Lagi, DPR Diingatkan Tarik RUU HIP dari Prolegnas Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi (kanan). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Merahputih.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali mengingatkan penarikan pembahasan Rencana Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) setelah sempat ditunda beberapa kali.

"Dewan Pimpinan (DP) MUI Pusat mengingatkan kembali kepada DPR untuk segera dan wajib menarik RUU HIP dari proses pembahasan dan mencabutnya dari program legislasi nasional (prolegnas)," ujar Wakil Ketua Umum MUI KH Muhyiddin Junaidi, Rabu (26/8).

Baca Juga

RUU HIP Dinilai Rendahkan Pancasila

Dia mengatakan penarikan RUU HIP dari pembahasan prolegnas itu sebagaimana surat yang dilayangkan ke Pimpinan DPR RI Nomor: B-1291/DP MUI/VI/2020, tanggal 25 Juni 2020, perihal Penarikan dan Pencabutan RUU HIP.

Muhyiddin mengatakan DP MUI berpandangan RUU HIP tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan filosofi bernegara. RUU HIP ingin mengubah naskah Pancasila yang sudah hidup di tengah bangsa Indonesia.

Pancasila sudah disepakati sebagai konsensus nasional dan sudah menjiwai Piagam Jakarta sehingga sebaiknya tidak lagi diutak-atik demi tatanan Indonesia yang baik seperti saat ini.

Menurut Dede, RUU HIP tidak mencerminkan nilai Pancasila
Ilustrasi Pancasila

"MUI berkeyakinan bahwa menempatkan/mendudukkan Pancasila dalam peraturan organik (instrumentalnorm) sebagaimana dirumuskan dalam RUU HIP sejatinya merendahkan harkat dan martabat Pancasila itu sendiri dan mengkerdilkan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah bangsa dan negara ke dalam norma yang 'rigid' dan sempit," katanya.

Dengan menempatkan Lima Sila dalam RUU HIP sebagai peraturan organik, kata dia, maka berakibat Pancasila tidak lagi dapat dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara karena tidak mungkin UUD NKRI Tahun 1945 bersumber dari peraturan di bawahnya (RUU HIP).

Baca Juga

PPP Minta DPR Akomodasi Pandangan Ormas Keagamaan dalam RUU HIP

Pancasila, sebagaimana dikutip Antara, adalah sumber dari segala sumber hukum yang menjiwai dari peraturan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karena itu, posisi Pancasila merupakan landasan dasar yang mengandung nilai filosofis dalam berbangsa dan bernegara, demikian Muhyiddin Junaidi. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pekerja PT Wika Ditembaki saat Pemeliharaan Jalan Trans Papua
Indonesia
Pekerja PT Wika Ditembaki saat Pemeliharaan Jalan Trans Papua

Karyawan PT Wijaya Kusuma (WIKA) yang melaksanakan pemeliharaan jalan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, ditembaki orang tak dikenal (OTK) saat melintas dengan truk.

Jelang Pemberlakuan New Normal, Ini Aturan Main Baru di KRL
Indonesia
Jelang Pemberlakuan New Normal, Ini Aturan Main Baru di KRL

Skenario new normal atau pola hidup baru dengan penyesuaian dengan pandemi Covid-19 sedang dibahas dan disusun oleh berbagai pihak.

Bawaslu Siapkan Bukti Buat Sidang di MK
Indonesia
Bawaslu Siapkan Bukti Buat Sidang di MK

Bawaslu nantinya, berkedudukan sebagai pemberi keterangan secara lisan maupun tertulis dalam sengketa hasil pemilihan kepala daerah.

 Pemerintah Jangan Jadikan Alasan Pandemi Corona untuk Tunda Pilkada Serentak
Indonesia
Pemerintah Jangan Jadikan Alasan Pandemi Corona untuk Tunda Pilkada Serentak

Pemerintah sebaiknya memastikan pelaksanaan Pilkada tetap di gelar pada Desember, karena akan berimbas pada proses regenerasi politik dan pembangunan daerah.

Dugaan Awal Penyebab Kebakaran Gedung Kejagung Versi Polisi
Indonesia
Dugaan Awal Penyebab Kebakaran Gedung Kejagung Versi Polisi

Kebakaran di Gedung Kejagung bermula pada Sabtu, 22 Agustus 2020, sekitar pukul 19.10 WIB

Daop 6 Batalkan Belasan Perjalanan KA Prameks Solo-Yogyakarta
Indonesia
Daop 6 Batalkan Belasan Perjalanan KA Prameks Solo-Yogyakarta

Kebijakan tersebut diambil sebagai upaya mendukung pemerintah dalam mencegah penularan virus corona atau COVID-19.

Penyambutan Kepulangan Habib Rizieq di Bandara Berpotensi Sebarkan COVID-19
Indonesia
Penyambutan Kepulangan Habib Rizieq di Bandara Berpotensi Sebarkan COVID-19

Tak bisa dipungkiri, simpatisannya pasti akan banyak yang menyambut di Tanah Air. Terkait hal ini, polisi minta kepada seluruhnya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19.

Terdakwa Keluhkan Nilai Aset yang Disita Melebihi Kerugian Negara dalam Kasus Jiwasraya
Indonesia
Terdakwa Keluhkan Nilai Aset yang Disita Melebihi Kerugian Negara dalam Kasus Jiwasraya

Joko Hartono Tirto dalam pledoi mengeluhkan harta pribadinya yang dikorbankan dan disita.

Catat! Ini Sanksi Bagi Warga yang Nekat Mudik
Indonesia
Catat! Ini Sanksi Bagi Warga yang Nekat Mudik

Sesuai aturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

Baleg DPR Akui Draft UU Cipta Kerja yang Beredar di Masyarakat Belum Final
Indonesia
Baleg DPR Akui Draft UU Cipta Kerja yang Beredar di Masyarakat Belum Final

"Bukan (draf final), apalagi versinya beda-beda," ujarnya