Lancarkan Investasi, Bank Dunia Ngasih Hutang Rp 11,6 Triliun Buat Indonesia Pembangunan Tol. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Bank Dunia menyetujui pendanaan senilai USD 800 juta atau sekitar Rp11,6 triliun untuk mendukung reformasi kebijakan investasi dan perdagangan serta membantu mempercepat pemulihan dan transformasi ekonomi Indonesia.

Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen mengatakan, bantuan ini, akan mendukung rencana Pemerintah Indonesia yang sedang menjalankan reformasi untuk menarik investasi dan meningkatkan daya saing perekonomian.

Baca Juga:

Bank Dunia Sepakat Dengan Indonesia Bangun Kelas Menengah Tangguh

"Reformasi ini memiliki potensi mendukung transformasi ekonomi untuk beralih dari sektor komoditas kepada sektor dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Ini akan memberikan dorongan yang sangat dibutuhkan untuk pemulihan ekonomi pascapandemi," katanya, Rabu (16/6).

Pembiayaan atau hutang untuk dukungan kebijakan pembangunan (development policy operation/DPO) ini disusun untuk meningkatkan investasi dengan membuka lebih banyak sektor bagi investasi swasta. Fokus dukungan tersebut pada investasi asing langsung, menambah tenaga profesional berketrampilan tinggi di pasar tenaga kerja, serta mendorong investasi swasta pada energi terbarukan.

Ia menegaskan, pembiayaan ini juga dirangkai untuk mendukung reformasi kebijakan perdagangan yang bertujuan mendorong daya saing dan pemulihan ekonomi serta meningkatkan akses dan keterjangkauan harga komoditas pangan pokok maupun bahan baku serta memfasilitasi akses kepada input manufaktur.

"Peningkatan investasi yang diharapkan akan dipicu oleh reformasi ini juga akan membutuhkan pengelolaan lingkungan secara saksama. Bank Dunia akan bekerja sama dengan mitra pembangunan lainnya untuk mendukung pemerintah memperkuat upaya pengelolaan lingkungan hidup pada semua sektor," kata Kahkonen.

Pendaaan dukungan kebijakan pembangunan, tegas ia, untuk mendukung reformasi besar di bidang perdagangan dan investasi Indonesia, sejalan dengan hubungan kerja sama yang sudah berjalan lama antara Grup Bank Dunia (WBG) dan Pemerintah Indonesia.

Kegiatan ini, lanjutnya, diselaraskan secara penuh dengan kerangka kerja kemitraan negara (country partnership framework/CPF), yang belum lama ini diadopsi oleh WBG, yang mengidentifikasi penguatan daya saing dan ketahanan ekonomi sebagai cara penting untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.

Bank Dunia. (Foto: Antara)
Bank Dunia. (Foto: Antara)

Bank Dunia menilai, hambatan besar bagi investasi dan perdagangan telah membatasi kemampuan Indonesia untuk menarik investasi asing langsung yang berorientasi ekspor, mengurangi integrasi Indonesia ke dalam rantai nilai global, dan meningkatkan harga pangan di dalam negeri.

"Berbagai tantangan tersebut juga telah memperlambat pertumbuhan sektor manufaktur dan non-komoditas, sehingga sebagian besar lapangan kerja dalam beberapa dekade terakhir diciptakan di sektor komoditas dan layanan berproduktivitas rendah, yang umumnya memberikan penghasilan di bawah upah kelas menengah," ujarnya.

Selain itu, akibat pandemi, Indonesia mengalami resesi pertamanya dalam dua dekade.

"Kondisi ini memperburuk tantangan yang dihadapi perekonomian untuk melakukan perluasan ke sektor-sektor yang lebih canggih agar dapat menciptakan lapangan kerja dengan upah lebih baik dan produktivitas lebih tinggi," katanya dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Risiko COVID-19 Menguat, Pertemuan Tahunan IMF dan Bank Dunia Jadi Daring

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Disuntik Vaksin Nusantara, Politisi Bikin Bingung Rakyat
Indonesia
Disuntik Vaksin Nusantara, Politisi Bikin Bingung Rakyat

Jangan sampai tindakan DPR menjadi sampel Vaksin Nusantara menjadi bentuk intervensi kepada BPOM yang sejauh ini masih menilai vaksin Nusantara belum layak dipakai.

Keselamatan Anak Paling Utama Saat Belajar Tatap Muka Dibuka
Indonesia
Keselamatan Anak Paling Utama Saat Belajar Tatap Muka Dibuka

Temuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) saat pengawasan langsung terkait persiapan pembukaan sekolah atau pembelajaran tatap muka, 83,68 persen sekolah belum siap.

Raja Dangdut Batal Jadi Saksi Ahli di Sidang Praperadilan Rizieq
Indonesia
Raja Dangdut Batal Jadi Saksi Ahli di Sidang Praperadilan Rizieq

Alamsyah Hanafiah mengungkapkan bahwa Raja Dangdut Rhoma Irama batal hadir sebagai saksi ahli dalam sidang praperadilan Rizieq.

Ahok Geram Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI Capai Rp110 Juta
Indonesia
Ahok Geram Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI Capai Rp110 Juta

tunjangan rumah anggota Legislator Kebon Sirih mencapai Rp110 juta, dan tunjangan mobil Rp35 juta.

Jalur Puncak Sepi Selama PPKM Darurat
Indonesia
Jalur Puncak Sepi Selama PPKM Darurat

Sepekan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat lalu lintas di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor, sepi.

Peran BIN Hingga BNPT Dalam Penyusunan Soal Tes Calon ASN KPK
Indonesia
Peran BIN Hingga BNPT Dalam Penyusunan Soal Tes Calon ASN KPK

BAIS TNI, Pusat Intelijen TNI AD, dan BPPT berperan dalam pelaksanaan wawancara pegawai KPK

Operasi Pencarian Korban Sriwijaya Air Resmi Dihentikan
Indonesia
Operasi Pencarian Korban Sriwijaya Air Resmi Dihentikan

Ia mengapresiasi tim gabungan yang telah menjalankan upaya pencarian

[HOAKS atau FAKTA]: Pertamina Akan Hapus Premium dan Pertalite
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pertamina Akan Hapus Premium dan Pertalite

Penugasan penyaluran BBM jenis Premium tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 serta Kepmen ESDM Nomor 1851 K/15/MEM/2018.

Bikin Aplikasi, Luhut Perintahkan Operasi Yustisi Dimasifkan
Indonesia
Bikin Aplikasi, Luhut Perintahkan Operasi Yustisi Dimasifkan

Pangdam dan Kapolda di delapan provinsi diperintah Luhut, segera mengimplementasikan sistem monitoring perubahan perilaku.

PSI Dukung Pembatalan Perpanjangan Kontrak Swastanisasi Air
Indonesia
PSI Dukung Pembatalan Perpanjangan Kontrak Swastanisasi Air

Fraksi PSI mendukung rekomendasi KPK untuk membatalkan rencana perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PAM Jaya dan PT Aetra Air Jakarta dan meminta agar Pemprov DKI segera melakukan proses transisi pengambilalihan pengelolaan air bersih dari swasta.