Laksamana Yudo Margono Jadi Panglima, Poros Maritim Dunia di Depan Mata Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono. Foto: Dispen AL

Merahputih.com - Sejumlah Perwira Tinggi (Pati) dikabarkan akan bersaing menjadi Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang masuki masa pensiun.

Dua nama paling santer akan menggantikan Hadi adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Yudo Margono.

Sosok Yudo dikabarkan memiliki kans besar karena sesuai 'perputaran' di tubuh TNI di era pemerintahan Jokowi, KSAL-lah yang mendapat kesempatan menjadi Panglima.

Pengamat militer Muradi menilai Yudo Margono tepat menjadi Panglima. Setidaknya karena tiga alasan. Pertama, visi politik pertahanan Indonesia ialah poros maritim dunia.

"Kebayang enggak poros maritim dunia tapi panglimanya enggak pernah dijabat angkatan laut. Buat saya agak jadi jargonis ketimbang sesuatu yang benar," ujar Muradi, Selasa (28/9).

Baca Juga

Ini Harapan Panglima di HUT ke-76 TNI AL

Kedua, adalah alasan regenerasi. Muradi mengatakan, jika KSAD Andika Perkasa yang menjadi panglima, maka hanya menjabat sekitar satu tahun. Beda dengan pria berusia 56 tahun ini yang bisa menjabat dua tahun.

"Berdasarkan pada regenerasi, kalau dari '86 ke '87 katakanlah saya nyebut Andika lah ya'86, Andika kalau nanti November dilantik paling dapat cuma 11 sampai 13 bulan," jelas Muradi.

Beda jika Panglima TNI dari matra laut. "Pak Kasal sekarang bisa sampai 2023 (menjabat panglima), masih dua tahun lah," ucapnya.

Ketiga, adalah berdasarkan asas keadilan. Artinya dalam karir seseorang di tentara jabatan tertingginya adalah panglima TNI. Sehingga, jika KSAL Yudo Margono sudah tepat secara rekam jejak untuk menjadi panglima maka baiknya dipilih.

"Kalau yang lain-lain tergantung persepsi presiden terkait dengan dinamika politik keamanan pertahanan ke depan," katanya.

Baca Juga

Belum Laporkan Harta Kekayaan, Kasad Sempat Konsultasi dengan KPK

Muradi mencontohkan masa krusial pemerintahan Jokowi ada di ancaman laut China Selatan. Idealnya, bila dipimpin oleh panglima dari angkatan laut ancamannya bisa terbaca.

"Kebayang kalau misalnya persepsi ancaman laut tapi panglimanya angkatan darat, kan enggak sama, bidangnya memang lebih ke sana (angkatan laut)," tutup Muradi.

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan, apabila dilihat dari sisi keefektifan jalannya sebuah organisasi, dirinya merasa Presiden Joko Widodo akan memilih Yudo untuk duduk menjadi Panglima TNI.

"Sementara Yudo Margono memiliki masa aktif 2,5 tahun. Dari sisi organisasi, masa yang singkat jelas akan mengurangi efektivitas kepemimpinan dan pengelolaan organisasi," kata Khairul kepada wartawan.

Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono beserta jajaran saat menghadiri rapat kerja dan rapat dengar pendapat RUU Landas Kontinen di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, pada hari Kamis (2/9/2021). ANTARA/HO-TNI AL
Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono beserta jajaran saat menghadiri rapat kerja dan rapat dengar pendapat RUU Landas Kontinen di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, pada hari Kamis (2/9/2021). ANTARA/HO-TNI AL

Dia menyebut, peluang Yudo cenderung terus menguat seiring waktu. Tak ada masalah baginya dan bagi organisasi TNI, jika pergantian dilakukan dalam waktu dekat ataupun menjelang masa pensiun Hadi.

"Jadi, mempertimbangkan pergiliran matra atau tidak, peluang Yudo Margono tampaknya makin besar," ujarnya.

Ia menilai bila Presiden Jokowi memilih Yudo, maka itu akan mematahkan opini publik yang berkembang di masyarakat. Misalnya seperti Jokowi itu tak bisa bergerak bebas dalam memilih pembantunya.

Laksamana Yudo Margono sendiri lahir di Madiun, Jawa Timur pada tanggal 26 November 1965. Yudo merupakan alumnus Akademi Angkatan Laut angkatan ke-XXXIII, tahun 1988.

Selepas lulus, ia resmi berkiprah di dunia militer dan menjadi Asisten perwira divisi (Aspadiv) Senjata Artileri Rudal di KRI YNS 332. Lalu ia juga dipercaya untuk menjadi Kadep Ops KRI Ki Hajar Dewantara 364 dan Palaksa KRI Fatahillah 361.

