Langgar Aturan PPKM, Satpol PP Tutup 7 Rumah Makan dan 1 Tempat Karaoke Satpol PP Solo, Jawa Tengah menutup tempat usaha yang melanggar aturan PPKM, Kamis (21/1). (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Satpol PP Solo, Jawa Tengah masih mendapati rumah makan yang melanggar aturan surat edaran (SE) Wali Kota Solo tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Hal itu dibuktikan dengan adanya tujuh rumah makan dan satu tempat karaoke yang ditutup satpol PP saat melakukan patroli rutin selama PPKM.

Kepala Satpol PP Solo Arif Darmawan mengatakan, pelanggaran PPKM masih ditemukan di lapangan meskipun sudah ada 170 tempat usaha yang diberikan surat peringatan kedua (SP2).

Baca Juga:

PPKM Diperpanjang, Wagub DKI Beberkan Dampaknya bagi Penanganan COVID-19 Jabodetabek

Bahkan, pihaknya pada sepekan PPKM telah menutup dua tempat usaha dan satu tempat karaoke karena melanggar jam operasional dan aturan 25 persen makan di tempat.

"Pekan kedua PPKM di Solo kami menutup lagi lima warung makan yang tersebar di lima kecamatan di Solo," kata Arif pada Merahputih.com, Sabtu (23/1).

 Satpol PP Solo, Jawa Tengah menutup tempat usaha yang melanggar aturan PPKM, Kamis (21/1). (MP/Ismail)
Satpol PP Solo, Jawa Tengah menutup tempat usaha yang melanggar aturan PPKM, Kamis (21/1). (MP/Ismail)

Ia menjelaskan, sebelum menutup rumah makan tersebut, terlebih dulu melayangkan surat peringatan pertama sampai kedua.

Namun, pemilik tempat usaha tidak menghiraukan sampai akhirnya melayangkan surat peringatan ketiga dan menutup tempat usaha tersebut.

"Sesuai SE Wali Kota Solo Nomor 067/036 tentang PPKM jika tiga kali mendapatkan surat peringatan ketiga, maka tempat usaha ditutup selama dua bulan," kata dia.

Baca Juga:

Pemerintah Perpanjangan PPKM, Industri Hotel Makin Terpuruk

Satpol PP Solo, kata dia, selama PPKM telah menutup tujuh rumah makan. Jumlah tersebut bisa bertambah mengingat ada 170 tempat usaha yang menerima SP2.

"Harusnya kelonggaran jam operasional bagi pelaku usaha bisa dimanfaatkan dengan baik dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan ketat," kata dia.

Ia mengimbau pada masyarakat dan pelaku usaha untuk mematuhi aturan SE Wali Kota tentang PPKM. Kalau warga tidak patuh petugas tidak segan menutup tempat usaha. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Tak Mampu Hidupi Warga, Aturan PPKM di Solo Dilonggarkan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Terapkan Kunjungan Daring, Edhy Prabowo Mengeluh
Indonesia
KPK Terapkan Kunjungan Daring, Edhy Prabowo Mengeluh

Edhy mengaku membutuhkan dukungan moral

Polisi Pukul Massa Demo UU Ciptaker ke Kebon Sirih
Indonesia
Polisi Pukul Massa Demo UU Ciptaker ke Kebon Sirih

Massa langsung berhamburan lari menuju Medan Merdeka selatan ke Arah Balai Kota sebagian lagi tunggang langgang lari menuju ke Jalan Kebon Sirih.

 Begini Pengawasan Pencairan Bansos oleh Kemendagri
Indonesia
Begini Pengawasan Pencairan Bansos oleh Kemendagri

Ada penambahan pada perlindungan sosial menjadi Rp 187,84 triliun dari Rp 153,86 triliun

Fahri: Hukum Tidak Boleh Menyasar Para Pengkritik
Indonesia
Fahri: Hukum Tidak Boleh Menyasar Para Pengkritik

Presiden dan Wakil Presiden, semoga bisa jernih melihat realita yang terjadi saat ini.

 Novel Baswedan Minta Dewas KPK Laporkan Lili Pintauli ke Penegak Hukum
Indonesia
Novel Baswedan Minta Dewas KPK Laporkan Lili Pintauli ke Penegak Hukum

Novel menegaskan, tindakan Lili menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi melanggar Pasal 4 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Dewas Nomor 2 Tahun 2020.

Pedagang dan Pembeli yang Makan di Warteg Wajib Sudah Divaksin
Indonesia
Pedagang dan Pembeli yang Makan di Warteg Wajib Sudah Divaksin

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memberlakukan kebijakan bagi pedagang dan pembeli yang makan di warung makan harus sudah divaksin COVID-19.

Gubernur Papua Barat Menyepakati Perdamaian Ganti Rugi Rp 150 Miliar
Indonesia
Gubernur Papua Barat Menyepakati Perdamaian Ganti Rugi Rp 150 Miliar

Max mengingatkan tentang yurisprudensi Mahkamah Agung

Wakil Ketua DPR Minta Komjen Listyo Perbaiki Pola Komunikasi Polri
Indonesia
Wakil Ketua DPR Minta Komjen Listyo Perbaiki Pola Komunikasi Polri

Komjen Listyo Sigit Prabowo dipastikan bakal segera menduduki kursi Kapolri.

KPK Limpahkan Berkas Perkara RJ Lino ke Pengadilan Tipikor Jakarta
Indonesia
KPK Limpahkan Berkas Perkara RJ Lino ke Pengadilan Tipikor Jakarta

KPK melimpahkan berkas perkara mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pelindo II Richard Joost Lino atau RJ Lino ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

75 Pegawai KPK Minta Firli Bahuri Laksanakan Tindakan Korektif Ombudsman
Indonesia
75 Pegawai KPK Minta Firli Bahuri Laksanakan Tindakan Korektif Ombudsman

Pemeriksaan Ombudsman adalah putusan hukum yang pelaksanaannya tidak bergantung kepada putusan lembaga lainnya