Landasan Hukum Pengaturan Jam Kerja Kantor, Wagub DKI Tunggu Diskusi dengan Pusat Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Pemerintah DKI Jakarta saat ini tengah menggodok landasan hukum sebagai regulasi perubahan jam pegawai kantor Jakarta, yang menjadi usulan Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya (PMJ).

Permintaan pengaturan baru jam kantor ini sebagai langkah untuk mengurai masalah kemacetan di Jakarta.

"Usulan dari Ditlantas PMJ tentang pengaturan jam kerja itu sesuatu yang bagus masih kita diskudikan, kita bahas," ucap Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Jakarta, Selasa (23/8).

Baca Juga:

Wacana Pengaturan Jam Kerja Menunggu Restu Anies Baswedan

Belum rampungnya payung hukum perubahan jam kerja ini, menurut Riza, pihaknya harus melewati tahap yang lebih luas ke ranah pemerintah pusat. Sebab kantor di Jakarta bukan hanya perusahaan swasta dan pemerintahan DKI, tapi juga ada kementerian.

"Tidak bisa sepihak seperti yang pernah saya sampaikan ini tidak hanya terkait PMJ bersama pemprov, tapi juga terkait pempus (pemerintah pusat)," urainya.

Maka dari itu, lanjut politikus Gerindra ini, untuk menerbitkan kebijakan tersebut harus dilakukan diskusi bersama dengan pemerintah pusat.

"Karena di Jakarta ini ada kementerian kementerian, institusi pusat dan sebagainya ini memang perlu diskusikan perlu dibahas," ucap Riza.

Baca Juga:

Pemerintah hingga Pengusaha Setuju Pengaturan Jam Kerja demi Redam Kemacetan

Alumnus Institut Teknologi Bandung ini mengungkapkan, memang usulan ini jadi pertimbangan Pemprov DKI guna menuntaskan kemacetan yang menjadi masalah klasik di ibu kota.

"Prinsipnya usulan itu menjadi pertimbangan kita semua, dalam rangka mengurangi kemacetan di pagi hari," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

Polda Metro Jaya Matangkan Wacana Pengaturan Jam Kerja

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Harga Tiket Pesawat Terus Ditekan Agar Ada Dalam Batas Wajar
Indonesia
Harga Tiket Pesawat Terus Ditekan Agar Ada Dalam Batas Wajar

Sandiaga Uno juga telah meminta jajaran Kemenparekraf untuk mendukung WSBK dengan berkolaborasi bersama Pemerintah Provinsi NTB.

Kemenkes: Vaksin Booster COVID-19 Beri 91 Persen Perlindungan dari Kematian
Indonesia
Kemenkes: Vaksin Booster COVID-19 Beri 91 Persen Perlindungan dari Kematian

Indonesia menargetkan vaksinasi lengkap 70 persen populasi terpenuhi pada Juni 2022.

Kasus Impor Baja, Sejumlah PNS Kemenperin Diperiksa Kejagung
Indonesia
Kasus Impor Baja, Sejumlah PNS Kemenperin Diperiksa Kejagung

Kejagung memeriksa sejumlah pegawai sipil negeri (PNS) di Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi impor besi atau baja dan produk turunannya.

Benarkan Diundang Jokowi ke Istana, FX Rudy: Kangen-kangenan Saja
Indonesia
Benarkan Diundang Jokowi ke Istana, FX Rudy: Kangen-kangenan Saja

residen Jokowi mengundang mantan patnernya, FX Hadi Rudyatmo ke Istana Negara Jakarta. Diketahui, Rudy sapaan akrabnya, menjadi Wakil Wali Kota Solo saat Jokowi menjadi Wali Kota pada 2005-2012. Keduanya berpisah saat Jokowi maju Pilgub DKI Jakarta pada 2012.

Demokrat Sebut Andi Arief Belum Terima Surat Panggilan KPK
Indonesia
Demokrat Sebut Andi Arief Belum Terima Surat Panggilan KPK

Demokrat menyatakan Andi Arief belum menerima surat panggilan dari KPK.

Pemerintah Belanjakan Rp 1.235 Triliun di 2021
Indonesia
Pemerintah Belanjakan Rp 1.235 Triliun di 2021

"Lonjakan anggaran Kemenkes terutama memang untuk penanganan COVID-19," ungkap Sri Mulyani.

Prabowo Doakan Muhammadiyah Tetap Jaya
Indonesia
Prabowo Doakan Muhammadiyah Tetap Jaya

“Ya kita ucapkan selamat bermuktamar ya, semoga sukses, semoga terus jaya,” ujar Prabowo kepada awak media di lokasi.

Tarif Baru Angkutan Umum di Kabupaten Bogor
Indonesia
Tarif Baru Angkutan Umum di Kabupaten Bogor

"Maksimal kenaikannya Rp 2.000, dengan rincian, kenaikan tarif jarak terdekat Rp 1.000, kenaikan tarif jarak sedang Rp 1.500, yang terjauh Rp 2.000," ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor, Agus Ridhallah

Elite PDIP Minta Ganjar Hormati Megawati soal Capres
Indonesia
Elite PDIP Minta Ganjar Hormati Megawati soal Capres

“Semua kader dan petugas partai sekali lagi kami ingatkan tentang pentingnya berdisiplin, menjaga, dan menghormati keputusan Kongres V di Bali yang telah menyerahkan sepenuhnya kewenangan untuk memutuskan siapa calon presiden yang diusung PDI Perjuangan kepada Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarnoputri,” tegasnya.

Pemerintah Kurangi Masa Karantina Jadi 10 Hari dan 7 Hari
Indonesia
Pemerintah Kurangi Masa Karantina Jadi 10 Hari dan 7 Hari

Sebelumnya, masa karantina 14 hari diterapkan untuk WNI yang kembali dari negara dengan kasus omicron.Sementara karantina 10 hari dari negara lainnya.