Labeli KKB Sebagai Teroris Dinilai Bakal Berdampak Psiko Sosial Bagi Papua Kapolres Mimika AKBP IGG Era Adhinata bersama komandan satuan TNI merelease penangkapan anggota KKB.(ANTARA News Papua/HO-Satgas Nemangkawi)

MerahPutih.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengkiritik wacana pemerintah yang hendak mengategorikan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua sebagai organisasi terorisme.

Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti menilai, wacana tersebut menunjukkan, pendekatan keamanan masih digunakan pemerintah dalam penanganan masalah di Papua. Sehingga, pemerintah gagal dalam memahami akar konflik Papua yang sebenarnya.

Baca Juga:

BIN Sebut KKB di Papua Layak Disebut Teroris

"Ini juga membuka jalan bagi penggunaan pendekatan keamanan (militeristik) dalam penyelesaiannya," ujar Fatia dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis (8/4).

Fatia khawatir, pelabelan terorisme terhadap KKB akan menimbulkan dampak psiko-sosial bagi masyarakat Papua.

"Orang yang berasal dari Papua yang menetap di daerah lain di Indonesia juga berpotensi dilabeli sebagai teroris oleh masyarakat setempat," imbuh dia.

Menurut Fatia, pendekatan keamanan terkait masalah Papua sangat mencolok dalam dua tahun terakhir. Misalnya, peningkatan pengamanan pasca-peristiwa rasisme di Surabaya pada 2019.

Awalnya, pemerintah melakukan pelambatan yang disusul blokade akses internet. Namun ketika kekerasan pecah, pemerintah justru menambah jumlah personel keamanan.

Ter Jangkup, anggota KKB Kali Kopi pimpinan Joni Botak dikawal aparat bersenjata lengkap dihadirkan saat konferensi pers di Kantor Pelayanan Polres Mimika, Rabu (17/3/2021). (ANTARA/Evarianus Supar)
Ter Jangkup, anggota KKB Kali Kopi pimpinan Joni Botak dikawal aparat bersenjata lengkap dihadirkan saat konferensi pers di Kantor Pelayanan Polres Mimika, Rabu (17/3/2021). (ANTARA/Evarianus Supar)

Kemudian pada 2020, Kontras menemukan 49 peristiwa kekerasan di Papua, seperti penembakan, penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, pembubaran paksa, intimidasi serta tindakan tidak manusiawi. Pelaku peristiwa kekerasan itu didominasi personel Polri dan TNI.

Pada 2021, kata Fatia, kematian warga sipil atas konflik bersenjata juga kembali terjadi. Ironisnya, langkah kontradiktif dalam merespons situasi Papua tersebut masih dilakukan.

Alih-alih menarik pasukan TNI-Polri dari Papua, lanjut dia, pemerintah justru menurunkan kembali, atau dalih yang digunakan pemerintah, pertukaran pasukan di tengah konflik.

"Sedangkan berbagai fakta kekerasan akibat operasi keamanan menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan militeristik selama ini terhadap Papua hanya melahirkan bencana kemanusiaan," ucap dia.

Baca Juga:

Cium Bendera Merah Putih, Mantan Komandan KKB Kembali ke Pangkuan NKRI

Wacana pelabelan terorisme terhadap KKB di Papua dilontarkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar.

Boy mengatakan, gagasan tersebut tengah dibahas oleh BNPT bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait.

"Kami sedang terus gagas diskusi dengan beberapa kementerian dan lembaga berkaitan dengan masalah nomenklatur, KKB untuk kemungkinannya apakah ini bisa dikategorikan sebagai organisasi terorisme," kata Boy dalam rapat dengan Komisi III DPR, Senin (22/3).

Menurut Boy, kejahatan yang dilakukan oleh KKB layak disejajarkan dengan aksi teror. Sebab, perbuatan KKB menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, senjata api. Termasuk menimbulkan efek ketakutan yang luas di tengah masyarakat.

"Kondisi-kondisi riil di lapangan sebenarnya dapat dikatakan telah melakukan aksi-aksi teror," ujar Boy. (Knu)

Baca Juga:

Pemasok Makanan untuk KKB Kali Kopi Pimpinan Joni Botak Diringkus

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sanksi Pidana Warga Langgar Prokes, Anies: Kita Harap Tak Timbulkan Kepanikan
Indonesia
Sanksi Pidana Warga Langgar Prokes, Anies: Kita Harap Tak Timbulkan Kepanikan

Pemprov DKI Jakarta mengajukan revisi draf Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19.

Klaim Surabaya Zona Hitam COVID-19, Cawali Machfud Arifin Dikritik
Indonesia
Klaim Surabaya Zona Hitam COVID-19, Cawali Machfud Arifin Dikritik

Machfud Arifin mengklaim Surabaya pernah berstatus zona hitam COVID-19

Tolak Sidang Virtual, Rizieq Dinilai Rendahkan Pengadilan
Indonesia
Tolak Sidang Virtual, Rizieq Dinilai Rendahkan Pengadilan

"Kalau memang dipaksakan sidang online, silakan Yang Mulia melanjutkan sidang ini dengan jaksa tanpa kehadiran saya bersama pengacara. Saya ikhlas, saya rida, saya tunggu berapa pun vonisnya," katanya.

Kasus Bansos, KPK Periksa Adik Legislator PDIP Ihsan Yunus
Indonesia
Kasus Bansos, KPK Periksa Adik Legislator PDIP Ihsan Yunus

KPK telah menetapkan eks Mensos Juliari P Batubara serta dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai tersangka

Selebgram Syaima Salsabila Ditangkap Polisi karena Narkoba
Indonesia
Selebgram Syaima Salsabila Ditangkap Polisi karena Narkoba

Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Jakbar berhasil meringkus selebgram Syaima Salsabila (24) terkait dugaan penyalahgunaan narkoba

Hukuman Mati Bagi Dua Mantan Menteri Jokowi Layak Diberikan
Indonesia
Hukuman Mati Bagi Dua Mantan Menteri Jokowi Layak Diberikan

"Undang-undangnya memungkinkan. Apabila syaratnya terpenuhi bisa diterapkan hukuman mati," kata Eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo.

Wagub Riza Bandingkan Banjir Saat Ini dengan Tahun-Tahun Sebelumnya
Indonesia
Wagub Riza Bandingkan Banjir Saat Ini dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Intensitas hujan lebat yang mengguyur wilayah Jakarta sejak Kamis (18/2) kemarin hingga Jumat (19/2) menyebabkan 57 RT dari 30.470 RT di ibu kota terendam banjir.

KPK Duga Effendi Gazali Usulkan Vendor Bansos ke Anak Buah Juliari
Indonesia
KPK Duga Effendi Gazali Usulkan Vendor Bansos ke Anak Buah Juliari

KPK rampung memeriksa pengamat politik Effendi Gazali sebagai saksi kasus dugaan suap pengadaan bansos) COVID-19.

Azis Syamsuddin Jamin tidak Ada Pasal Selundupan di UU Ciptaker
Indonesia
Azis Syamsuddin Jamin tidak Ada Pasal Selundupan di UU Ciptaker

Azis menegaskan, DPR tidak berani memasukkan pasal selundupan

Abdul Malik Fadjar di Mata Din Syamsuddin
Indonesia
Abdul Malik Fadjar di Mata Din Syamsuddin

Bahkan, pikiran Malik Fadjar banyak mewarnai langkah Muhammadiyah, khususnya dalam bidang Pendidikan.