Headline
 Lamban Usut Kasus UAS, Praktisi Hukum Tuding Polisi Mirip Ayam Sayur Praktisi hukum Petrus Selestinus (MP/Kanu)

MerahPutih.Com - Praktisi hukum Petrus Selestinus menyesalkan lambannya aparat kepolisian memproses laporan dugaan penistaan agama oleh Ustaz Abdul Somad (UAS).

Pasalnya menurut dia seharusnya polisi sudah mulai melakukan pemeriksaan baik terhadap saksi atau pelapor, karena sudah sepekan laporan diajukan.

Baca Juga:

Polda Metro Janji Periksa Uztad Abdul Somad Terkait Polemik Salib

Petrus Selestinus menilai, Polri tidak boleh bersikap diskriminatif dalam penegakan hukum terutama melakukan penindakan terhadap siapapun warga negara yang diduga melakukan kejahatan yang menimbulkan korban bagi warga negara lainnya dan bagi kepentingan umum.

"Dalam menyikapi Laporan Masyarakat terhadap Ustaz Abdul Somad, Polri nampak kurang merespons laporan masyarakat secara cepat," kata Petrus kepada MerahPutih.Com di Jakarta, Rabu (28/8).

Praktisi Hukum Petrus Selestinus desak Polri segera proses kasus UAS
Petrus Selestinus mendesak Polri agar segera memproses kasus UAS (MP/Kanu)

Koordinator Tim Pembela Demokrasi ini beranggapan, dalam kasus laporan polisi terhadap UAS, Polri seharusnya memiliki legal standing yang jauh lebih kuat karena Polri bertindak sebagai alat negara, untuk dan atas nama negara demi melindungi segenap warga negaranya dimanapun berada.

"Kalau berlandaskan pada landasan sosiologis, maka pertimbangan sosiologis dan psickologis masyarakat mengharuskan Polri menindak siapapun yang melanggar hukum karena terhadap pelaku negara sudah memayungi setiap warga negaranya dengan asas praduga tak bersalah," jelas Petrus.

Petrus melihat, pernyataan beberapa pejabat Polri bahwa kasus ini akan dilakukan pendekatan bukan secara yuridis namun secara sosiologis menanandakam bahwa kasusnya akan didiamkan.

"Sikap Polri terhadap UAS mengingatkan kita pada sikap Polri dalam menyikapi laporan masyarakat atas diri Rizieq Shihab baik untuk kasus dugaan penistaan agama maupun kasus-kasus lainnya yang tidak pernah diketahui lagi perkembangan prosesnya. Di samping beberapa kasus sudah sampai tahap penyidikan justru di SP3-kan oleh Polri," sesal Petrus.

Ia melihat, sikap Polri dalam kasus-kasus intoleran, justru membingungkan masyarakat. Dua kasus Rizieq Shihab telah di SP3 oleh Polri, sementara kasus UAS Polri justru menempatkan pertimbangan sosiologis sebagai pertimbangan utama untuk mengesampingkan proses hukum.

Petrus menjelaskan, Polri seharusnya menunjukan eksistensinya sebagai institusi yang memiliki kekuatan digdaya yaitu menegakan wibawa hukum dan wibawa negara.

Ustaz Abdul Somad dilaporkan atas kasus dugaan penistaan agama
Ustaz Abdul Somad dilaporkan sejumlah pihak terkait kasus dugaan penistaan agama (@ustadzabdulsomad_official)

"Bukan malah sebaliknya membuat negara sebagai organisasi ayam sayur ketika menghadapi sekelompok kecil masyarakat yang bersikap intoleran terhadap yang lain," tutup Petrus.

Sebelumnya, Polri menyatakan akan mempertimbangkan berbagai faktor non-hukum dalam menindaklanjuti kasus pelaporan penodaan agama terhadap UAS. Polisi tak serta merta menerapkan pendekatan hukum dalam kasus UAS.

"Kepolisian dalam menanganinya tidak cuma berlandaskan yuridis tapi bagaimana sosiologis kita, perkembangan masyarakat, dan sebagainya," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Asep Adi Saputra beberapa waktu lalu.

