Lakukan Penyadapan, Penyidik KPK Tidak Perlu Izin Dewas KPK. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu izin dari Dewan Pengawas (Dewas) dalam melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan untuk kepentingan penyidikan.

Hal tersebut disampaikan hakim konstitusi Aswanto, saat membacakan pertimbangan dalam putusan perkara nomor 70/PUU-XVII/2019 mengenai uji materiil Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, Selasa (4/5).

Baca Juga:

MK Tolak Uji Formil UU KPK Baru

"Tindakan penyadapan yang dilakukan pimpinan KPK tidak memerlukan izin dari Dewan Pengawas, namun cukup dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas," kata Aswanto di Gedung MK, Jakarta, Selasa (4/5).

Ketentuan yang mengatur penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan perlu mendapat izin dari Dewan Pengawas tercantum dalam Pasal 12B, Pasal 37B ayat (1) huruf b, dan Pasal 47.

Tindakan penyadapan, kata Aswanto, memang sangat terkait dengan hak privasi seseorang. Maka, penggunaannya harus dengan pengawasan yang cukup ketat. Dengan demikian, penyadapan yang dilakukan KPK tidak boleh dipergunakan tanpa adanya kontrol atau pengawasan.

KPK
Logo KPK. (Foto: Antara)

Kendati begitu, kontrol tersebut bukan dalam bentuk izin yang berkonotasi ada intervensi dalam penegakan hukum oleh Dewas kepada pimpinan KPK, atau seolah-olah pimpinan KPK menjadi subordinat dari dewan pengawas.

Dalam gugatan perkara ini, MK mengabulkan sebagian uji materiil. Sementara, mengenai uji formal, MK menolak secara keseluruhan gugatan.

Gugatan dengan nomor perkara 70/PUU-XVII/2019 diajukan oleh Fathul Wahid, Abdul Jamil, Eko Riyadi, Ari Wibowo dan, Mahrus Ali. (Pon)

Baca Juga:

Sekjen KPK Bilang Begini Soal Kabar Novel Baswedan Akan Dipecat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Antisipasi Lonjakan Kasus Pasca-Lebaran, Anies Perpanjang PPKM
Indonesia
Antisipasi Lonjakan Kasus Pasca-Lebaran, Anies Perpanjang PPKM

Gubernur Anies Baswedan kembali perpanjang masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro selama dua pekan dari 18 hingga 31 Mei 2021.

Firli Bahuri Tegaskan KPK Tak Pernah Berpikir Pecat Novel Baswedan Cs
Indonesia
Firli Bahuri Tegaskan KPK Tak Pernah Berpikir Pecat Novel Baswedan Cs

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri menegaskan lembaga antirasuah tak pernah berpikir memecat penyidik senior Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK lainnya.

Pemerintah Diminta Bantu Modal Pengusaha Ultra Mikro
Indonesia
Pemerintah Diminta Bantu Modal Pengusaha Ultra Mikro

Puteri mendorong pengoptimalan peran Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dalam pembiayaan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha terdampak pandemi COVID-19.

Demokrat Versi Moeldoko Tuduh Kubu AHY Lakukan Permufakatan Jahat
Indonesia
Demokrat Versi Moeldoko Tuduh Kubu AHY Lakukan Permufakatan Jahat

Pengurus Demokrat versi KLB curiga ada pemalsuan data otentik, khususnya terkait tanda tangan pada dokumen AD/ART yang ditetapkan pada Kongres Partai Demokrat Kelima pada 15 Maret 2020.

[HOAKS atau FAKTA]: IDI Tolak Disuntik Vaksin COVID-19 Pertama Kali
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: IDI Tolak Disuntik Vaksin COVID-19 Pertama Kali

Akun Facebook Atjhev Bin Sugiharto mengunggah status bahwa Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak untuk disuntik vaksin COVID-19 pertama kali.

Ternyata Ini Alasan Kuat Kasus Positif COVID-19 di DKI Tinggi
Indonesia
Ternyata Ini Alasan Kuat Kasus Positif COVID-19 di DKI Tinggi

Agresivitas pemeriksaan yang dilakukan oleh DKI Jakarta sudah empat kali lipat dari standar WHO.

Tangkal Narasi Kebencian, Mubalig Diminta Miliki Kemampuan Literasi Digital
Indonesia
Tangkal Narasi Kebencian, Mubalig Diminta Miliki Kemampuan Literasi Digital

Pola keberagamaan yang radikal, intoleran dan ekstrim yang mengarah ke tindak pidana terorisme dapat diimbangi dengan keberagamaan yang moderat yang dipromosikan oleh mubalig.

Jadi Ketum Demokrat, Moeldoko Ingin Pastikan Keseriusan Rekan-rekannya
Indonesia
Jadi Ketum Demokrat, Moeldoko Ingin Pastikan Keseriusan Rekan-rekannya

Moeldoko mau menerima amanah sebatai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB

Pemprov DKI Bakal Gelar Operasi Yustisi Libur Natal dan Tahun Baru
Indonesia
Pemprov DKI Bakal Gelar Operasi Yustisi Libur Natal dan Tahun Baru

Masyarakat Jakarta diminta untuk tidak pergi keluar kota saat libur panjang akhir tahun

Febri Diansyah Ungkap Alasan Mengundurkan Diri dari KPK
Indonesia
Febri Diansyah Ungkap Alasan Mengundurkan Diri dari KPK

Kondisi politik dan hukum telah berubah bagi KPK setelah disahkannya revisi UU Nomor 30 tahun 2002.