Langgar Aturan PSBB, Kafe dan Hotel Transit di Jaktim Disegel Ilustrasi (Antaranews)

Merahputih.com - Petugas gabungan di wilayah Jakarta Timur menyegel kafe dan hotel transit di Jalan Nirbaya, Pinang Ranti, Makasar, Jakarta Timur karena melewati batas waktu operasional yang telah ditetapkan pemerintah.

Kafe dan tempat penginapan transit tersebut ditutup sementara selama tiga hari. Pemilik hotel transit itu akan dikenakan sanksi berupa denda administrasi sesuai dengan aturan yang berlaku dalam PSBB.

Baca Juga:

Sempat Molor Pendistribusian, Pimpinan DPRD Apresiasi Bansos Anies Tahap Kedua

"Namun nominalnya diserahkan pada pihak kecamatan," ungkap Lurah Pinang Ranti, Haris Indrianto, Minggu (24/1).

Ilustrasi: Satpol PP Solo, Jawa Tengah menutup tempat usaha yang melanggar aturan PPKM, Kamis (21/1). (MP/Ismail)

Pemilik tempat penginapan akan dipanggil ke Kecamatan Makasar Senin (25/1) besok untuk proses penindakan lebih lanjut.

Sementara di wilayah Kelurahan Lubang Buaya, petugas mengamankan 25 remaja yang sedang berkerumun di pinggir Jalanl Al Baidho RW 09.

Baca Juga:

Pemerintah Buka Suara Soal Jumlah Positif Corona Kerap Melonjak Drastis

Lurah Lubang Buaya, Dede Syaipulah menjelaskan, pihaknya juga menjatuhkan sanksi kerja sosial kepada satu pedagang minuman di lokasi tersebut.

"Kita lakukan pembinaan dan orang tua mereka kita panggil ke kelurahan untuk membuat surat pernyataan," terangnya. (Asp)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi New York Tembak Mati Pria Bersenjata di Gereja Katedral
Dunia
Polisi New York Tembak Mati Pria Bersenjata di Gereja Katedral

Seorang pria bersenjata ditembak mati oleh polisi setelah melepaskan tembakan selama konser Natal, di luar Gereja Katedral St John the Divine, di Harlem, New York.

DPR Tetap Lakukan Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Dubes saat PPKM Darurat
Indonesia
DPR Tetap Lakukan Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Dubes saat PPKM Darurat

Uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon duta besar itu akan berlangsung selama tiga hari, yakni dari tanggal 12 sampai dengan 14 Juli 2021.

Dukung Anies Jual Saham Miras, Demokrat: Uangnya Bisa Bangun Rumah Sakit dan Sekolah
Indonesia
Dukung Anies Jual Saham Miras, Demokrat: Uangnya Bisa Bangun Rumah Sakit dan Sekolah

Fraksi Demokrat DPRD DKI mendukung keinginan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjual kepemilikan saham minuman keras (miras) di PT Delta Djakarta.

PPKM Darurat, Polda Jateng Terjunkan 1.520 Personel Jaga Perbatasan dan Tempat Umum
Indonesia
PPKM Darurat, Polda Jateng Terjunkan 1.520 Personel Jaga Perbatasan dan Tempat Umum

Keseriusan dalam mengamankan PPKM Mikro dengan menerjunkan 1.520 personel untuk menjaga kawasan perbatasan dan tempat umum.

Alat 'Mirip Genset' yang Digunakan Cari 'Black Box' Sriwijaya Air SJ 182
Indonesia
Alat 'Mirip Genset' yang Digunakan Cari 'Black Box' Sriwijaya Air SJ 182

ROV itu diharapkan dapat mempercepat penemuan kotak hitam

Jokowi Ingin Amerika Jadi True Friend of Indonesia
Dunia
Jokowi Ingin Amerika Jadi True Friend of Indonesia

Presiden Jokowi menginginkan Amerika memahami kepentingan negara berkembang serta kepentingan negara-negara muslim.

DKPP Tidak Akan Mengubah Putusan Pemberhentian Evi Novida Ginting
Indonesia
DKPP Tidak Akan Mengubah Putusan Pemberhentian Evi Novida Ginting

Dewan sudah berkomitmen terkait dengan keputusan pemberhentian Evi Novida Ginting dari jabatannya sebagai Komisioner Pemilihan Umum (KPU).

Anies Kembali Dapat Dukungan Maju di Pilpres 2024
Indonesia
Anies Kembali Dapat Dukungan Maju di Pilpres 2024

Dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 semakin menguat. Kini, sokongan itu diberikan oleh Komunitas Mileanies.

Revisi UU ITE Harus Sasar Frasa Multitafsir
Indonesia
Revisi UU ITE Harus Sasar Frasa Multitafsir

Pemerintah tidak hanya fokus pada empat pasal. Karena masih banyak frasa dalam UU ITE yang cenderung multitafsir dan mengandung ketidakjelasan.

Kasus Jiwasraya, Bentjok Pertanyakan Dasar Perhitungan BPK Soal Kerugian Negara
Indonesia
Kasus Jiwasraya, Bentjok Pertanyakan Dasar Perhitungan BPK Soal Kerugian Negara

Benny Tjokrosaputro mempertanyakan dasar perhitungan BPKtentang kerugian negara dalam pengelolaan investasi Jiwaraya.