Headline
 Lamban Usut Kasus UAS, Praktisi Hukum Tuding Polisi Mirip Ayam Sayur Praktisi hukum Petrus Selestinus (MP/Kanu)

MerahPutih.Com - Praktisi hukum Petrus Selestinus menyesalkan lambannya aparat kepolisian memproses laporan dugaan penistaan agama oleh Ustaz Abdul Somad (UAS).

Pasalnya menurut dia seharusnya polisi sudah mulai melakukan pemeriksaan baik terhadap saksi atau pelapor, karena sudah sepekan laporan diajukan.

Baca Juga:

Polda Metro Janji Periksa Uztad Abdul Somad Terkait Polemik Salib

Petrus Selestinus menilai, Polri tidak boleh bersikap diskriminatif dalam penegakan hukum terutama melakukan penindakan terhadap siapapun warga negara yang diduga melakukan kejahatan yang menimbulkan korban bagi warga negara lainnya dan bagi kepentingan umum.

"Dalam menyikapi Laporan Masyarakat terhadap Ustaz Abdul Somad, Polri nampak kurang merespons laporan masyarakat secara cepat," kata Petrus kepada MerahPutih.Com di Jakarta, Rabu (28/8).

Praktisi Hukum Petrus Selestinus desak Polri segera proses kasus UAS
Petrus Selestinus mendesak Polri agar segera memproses kasus UAS (MP/Kanu)

Koordinator Tim Pembela Demokrasi ini beranggapan, dalam kasus laporan polisi terhadap UAS, Polri seharusnya memiliki legal standing yang jauh lebih kuat karena Polri bertindak sebagai alat negara, untuk dan atas nama negara demi melindungi segenap warga negaranya dimanapun berada.

"Kalau berlandaskan pada landasan sosiologis, maka pertimbangan sosiologis dan psickologis masyarakat mengharuskan Polri menindak siapapun yang melanggar hukum karena terhadap pelaku negara sudah memayungi setiap warga negaranya dengan asas praduga tak bersalah," jelas Petrus.

Petrus melihat, pernyataan beberapa pejabat Polri bahwa kasus ini akan dilakukan pendekatan bukan secara yuridis namun secara sosiologis menanandakam bahwa kasusnya akan didiamkan.

"Sikap Polri terhadap UAS mengingatkan kita pada sikap Polri dalam menyikapi laporan masyarakat atas diri Rizieq Shihab baik untuk kasus dugaan penistaan agama maupun kasus-kasus lainnya yang tidak pernah diketahui lagi perkembangan prosesnya. Di samping beberapa kasus sudah sampai tahap penyidikan justru di SP3-kan oleh Polri," sesal Petrus.

Ia melihat, sikap Polri dalam kasus-kasus intoleran, justru membingungkan masyarakat. Dua kasus Rizieq Shihab telah di SP3 oleh Polri, sementara kasus UAS Polri justru menempatkan pertimbangan sosiologis sebagai pertimbangan utama untuk mengesampingkan proses hukum.

Petrus menjelaskan, Polri seharusnya menunjukan eksistensinya sebagai institusi yang memiliki kekuatan digdaya yaitu menegakan wibawa hukum dan wibawa negara.

Ustaz Abdul Somad dilaporkan atas kasus dugaan penistaan agama
Ustaz Abdul Somad dilaporkan sejumlah pihak terkait kasus dugaan penistaan agama (@ustadzabdulsomad_official)

"Bukan malah sebaliknya membuat negara sebagai organisasi ayam sayur ketika menghadapi sekelompok kecil masyarakat yang bersikap intoleran terhadap yang lain," tutup Petrus.

Sebelumnya, Polri menyatakan akan mempertimbangkan berbagai faktor non-hukum dalam menindaklanjuti kasus pelaporan penodaan agama terhadap UAS. Polisi tak serta merta menerapkan pendekatan hukum dalam kasus UAS.

"Kepolisian dalam menanganinya tidak cuma berlandaskan yuridis tapi bagaimana sosiologis kita, perkembangan masyarakat, dan sebagainya," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Asep Adi Saputra beberapa waktu lalu.

