata Bagja. (Knu)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penyebab Meroketnya COVID-19 di Perkantoran Versi PSI DKI
Indonesia
Penyebab Meroketnya COVID-19 di Perkantoran Versi PSI DKI

Dinas Perhubungan sendiri mengatakan bahwa angka kemacetan Jakarta saat ini, sudah hampir sama seperti sebelum PSBB dahulu.

Jangan Mudah Melabeli Orang Kritis dengan Sebutan Radikal
Indonesia
Jangan Mudah Melabeli Orang Kritis dengan Sebutan Radikal

Gerakan Anti Radikalisme Institut Teknologi Bandung (GAR ITB) melaporkan Din Syamsuddin terkait dugaan radikalisme ke KASN.

Vaksinasi di Jabar Masih Jauh dari Target
Indonesia
Vaksinasi di Jabar Masih Jauh dari Target

"Tentunya kita cukup berbangga dengan capaian ini. Namun tentu tidak boleh berhenti. PR masih banyak. Karena total target sasaran 37 juta dan kita masih belum mencapai 16 juta. Artinya, PR masih banyak," kata Atalia

Pimpinan Komisi III Apresiasi Operasi Ketupat Polri 2021
Indonesia
Pimpinan Komisi III Apresiasi Operasi Ketupat Polri 2021

Kinerja Polri dalam mencegah mudik bukan tugas yang mudah

Jasa Marga Tutup Tol Layang MBZ pada 16-22 Juli
Indonesia
Jasa Marga Tutup Tol Layang MBZ pada 16-22 Juli

Jalan layang tersebut akan kembali beroperasi normal pada 23 Juli 2021 pukul 00.01 WIB.

Menkes Duga Ada Pejabat Lain yang NIK-nya Bocor, Bukan Hanya Jokowi
Indonesia
Menkes Duga Ada Pejabat Lain yang NIK-nya Bocor, Bukan Hanya Jokowi

Kemenkes sendiri telah bergerak untuk melindungi data-data tersebut

Jangan Melanggar, Tilang Elektronik Dimulai
Indonesia
Jangan Melanggar, Tilang Elektronik Dimulai

Dengan diterapkan penindakan pelanggaran dengan ETLE diharapkan disiplin dan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas diharapkan lebih baik dan tertib

Datangi Mahkamah Agung, Kapolri Pastikan Perlahan Hilangkan Tilang di Jalanan
Indonesia
Datangi Mahkamah Agung, Kapolri Pastikan Perlahan Hilangkan Tilang di Jalanan

Listyo Sigit juga membicarakan pengembangan pelayanan terpadu yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada publik

Difasilitasi Isoman di Hotel, Anggota DPR Diminta Peka Terhadap Kesulitan Rakyat
Indonesia
Difasilitasi Isoman di Hotel, Anggota DPR Diminta Peka Terhadap Kesulitan Rakyat

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, sebagai wakil rakyat, anggota dewan semestinya dapat berempati dengan situasi dan kondisi yang dialami oleh masyarakat.

PSBB Jawa-Bali, Pemerintah Diminta Perhatikan Potensi Terjadinya Krisis Pangan
Indonesia
PSBB Jawa-Bali, Pemerintah Diminta Perhatikan Potensi Terjadinya Krisis Pangan

Johan memberikan saran agar pemerintah mesti melakukan efisiensi biaya logistik