Labeli KKB Sebagai Teroris Dinilai Bakal Berdampak Psiko Sosial Bagi Papua Kapolres Mimika AKBP IGG Era Adhinata bersama komandan satuan TNI merelease penangkapan anggota KKB.(ANTARA News Papua/HO-Satgas Nemangkawi)

MerahPutih.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengkiritik wacana pemerintah yang hendak mengategorikan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua sebagai organisasi terorisme.

Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti menilai, wacana tersebut menunjukkan, pendekatan keamanan masih digunakan pemerintah dalam penanganan masalah di Papua. Sehingga, pemerintah gagal dalam memahami akar konflik Papua yang sebenarnya.

Baca Juga:

BIN Sebut KKB di Papua Layak Disebut Teroris

"Ini juga membuka jalan bagi penggunaan pendekatan keamanan (militeristik) dalam penyelesaiannya," ujar Fatia dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis (8/4).

Fatia khawatir, pelabelan terorisme terhadap KKB akan menimbulkan dampak psiko-sosial bagi masyarakat Papua.

"Orang yang berasal dari Papua yang menetap di daerah lain di Indonesia juga berpotensi dilabeli sebagai teroris oleh masyarakat setempat," imbuh dia.

Menurut Fatia, pendekatan keamanan terkait masalah Papua sangat mencolok dalam dua tahun terakhir. Misalnya, peningkatan pengamanan pasca-peristiwa rasisme di Surabaya pada 2019.

Awalnya, pemerintah melakukan pelambatan yang disusul blokade akses internet. Namun ketika kekerasan pecah, pemerintah justru menambah jumlah personel keamanan.

Ter Jangkup, anggota KKB Kali Kopi pimpinan Joni Botak dikawal aparat bersenjata lengkap dihadirkan saat konferensi pers di Kantor Pelayanan Polres Mimika, Rabu (17/3/2021). (ANTARA/Evarianus Supar)
Ter Jangkup, anggota KKB Kali Kopi pimpinan Joni Botak dikawal aparat bersenjata lengkap dihadirkan saat konferensi pers di Kantor Pelayanan Polres Mimika, Rabu (17/3/2021). (ANTARA/Evarianus Supar)

Kemudian pada 2020, Kontras menemukan 49 peristiwa kekerasan di Papua, seperti penembakan, penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, pembubaran paksa, intimidasi serta tindakan tidak manusiawi. Pelaku peristiwa kekerasan itu didominasi personel Polri dan TNI.

Pada 2021, kata Fatia, kematian warga sipil atas konflik bersenjata juga kembali terjadi. Ironisnya, langkah kontradiktif dalam merespons situasi Papua tersebut masih dilakukan.

Alih-alih menarik pasukan TNI-Polri dari Papua, lanjut dia, pemerintah justru menurunkan kembali, atau dalih yang digunakan pemerintah, pertukaran pasukan di tengah konflik.

"Sedangkan berbagai fakta kekerasan akibat operasi keamanan menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan militeristik selama ini terhadap Papua hanya melahirkan bencana kemanusiaan," ucap dia.

Baca Juga:

Cium Bendera Merah Putih, Mantan Komandan KKB Kembali ke Pangkuan NKRI

Wacana pelabelan terorisme terhadap KKB di Papua dilontarkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar.

Boy mengatakan, gagasan tersebut tengah dibahas oleh BNPT bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait.

"Kami sedang terus gagas diskusi dengan beberapa kementerian dan lembaga berkaitan dengan masalah nomenklatur, KKB untuk kemungkinannya apakah ini bisa dikategorikan sebagai organisasi terorisme," kata Boy dalam rapat dengan Komisi III DPR, Senin (22/3).

Menurut Boy, kejahatan yang dilakukan oleh KKB layak disejajarkan dengan aksi teror. Sebab, perbuatan KKB menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, senjata api. Termasuk menimbulkan efek ketakutan yang luas di tengah masyarakat.