Baca Juga:

Ustaz Abdul Somad Dilaporkan Atas Penistaan Agama ke Polda Metro Jaya

Sebagaimana diketahui, Horas Bangso Batak melaporkan Abdul Somad ke Polda Metro Jaya. Laporan itu diterima oleh pihak kepolisian dengan nomor laporan LP/5087/VIII/2019/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 19 Agustus 2019. Abdul somad dilaporkan ke polisi dengan dugaan pelanggaran Pasal 156 KUHP.

Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) melaporkan Abdul Somad ke Bareskrim Polri. GMKI menilai video dakwah Abdul Somad dianggap telah membuat gaduh masyarakat. Laporan itu diterima pihak kepolisian dengan nomor LP/B/0725/VIII/2019/Bareskrim tertanggal 19 Agustus 2019.

Seseorang bernama Sudiarto juga ikut melaporkan Abdul Somad. Laporannya diterima dengan nomor LP/B/0723/VIII/2019/Bareskrim tertanggal 18 Agustus 2019.(Knu)

Baca Juga:

JK Minta Ustaz Abdul Somad Klarifikasi dan Ikuti Proses Hukum

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PMI Butuh Rp200 Miliar Buat Operasi Penanganan COVID-19
Indonesia
PMI Butuh Rp200 Miliar Buat Operasi Penanganan COVID-19

JK mengatakan, agar PSBB dapat menunjukkan hasil yang sesuai harapan, maka perlu ada ketegasan dan sanksi dari pemerintah untuk mendisiplinkan masyarakat.

Dapat Kucuran Rp3 Triliun, BNPB Diminta Sediakan Alat PCR dan Rapid Test dalam Jumlah Banyak
Indonesia
Dapat Kucuran Rp3 Triliun, BNPB Diminta Sediakan Alat PCR dan Rapid Test dalam Jumlah Banyak

Termasuk menyediakan alat dan kebutuhan kesehatan lainnya, terutama untuk alat pelindung diri (APD) yang masih banyak kekurangan di sejumlah daerah Indonesia.

Ditolak Mundur PDIP Solo, Purnomo: Amanah Partai Harus Saya Jalankan
Indonesia
Ditolak Mundur PDIP Solo, Purnomo: Amanah Partai Harus Saya Jalankan

Purnomo mengaku baru mengetahui keputusan DPC tersebut

Pesan Presiden Jokowi di Hari Pahlawan
Indonesia
Pesan Presiden Jokowi di Hari Pahlawan

Menurut Jokowi, sudah menjadi kewajiban seluruh masyarakat Indonesia mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan

Kasus Corona Melonjak, DPRD: Kemungkinan Anies Ambil Langkah Darurat
Indonesia
Kasus Corona Melonjak, DPRD: Kemungkinan Anies Ambil Langkah Darurat

Anggota DPRD DKI Jakarta Syarif pun menyarankan Anies menimbang untuk ke tahap tatanan hidup baru yang berdampingan dangan virus corona.

Pasca-Banjir, 1.096 Gardu Listrik di Jakarta Kembali Normal
Indonesia
BNPB Akui Sulit Dapat Data COVID-19 dari Kemenkes
Indonesia
BNPB Akui Sulit Dapat Data COVID-19 dari Kemenkes

BNPB sendiri tak bisa mengakses data secara menyeluruh.

 ICMI Desak Pemerintah Tiongkok Hargai Solidaritas Dunia Terhadap Muslim Uighur
Indonesia
ICMI Desak Pemerintah Tiongkok Hargai Solidaritas Dunia Terhadap Muslim Uighur

Oleh karena itu, pemerintah Tiongkok tidak hanya harus menarik perhatian dunia Islam untuk dapat berhubungan baik, tetapi juga harus memerhatikan aspirasi umat manusia di seluruh dunia.

Waspada, Modus Pemerasan Polisi Gadungan Berkedok Kasus Narkotika
Indonesia
Waspada, Modus Pemerasan Polisi Gadungan Berkedok Kasus Narkotika

Salah satu lokasi yang menjadi sasaran mereka adalah trotoar depan SMA 24, Jalan Gelora.

Jokowi Tekan Inpres 6/2020, Pelanggar Protokol Kesehatan Siap-Siap Kena Sanksi
Indonesia
Jokowi Tekan Inpres 6/2020, Pelanggar Protokol Kesehatan Siap-Siap Kena Sanksi

Mendagri diminta untuk melaksanakan sosialisasi secara masif