Yudo dipercaya menjadi komandan kapal, yakni KRI Pandrong 801 atau kapal patroli, KRI Sutanto 877 kapal jenis perang, hingga KRI Ahmad Yani 351.

Kemudian, pada 2004 ia menjadi Komandan Lanal Tual. Kariernya terus meningkat, seperti pada 2008 menjadi Komandan Lanal Sorong, Komandan Lantamal I Belawan pada 2015, hingga jadi Kepala Staf Koarmabar pada 2016.

Baca Juga

Laksamana Yudo Margono Diprediksi Jadi Panglima TNI

Tak berhenti sampai di situ, nama Yudo terus merangkak naik dengan dipercayainya sebagai Pangkolinlamil pada 2017–2018, Pangarmabar pada 2018, dan Pangarmada I pada 2018–2019. Setelah itu, ia dipercaya menjadi Pangkogabwilhan I pada 2019.

Posisi tersebut semakin melambungkan namanya karena keberhasilannya mengemban tanggungjawabnya.

Mulai dari pengusiran kapal asing di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Kepulauan Riau, pemulangan WNI dari Wuhan, Tiongkok, hingga memimpin operasi penanganan pasien virus corona di Rumah Sakit Darurat (RSD) COVID-19 Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mantan Anggota FPI Akui Munarman Hadiri Baiat ISIS di Makassar
Indonesia
Mantan Anggota FPI Akui Munarman Hadiri Baiat ISIS di Makassar

AR yang kebetulan berada dalam acara tersebut menjawab dengan lantang, "Ada yang Mulia. Ada".

Pemprov DKI Siapkan Tempat Mural untuk Seniman
Indonesia
Pemprov DKI Siapkan Tempat Mural untuk Seniman

"Ya nanti dicarikan tempatnya yah, nanti kita sediain," ucap Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Ahmad Riza Patria

Baleg DPR Targetkan Revisi UU PPP Rampung Sebelum Masa Reses
Indonesia
Baleg DPR Targetkan Revisi UU PPP Rampung Sebelum Masa Reses

Badan Legislasi (Baleg) menargetkan revisi UU PPP rampung sebelum DPR memasuki masa reses pada 15 April.

Kasus Stunting di Kota Solo Capai 1.000 Lebih
Indonesia
Kasus Stunting di Kota Solo Capai 1.000 Lebih

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah mencatat sebanyak 1.059 orang lahir dalam keadaan kurang gizi atau stunting.

KSPI Nilai Aturan Pembayaran Manfaat JHT Rugikan Pekerja
Indonesia
KSPI Nilai Aturan Pembayaran Manfaat JHT Rugikan Pekerja

JHT merupakan jaminan jangka panjang untuk hari tua

Kapolri Beberkan Dua Syarat Wajib untuk Penerapan PTM 100 Persen
Indonesia
Kapolri Beberkan Dua Syarat Wajib untuk Penerapan PTM 100 Persen

Penguatan imunitas terhadap anak juga akan memberikan jaminan kesehatan kepada orang tua dan orang-orang yang ada di dalam lingkungan keluarganya

Jabar Siaga Satu Hadapi Musim Hujan
Indonesia
Jabar Siaga Satu Hadapi Musim Hujan

Provinsi Jawa Barat dinyatakan siaga satu dalam menghadapi musim hujan tahun ini. Seluruh kabupaten/kota di Jabar agar meningkatkan kesiagaan menghadapi potensi bencana.

Wagub Berharap Atlet DKI di PON Papua Kembali dalam Keadaan Sehat
Indonesia
Wagub Berharap Atlet DKI di PON Papua Kembali dalam Keadaan Sehat

Seluruh kontingen Atlet DKI Jakarta yang ikut PON diharapkan tidak membawa COVID-19 yang dapat menularkan masyarakat ibu kota ketika pulang.

[Hoaks atau Fakta]: Mutasi COVID-19 Tidak Terdeteksi Tes PCR
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Mutasi COVID-19 Tidak Terdeteksi Tes PCR

Virus Covid-19 mengalami mutasi dan membentuk varian baru yg diberi nama covid-19 B117, virus jenis baru ini sedang mengganas di Inggris dan sudah masuk ke Singapura

Vaksin Booster untuk Relawan di Yogyakarta
Indonesia
Vaksin Booster untuk Relawan di Yogyakarta

Relawan yang mendapatkan vaksin booster meliputi tenaga pendukung kesehatan serta tenaga penunjang layanan COVID-19.