"Kondisi-kondisi riil di lapangan sebenarnya dapat dikatakan telah melakukan aksi-aksi teror," ujar Boy. (Knu)

Baca Juga:

Pemasok Makanan untuk KKB Kali Kopi Pimpinan Joni Botak Diringkus

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Beberapa Anggota DPRD Surabaya Terpapar COVID-19, Imbas Ziarah Bung Karno?
Indonesia
Beberapa Anggota DPRD Surabaya Terpapar COVID-19, Imbas Ziarah Bung Karno?

Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono membantah beberapa anggota dewan yang terkena COVID-19 adalah imbas dari ziarah di makam Bung Karno.

Kapolri Perintahkan Anak Buahnya Jangan Lelet Tangani Korban Bencana
Indonesia
Kapolri Perintahkan Anak Buahnya Jangan Lelet Tangani Korban Bencana

Hal itu disampaikan Sigit saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Logistik Polri di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (9/6).

Nakes Tasikmalaya Usulkan Lockdown
Indonesia
Nakes Tasikmalaya Usulkan Lockdown

Para tenaga kesehatan di Tasikmalaya, Jawa Barat mengusulkan kepada Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum untuk melakukan lockdown atau karantina wilayah.

Kapolri Khawatir Terjadi Lonjakan Kasus COVID-19 saat PON Papua
Indonesia
Kapolri Khawatir Terjadi Lonjakan Kasus COVID-19 saat PON Papua

Pemda harus menyiapkan langkah luar biasa agar laju pertumbuhan COVID-19 tidak mengalami peningkatan ketika berlangsungnya perhelatan pekan olahraga nasional tersebut.

Kelompok Bersenjata di Ethiopia Serang Bus Penumpang, 34 Orang Tewas
Dunia
Kelompok Bersenjata di Ethiopia Serang Bus Penumpang, 34 Orang Tewas

Kelompok bersenjata di Ethiopia barat menewaskan sedikitnya 34 orang dalam serangan bus pada Sabtu (14/11) malam.

KPK Pastikan Bakal Lindungi Saksi yang Dilaporkan Haji Isam ke Mabes Polri
Indonesia
KPK Pastikan Bakal Lindungi Saksi yang Dilaporkan Haji Isam ke Mabes Polri

KPK memastikan bakal melindungi mantan tim Pemeriksa Pajak Direktorat Jenderal Pajak Yulmanizar yang dilaporkan pemilik PT Jhonlin Baratama, Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam ke Mabes Polri.

Pasien Sembuh dari COVID-19 di RSD Wisma Atlet Nyaris 77 Ribu Orang
Indonesia
Pasien Sembuh dari COVID-19 di RSD Wisma Atlet Nyaris 77 Ribu Orang

Perkembangan jumlah pasien rawat inap di RSD Wisma Atlet tower 4, 5, 6 dan 7 total 1.318 orang, 628 pria, dan 690 perempuan

Pemerintah Diminta Buktikan UU Cipta Kerja tak Rugikan Rakyat
Indonesia
Pemerintah Diminta Buktikan UU Cipta Kerja tak Rugikan Rakyat

pemerintah perlu membuktikan bahwa Omnibus Law UU Cipta Kerja berhasil menumbuhkan perekenomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk kalangan buruh.

Pokja Genetik UGM Pastikan Varian Baru COVID-19 Belum Terdeteksi di DIY
Indonesia
Pokja Genetik UGM Pastikan Varian Baru COVID-19 Belum Terdeteksi di DIY

"Sampai pemeriksaan (sampel) terakhir belum terdeteksi," kata Ketua Pokja Genetik Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK) UGM dr Gunadi

Pusako Pertanyakan Korupsi di Masa Pandemi Tidak Jadi Pemberat Vonis Juliari
Indonesia
Pusako Pertanyakan Korupsi di Masa Pandemi Tidak Jadi Pemberat Vonis Juliari

"Jika ingin membuat koruptor jera, terutama penyelenggara negara, maka sanksi pidananya harus tegas 20 tahun atau seumur hidup," tegas Feri.