Langgar Aturan PPKM, 2 Rumah Makan di Solo Ditutup Paksa Petugas gabungan mendatangi warung makan yang melanggar aturan PPKM di Solo, Jawa Tengah, Senin (18/1). (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Satpol PP Solo, Jawa Tengah, telah menutup paksa dua rumah makan. Penutupan dua rumah warung makan tersebut dilakukan lantaran kedapatan melanggar aturan protokol kesehatan saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Kepala Satpol PP Solo, Arif Darmawan mengatakan, dua rumah makan tersebut ditutup petugas Satpol PP karena masih nekat melanggar protokol kesehatan saat PPKM berlangsung. Dua rumah makan tersebut sebelum ditutup diberikan surat peringatan terlebih dulu.

Baca Juga

Sepekan PPKM di Solo, Kasus COVID-19 Melonjak

"Hasil patroli tim gabungan TNI-Polri menemukan ada warung makan melanggar protokol kesehatan. Kami datangi langsung diberikan SP1 (surat peringatan pertama)," ujar Arif, Rabu (20/1).

Arif mengatakan meski sudah diberikan surat peringatan pertama, pemilik warung makan ini tetap nekat mengulangi kesalahan sama sampai untuk kedua kalinya. Ia pun kembali melayangkan surat peringatan kedua (SP2).

"Kami pantau kedua rumah makan tersebut setelah mendapatkan SP2. Ternyata tidak membuat mereka jera. Kita berikan SP3 sekaligus menutup paksa dua rumah makan itu," kata dia.

Kepala Satpol PP Solo, Arif Dharmawan, Senin (23/11). (MP/Ismail)
Kepala Satpol PP Solo, Arif Dharmawan, Senin (23/11). (MP/Ismail)

Ia menjelaskan sesuai Surat Edaran (SE) Wali Kota Solo Nomor 067/036 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Solo, pemilik tempat usaha yang mendapatkan SP3 tidak boleh berjualan selama dua bulan.

"Aturan makan ditempat dalam SE Wali Kota hanya boleh 25 persen. Kedua rumah makan yang ditutup tersebut sampai 50 persen," kata dia.

Ia mengaku juga masih menemukan warung yang penyajiannya hidangan makanan mengambil sendiri. Padahal di SE Wali Kota tidak boleh karena sendoknya pengambilan makanan pegang tangan banyak orang.

"Pelanggaran untuk tempat hiburan hampir tidak ada pelanggaran. Yang melanggar justru rumah makan," kata dia.

Ia menambahkan sampai sekarang sudah ada 150 warung makan yang mendapatkan SP2. Kemudian pada operasi Selasa (19/1) malam, Satpol PP menemukan pelanggaran di 38 warung makan.

"Sebanyak 38 warung makan ini ada yang mendapatkan sanksi melayangkan SP1 dan SP2. Kami minta pemilik tempat usaha agar mematuhi aturan SE Wali Kota terkait PPKM," tandasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga

Kendal Belum Terapkan PPKM, Ini Kata Gubernur Ganjar

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anggota Komisi IV Soroti Aktivitas Perambahan Hutan Berlebihan Pemicu Beragam Bencana
Indonesia
Besok, Puluhan Ribu Buruh Akan Aksi di Istana dan MK
Indonesia
Besok, Puluhan Ribu Buruh Akan Aksi di Istana dan MK

Pada saat bersamaan akan diserahkan gugatan uji materiil dan uji formil omnibus law UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi

[HOAKS atau FAKTA]: Video Pertolongan Emergency Pasien COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Video Pertolongan Emergency Pasien COVID-19

Konten tersebut masuk ke dalam kategori misleading

Progres Proyek Sodetan Kali Sunter-Waduk Pondok Rangon Rampung 70 Persen
Indonesia
Progres Proyek Sodetan Kali Sunter-Waduk Pondok Rangon Rampung 70 Persen

pembuatan sodetan yang bergulir sejak Februari 2020 ditargetkan tembus ke area waduk dalam waktu dekat.

Ongkos Transportasi Bikin Tahu dan Tempe Menghilang di Pasar
Indonesia
Ongkos Transportasi Bikin Tahu dan Tempe Menghilang di Pasar

Waktu transportasi impor kedelai dari negara asal yang semula ditempuh selama 3 minggu menjadi lebih lama yaitu 6 hingga 9 minggu.

Brigjen Prasetijo Akui Terima USD20 Ribu Sebagai Uang Persahabatan
Indonesia
Brigjen Prasetijo Akui Terima USD20 Ribu Sebagai Uang Persahabatan

Jaksa Penuntut Umum mendakwa Pengusaha Tommy Sumardi menjadi perantara suap terhadap kepada Irjen Napoleon Bonaparte sebesar USD200 ribu dan USD270 ribu.

KPU Harus Buka Opsi Lakukan Pilkada Via Pos
Indonesia
KPU Harus Buka Opsi Lakukan Pilkada Via Pos

Peran KPU sangat penting dalam pelaksanaan Pilkada. Pelaksanaan Pilkada perlu sangat berhati-hati, sehat dan aman jiwa.

Satu-satunya Daerah di Jakarta yang tidak Masuk Zona Merah COVID-19
Indonesia
Satu-satunya Daerah di Jakarta yang tidak Masuk Zona Merah COVID-19

"Ini perlu menjadi perhatian kita semuanya, khususnya masyarakat di DKI Jakarta. Pemerintah daerah agar betul-betul dapat memperhatikan kondisi ini untuk memperbaiki kondisinya,” kata Wiku

Ada Partai yang Menunggangi Omnibus Law Demi Ambisi 2024
Indonesia
Ada Partai yang Menunggangi Omnibus Law Demi Ambisi 2024

Pemerhati politik Muhammad AS Hikam menyoroti adanya manuver sejumlah partai politik soal pembahasan omnibus law.

Fasilitas Lengkap Bagi Relawan Disuntik Placebo dan Vaksin COVID-19
Indonesia
Fasilitas Lengkap Bagi Relawan Disuntik Placebo dan Vaksin COVID-19

Masing-masing relawan juga mendapat mendapat pendamping. Mereka harus melaporkan segala aktivitas keseharian yang perlu dilaporkan, misalnya ke luar kota.