Langgar Aturan PPKM, Satpol PP Tutup 7 Rumah Makan dan 1 Tempat Karaoke Satpol PP Solo, Jawa Tengah menutup tempat usaha yang melanggar aturan PPKM, Kamis (21/1). (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Satpol PP Solo, Jawa Tengah masih mendapati rumah makan yang melanggar aturan surat edaran (SE) Wali Kota Solo tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Hal itu dibuktikan dengan adanya tujuh rumah makan dan satu tempat karaoke yang ditutup satpol PP saat melakukan patroli rutin selama PPKM.

Kepala Satpol PP Solo Arif Darmawan mengatakan, pelanggaran PPKM masih ditemukan di lapangan meskipun sudah ada 170 tempat usaha yang diberikan surat peringatan kedua (SP2).

Baca Juga:

PPKM Diperpanjang, Wagub DKI Beberkan Dampaknya bagi Penanganan COVID-19 Jabodetabek

Bahkan, pihaknya pada sepekan PPKM telah menutup dua tempat usaha dan satu tempat karaoke karena melanggar jam operasional dan aturan 25 persen makan di tempat.

"Pekan kedua PPKM di Solo kami menutup lagi lima warung makan yang tersebar di lima kecamatan di Solo," kata Arif pada Merahputih.com, Sabtu (23/1).

 Satpol PP Solo, Jawa Tengah menutup tempat usaha yang melanggar aturan PPKM, Kamis (21/1). (MP/Ismail)
Satpol PP Solo, Jawa Tengah menutup tempat usaha yang melanggar aturan PPKM, Kamis (21/1). (MP/Ismail)

Ia menjelaskan, sebelum menutup rumah makan tersebut, terlebih dulu melayangkan surat peringatan pertama sampai kedua.

Namun, pemilik tempat usaha tidak menghiraukan sampai akhirnya melayangkan surat peringatan ketiga dan menutup tempat usaha tersebut.

"Sesuai SE Wali Kota Solo Nomor 067/036 tentang PPKM jika tiga kali mendapatkan surat peringatan ketiga, maka tempat usaha ditutup selama dua bulan," kata dia.

Baca Juga:

Pemerintah Perpanjangan PPKM, Industri Hotel Makin Terpuruk

Satpol PP Solo, kata dia, selama PPKM telah menutup tujuh rumah makan. Jumlah tersebut bisa bertambah mengingat ada 170 tempat usaha yang menerima SP2.

"Harusnya kelonggaran jam operasional bagi pelaku usaha bisa dimanfaatkan dengan baik dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan ketat," kata dia.

Ia mengimbau pada masyarakat dan pelaku usaha untuk mematuhi aturan SE Wali Kota tentang PPKM. Kalau warga tidak patuh petugas tidak segan menutup tempat usaha. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Tak Mampu Hidupi Warga, Aturan PPKM di Solo Dilonggarkan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
NasDem: Ada Kongsi Antara Dirjen Kemendag dan Perusahaan Minyak Goreng
Indonesia
NasDem: Ada Kongsi Antara Dirjen Kemendag dan Perusahaan Minyak Goreng

Kejaksaan Agung telah menetapkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag berinisial IWW sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO). Dia ditetapkan bersama tiga perusahaan swasta lainnya.

Tasikmalaya Miliki Lansia Tunggal Terbanyak di Indonesia
Indonesia
Tasikmalaya Miliki Lansia Tunggal Terbanyak di Indonesia

Populasi kaum lanjut usia (lansia) tunggal di Kabupaten Tasikmalaya sebagai yang terbanyak di Indonesia.

Sudah Minta Maaf ke Jenderal Andika, Effendi Simbolon Sebut KSAD Dudung Belum Respons
Indonesia
Sudah Minta Maaf ke Jenderal Andika, Effendi Simbolon Sebut KSAD Dudung Belum Respons

"Kemarin saya jam 12 ada di kantor beliau (Jenderal Andika) saya ingin poin menanyakan, sikap-sikap dari TNI, dan juga saya menyampaikan maaf saya," kata Effendi

Stok Vaksin Kedaluwarsa Terbanyak Berada di Lampung
Indonesia
Stok Vaksin Kedaluwarsa Terbanyak Berada di Lampung

Data Kementerian Kesehatan, stok vaksin COVID-19 nasional saat ini sekitar 450 juta dosis dengan perincian sebanyak 45 juta sampai 50 juta dosis masih dalam proses produksi di fasilitas Bio Farma.

Kopda Muslimin yang Dalangi Penembakan Istrinya Meninggal Dunia
Indonesia
Kopda Muslimin yang Dalangi Penembakan Istrinya Meninggal Dunia

Kopda Muslimin dilaporkan meninggal dunia sekitar pukul 07.00 WIB.

Bentrokan di Sorong dan Maluku Dipastikan Bukan Persoalan SARA
Indonesia
Bentrokan di Sorong dan Maluku Dipastikan Bukan Persoalan SARA

Media massa dihiasi berita soal konflik yang terjadi di Pulau Haruku, Maluku dan Sorong, Papua Barat.

PKS Sarankan Pemerintah Tunjuk Distributor Terverifikasi Salurkan Minyak Goreng Curah
Indonesia
PKS Sarankan Pemerintah Tunjuk Distributor Terverifikasi Salurkan Minyak Goreng Curah

Amin Ak menyatakan, masyarakat kelompok sasaran, harusnya cukup menunjukkan KTP atau nomor induk kependudukan (NIK) saja saat membel minyak goreng curah.

Pegawai di Balai Kota DKI Berhamburan Keluar Gedung Saat Digoyang Gempa
Indonesia
Pegawai di Balai Kota DKI Berhamburan Keluar Gedung Saat Digoyang Gempa

Gempa berkekuatan magnitudo 5,6 mengguncang barat daya Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pada Senin, 21 November 2022, pada pukul 13.21 WIB.

Korban Hilang Akibat Gempa dan Longsor di Cianjur Bertambah
Indonesia
Korban Hilang Akibat Gempa dan Longsor di Cianjur Bertambah

Pemerintah Kabupaten Cianjur telah membentuk Satgas Penanganan Gempa Bumi Cianjur yang dipimpin oleh Bupati Cianjur dan di bawahnya memiliki beberapa bagian.

Direktur Waru Kaltim Plantation Terseret Kasus Suap Bupati PPU
Indonesia
Direktur Waru Kaltim Plantation Terseret Kasus Suap Bupati PPU

KPK menetapkan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur sebagai tersangka