Baca Juga:

Ustaz Abdul Somad Dilaporkan Atas Penistaan Agama ke Polda Metro Jaya

Sebagaimana diketahui, Horas Bangso Batak melaporkan Abdul Somad ke Polda Metro Jaya. Laporan itu diterima oleh pihak kepolisian dengan nomor laporan LP/5087/VIII/2019/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 19 Agustus 2019. Abdul somad dilaporkan ke polisi dengan dugaan pelanggaran Pasal 156 KUHP.

Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) melaporkan Abdul Somad ke Bareskrim Polri. GMKI menilai video dakwah Abdul Somad dianggap telah membuat gaduh masyarakat. Laporan itu diterima pihak kepolisian dengan nomor LP/B/0725/VIII/2019/Bareskrim tertanggal 19 Agustus 2019.

Seseorang bernama Sudiarto juga ikut melaporkan Abdul Somad. Laporannya diterima dengan nomor LP/B/0723/VIII/2019/Bareskrim tertanggal 18 Agustus 2019.(Knu)

Baca Juga:

JK Minta Ustaz Abdul Somad Klarifikasi dan Ikuti Proses Hukum

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Rumah Ketua KPU Muna Dilempari Bom Molotov
Indonesia
Rumah Ketua KPU Muna Dilempari Bom Molotov

Rumah Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Kubais dilempari bom molotov oleh orang tidak dikenal.

KPK Dalami Aliran Duit Suap Benur Ke Perusahaan Edhy Prabowo
Indonesia
KPK Dalami Aliran Duit Suap Benur Ke Perusahaan Edhy Prabowo

Didalami pengetahuannya terkait dengan dugaan pembelian material untuk pembangunan rumah Tsk EP

Kejaksaan Agung Terbakar, TransJakarta Lakukan Modifikasi Rute Blok M
Indonesia
Kejaksaan Agung Terbakar, TransJakarta Lakukan Modifikasi Rute Blok M

"TransJakarta akan melayani normal kembali hingga situasi kondusif dan lintasan dapat dilalui bus TransJakarta," ujar Nadia.

Banyak Calon Tunggal di Pilkada Bukti Kemerosotan Demokrasi
Indonesia
Banyak Calon Tunggal di Pilkada Bukti Kemerosotan Demokrasi

Saat ini, tercatat ada sekitar 31 daerah yang berpotensi terjadi calon tunggal, termasuk di Pilwakot Kota Solo yang diikuti oleh anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka

Hadiri Deklarasi KAMI, Dubes Palestina Dinilai tak Etis
Indonesia
Hadiri Deklarasi KAMI, Dubes Palestina Dinilai tak Etis

“Alasan Dubes Palestina ini tidak masuk akal. Seorang dubes itu pasti punya staf atau analis politik,” kata Stanislaus

Debat Gibran Vs Bagyo, KPU Solo Angkat Tema Membangun Surakarta sebagai Kota Budaya
Indonesia
Debat Gibran Vs Bagyo, KPU Solo Angkat Tema Membangun Surakarta sebagai Kota Budaya

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo, Jawa Tengah menjadwalkan debat terbuka dua paslon Pilwakot Solo di The Sunan Hotel, Jumat (6/11), pukul 19.00 WIB.

Empat Kasus COVID-19 Varian Baru dari Inggris Kembali Ditemukan di Indonesia
Indonesia
Empat Kasus COVID-19 Varian Baru dari Inggris Kembali Ditemukan di Indonesia

Keempatnya ini sudah dites positif, GWS juga positif

Ingin Temui AHY, 'Mahasiswa' Geruduk DPP Partai Demokrat
Indonesia
Ingin Temui AHY, 'Mahasiswa' Geruduk DPP Partai Demokrat

Massa aksi yang belum diketahui identitasnya mendatangi markas DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/3) malam.

BMKG Minta Malam Ini Warga Jakarta dan Sekitarnya Waspada
Indonesia
BMKG Minta Malam Ini Warga Jakarta dan Sekitarnya Waspada

Wilayah Jabodetabek diprediksi akan diguyur hujan lebat hingga ekstrem akibat fenomena siklon tropis.

Pemerintah Akui Ada Kekeliruan di UU Cipta Kerja
Indonesia
Pemerintah Akui Ada Kekeliruan di UU Cipta Kerja

Dengan adanya kekeliruan itu menjadi catatan bagi Kemensesneg dalam memfinalisasi Undang-undang yang lain. Evaluasi ini penting agar tak lagi terjadi kesalahan serupa di masa mendatang.