Langgar Aturan PPKM, Satpol PP Tutup 7 Rumah Makan dan 1 Tempat Karaoke Satpol PP Solo, Jawa Tengah menutup tempat usaha yang melanggar aturan PPKM, Kamis (21/1). (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Satpol PP Solo, Jawa Tengah masih mendapati rumah makan yang melanggar aturan surat edaran (SE) Wali Kota Solo tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Hal itu dibuktikan dengan adanya tujuh rumah makan dan satu tempat karaoke yang ditutup satpol PP saat melakukan patroli rutin selama PPKM.

Kepala Satpol PP Solo Arif Darmawan mengatakan, pelanggaran PPKM masih ditemukan di lapangan meskipun sudah ada 170 tempat usaha yang diberikan surat peringatan kedua (SP2).

Baca Juga:

PPKM Diperpanjang, Wagub DKI Beberkan Dampaknya bagi Penanganan COVID-19 Jabodetabek

Bahkan, pihaknya pada sepekan PPKM telah menutup dua tempat usaha dan satu tempat karaoke karena melanggar jam operasional dan aturan 25 persen makan di tempat.

"Pekan kedua PPKM di Solo kami menutup lagi lima warung makan yang tersebar di lima kecamatan di Solo," kata Arif pada Merahputih.com, Sabtu (23/1).

 Satpol PP Solo, Jawa Tengah menutup tempat usaha yang melanggar aturan PPKM, Kamis (21/1). (MP/Ismail)
Satpol PP Solo, Jawa Tengah menutup tempat usaha yang melanggar aturan PPKM, Kamis (21/1). (MP/Ismail)

Ia menjelaskan, sebelum menutup rumah makan tersebut, terlebih dulu melayangkan surat peringatan pertama sampai kedua.

Namun, pemilik tempat usaha tidak menghiraukan sampai akhirnya melayangkan surat peringatan ketiga dan menutup tempat usaha tersebut.

"Sesuai SE Wali Kota Solo Nomor 067/036 tentang PPKM jika tiga kali mendapatkan surat peringatan ketiga, maka tempat usaha ditutup selama dua bulan," kata dia.

Baca Juga:

Pemerintah Perpanjangan PPKM, Industri Hotel Makin Terpuruk

Satpol PP Solo, kata dia, selama PPKM telah menutup tujuh rumah makan. Jumlah tersebut bisa bertambah mengingat ada 170 tempat usaha yang menerima SP2.

"Harusnya kelonggaran jam operasional bagi pelaku usaha bisa dimanfaatkan dengan baik dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan ketat," kata dia.

Ia mengimbau pada masyarakat dan pelaku usaha untuk mematuhi aturan SE Wali Kota tentang PPKM. Kalau warga tidak patuh petugas tidak segan menutup tempat usaha. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Tak Mampu Hidupi Warga, Aturan PPKM di Solo Dilonggarkan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pegawai Nonaktif KPK Laporkan Lili Pintauli ke Dewas
Indonesia
Pegawai Nonaktif KPK Laporkan Lili Pintauli ke Dewas

Sebanyak empat pegawai nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar (LPS) ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Temui Raja Malaysia, Muhyiddin Yassin Serahkan Surat Pengunduran Diri
Dunia
Temui Raja Malaysia, Muhyiddin Yassin Serahkan Surat Pengunduran Diri

Muhyiddin Yassin menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Perdana Menteri Malaysia kepada Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Ri'ayatuddin di Istana Negara, Kuala Lumpur, Senin (16/8).

Dewas KPK Sebut Penyidik Robin Terima Duit Rp 1,6 Miliar
Indonesia
Dewas KPK Sebut Penyidik Robin Terima Duit Rp 1,6 Miliar

Dewas KPK telah memberhantikan penyidik Ajun Komisaris Polisi (AKP) Stepanus Robin Pattuju dengan tidak hormat melalui sidang etik.

 Lapas Anyar Dengan Penjagaan Super Maksimum Dibangun di Nusakambangan
Indonesia
Lapas Anyar Dengan Penjagaan Super Maksimum Dibangun di Nusakambangan

Telah terbangun Lapas Khusus Kelas IIA Karanganyar Nusakambangan dengan kategori supermaximum security sebagai tempat pembinaan bagi narapidana risiko tinggi.

COVID-19 Melonjak Lagi, Pemprov DKI Berdalih Kurang Orang Awasi Prokes Kantor
Indonesia
COVID-19 Melonjak Lagi, Pemprov DKI Berdalih Kurang Orang Awasi Prokes Kantor

Kadisnakertrans DKI mengaku kewalahan mengawasi perusahaan di DKI yang jumlahnya lebih dari 43.000 kantor.

Dewas Tindak Lanjuti Laporan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Lili Pantauli
Indonesia
Dewas Tindak Lanjuti Laporan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Lili Pantauli

Akan diproses Dewas dengan mengumpulkan bukti-bukti

Pemprov DKI dan DPRD Tanding di Lapangan JIS, Anies: Kolaborasi Eksekutif dan Legislatif
Indonesia
Pemprov DKI dan DPRD Tanding di Lapangan JIS, Anies: Kolaborasi Eksekutif dan Legislatif

Pertandingan antara Pemprov DKI melawan DPRD DKI ini merupakan wujud dari kerja sama antara badan Eksekutif dan Legislatif dalam perencanaan berdirinya stadion berstandar FIFA tersebut.

Kejagung Naikkan Status Dugaan Korupsi LNG Pertamina ke Penyidikan
Indonesia
Kejagung Naikkan Status Dugaan Korupsi LNG Pertamina ke Penyidikan

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan telah menaikkan kasus dugaan indikasi fraud dan penyalahgunaan kewenangan dalam kebijakan pengelolaan LNG Portofolio di PT Pertamina ke tahap penyidikan.

Upah Minimum 2022 Naik 1,09 Persen, PKS Desak Kebutuhan Hidup Layak Jadi Pertimbangan
Indonesia
Upah Minimum 2022 Naik 1,09 Persen, PKS Desak Kebutuhan Hidup Layak Jadi Pertimbangan

Pemerintah harus mempertimbangkan kebutuhan hidup layak dalam menentukan UMP 2022. Apalagi, selama pandemi COVID-19 kebutuhan dan biaya hidup terus naik.

Pegawai KPK Minta Firli Bahuri Cs Tindaklanjuti Rekomendasi Komnas HAM
Indonesia
Pegawai KPK Minta Firli Bahuri Cs Tindaklanjuti Rekomendasi Komnas HAM

Diketahui, Komnas HAM menyatakan penyelenggaraan TWK pegawai KPK sebagai syarat peralihan status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melanggar HAM.