Lakukan Penyadapan, Penyidik KPK Tidak Perlu Izin Dewas KPK. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu izin dari Dewan Pengawas (Dewas) dalam melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan untuk kepentingan penyidikan.

Hal tersebut disampaikan hakim konstitusi Aswanto, saat membacakan pertimbangan dalam putusan perkara nomor 70/PUU-XVII/2019 mengenai uji materiil Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, Selasa (4/5).

Baca Juga:

MK Tolak Uji Formil UU KPK Baru

"Tindakan penyadapan yang dilakukan pimpinan KPK tidak memerlukan izin dari Dewan Pengawas, namun cukup dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas," kata Aswanto di Gedung MK, Jakarta, Selasa (4/5).

Ketentuan yang mengatur penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan perlu mendapat izin dari Dewan Pengawas tercantum dalam Pasal 12B, Pasal 37B ayat (1) huruf b, dan Pasal 47.

Tindakan penyadapan, kata Aswanto, memang sangat terkait dengan hak privasi seseorang. Maka, penggunaannya harus dengan pengawasan yang cukup ketat. Dengan demikian, penyadapan yang dilakukan KPK tidak boleh dipergunakan tanpa adanya kontrol atau pengawasan.

KPK
Logo KPK. (Foto: Antara)

Kendati begitu, kontrol tersebut bukan dalam bentuk izin yang berkonotasi ada intervensi dalam penegakan hukum oleh Dewas kepada pimpinan KPK, atau seolah-olah pimpinan KPK menjadi subordinat dari dewan pengawas.

Dalam gugatan perkara ini, MK mengabulkan sebagian uji materiil. Sementara, mengenai uji formal, MK menolak secara keseluruhan gugatan.

Gugatan dengan nomor perkara 70/PUU-XVII/2019 diajukan oleh Fathul Wahid, Abdul Jamil, Eko Riyadi, Ari Wibowo dan, Mahrus Ali. (Pon)

Baca Juga:

Sekjen KPK Bilang Begini Soal Kabar Novel Baswedan Akan Dipecat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ratusan Juta Data Penduduk Bocor, DPD Desak RUU PDP Segera Disahkan
Indonesia
Ratusan Juta Data Penduduk Bocor, DPD Desak RUU PDP Segera Disahkan

"Harus segera disahkan RUU ini, mengingat RUU PDP ini penting untuk perlindungan data pribadi kita. Ini harus dipastikan," tegas dia.

KPK Tetapkan Bupati Kuansing Tersangka Suap Izin HGU Sawit
Indonesia
KPK Tetapkan Bupati Kuansing Tersangka Suap Izin HGU Sawit

KPK menetapkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra, sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) sawit di Kabupaten Kuansing, Provinsi Riau.

Sosok yang Merekomendasikan PT Sritex Dapat Proyek Goodie Bag Bansos Akhirnya Terkuak
Indonesia
Sosok yang Merekomendasikan PT Sritex Dapat Proyek Goodie Bag Bansos Akhirnya Terkuak

Sementara Adi mengaku hanya mendapatkan informasi siapa sosok yang merekomendasikan PT Sritex

Pembukaan Wisata Bali Bagi Asing Harus Hati-hati
Indonesia
Pembukaan Wisata Bali Bagi Asing Harus Hati-hati

Pemerintah harus melakukan pengecekan ganda (double screening) terhadap wisatawan, terutama asing, yang akan berkunjung ke Pulau Dewata itu.

Wagub DKI Bakal Beri Sanksi Pencemar Teluk Jakarta
Indonesia
Wagub DKI Bakal Beri Sanksi Pencemar Teluk Jakarta

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal menindak tegas dengan memberi sanksi kepada pihak yang sengaja mencemari laut Ibu Kota, dengan ditemukan kandungan parasetamol.

Penembakan Laskar FPI, Bareskrim Periksa Hasil Investigasi Komnas HAM
Indonesia
Penembakan Laskar FPI, Bareskrim Periksa Hasil Investigasi Komnas HAM

- Penyidik Bareskrim Polri rencananya akan menggelar rapat bersama untuk membahas hasil investigasi Komnas HAM terkait kasus kematian enam laskar Front Pembela Islam.

[HOAKS atau FAKTA] Muncul Ular Bertanduk Tanda Kiamat
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Muncul Ular Bertanduk Tanda Kiamat

Beredar postingan Facebook berupa tangkapan layar dengan klaim muncul ular bertanduk sebagai tanda kiamat. Dalam postingan tersebut terlihat foto ular yang aneh.

450 Ribu Dosis Sinopharm Disuntikan Pada Disabilitas
Indonesia
450 Ribu Dosis Sinopharm Disuntikan Pada Disabilitas

Vaksinasi diberikan melalui fasilitas pelayanan kesehatan dan sentra-sentra vaksinasi COVID-19

Pengamat Duga ada yang Sengaja Giring Matinya Laskar FPI ke Arah Pelanggaran HAM Berat
Indonesia
Pengamat Duga ada yang Sengaja Giring Matinya Laskar FPI ke Arah Pelanggaran HAM Berat

Polri sendiri sudah menetapkan tiga anggota Polda Metro Jaya di lapangan sebagai terlapor

Acara Picu Kerumunan Orang saat Lebaran Bakal Diproses Hukum
Indonesia
Acara Picu Kerumunan Orang saat Lebaran Bakal Diproses Hukum

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Hengki Haryadi menegaskan, segala bentuk kerumunan merupakan salah satu tindakan pelanggaran hukum.