Labeli KKB Sebagai Teroris Dinilai Bakal Berdampak Psiko Sosial Bagi Papua Kapolres Mimika AKBP IGG Era Adhinata bersama komandan satuan TNI merelease penangkapan anggota KKB.(ANTARA News Papua/HO-Satgas Nemangkawi)

MerahPutih.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengkiritik wacana pemerintah yang hendak mengategorikan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua sebagai organisasi terorisme.

Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti menilai, wacana tersebut menunjukkan, pendekatan keamanan masih digunakan pemerintah dalam penanganan masalah di Papua. Sehingga, pemerintah gagal dalam memahami akar konflik Papua yang sebenarnya.

Baca Juga:

BIN Sebut KKB di Papua Layak Disebut Teroris

"Ini juga membuka jalan bagi penggunaan pendekatan keamanan (militeristik) dalam penyelesaiannya," ujar Fatia dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis (8/4).

Fatia khawatir, pelabelan terorisme terhadap KKB akan menimbulkan dampak psiko-sosial bagi masyarakat Papua.

"Orang yang berasal dari Papua yang menetap di daerah lain di Indonesia juga berpotensi dilabeli sebagai teroris oleh masyarakat setempat," imbuh dia.

Menurut Fatia, pendekatan keamanan terkait masalah Papua sangat mencolok dalam dua tahun terakhir. Misalnya, peningkatan pengamanan pasca-peristiwa rasisme di Surabaya pada 2019.

Awalnya, pemerintah melakukan pelambatan yang disusul blokade akses internet. Namun ketika kekerasan pecah, pemerintah justru menambah jumlah personel keamanan.

Ter Jangkup, anggota KKB Kali Kopi pimpinan Joni Botak dikawal aparat bersenjata lengkap dihadirkan saat konferensi pers di Kantor Pelayanan Polres Mimika, Rabu (17/3/2021). (ANTARA/Evarianus Supar)
Ter Jangkup, anggota KKB Kali Kopi pimpinan Joni Botak dikawal aparat bersenjata lengkap dihadirkan saat konferensi pers di Kantor Pelayanan Polres Mimika, Rabu (17/3/2021). (ANTARA/Evarianus Supar)

Kemudian pada 2020, Kontras menemukan 49 peristiwa kekerasan di Papua, seperti penembakan, penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, pembubaran paksa, intimidasi serta tindakan tidak manusiawi. Pelaku peristiwa kekerasan itu didominasi personel Polri dan TNI.

Pada 2021, kata Fatia, kematian warga sipil atas konflik bersenjata juga kembali terjadi. Ironisnya, langkah kontradiktif dalam merespons situasi Papua tersebut masih dilakukan.

Alih-alih menarik pasukan TNI-Polri dari Papua, lanjut dia, pemerintah justru menurunkan kembali, atau dalih yang digunakan pemerintah, pertukaran pasukan di tengah konflik.

"Sedangkan berbagai fakta kekerasan akibat operasi keamanan menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan militeristik selama ini terhadap Papua hanya melahirkan bencana kemanusiaan," ucap dia.

Baca Juga:

Cium Bendera Merah Putih, Mantan Komandan KKB Kembali ke Pangkuan NKRI

Wacana pelabelan terorisme terhadap KKB di Papua dilontarkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar.

Boy mengatakan, gagasan tersebut tengah dibahas oleh BNPT bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait.

"Kami sedang terus gagas diskusi dengan beberapa kementerian dan lembaga berkaitan dengan masalah nomenklatur, KKB untuk kemungkinannya apakah ini bisa dikategorikan sebagai organisasi terorisme," kata Boy dalam rapat dengan Komisi III DPR, Senin (22/3).

Menurut Boy, kejahatan yang dilakukan oleh KKB layak disejajarkan dengan aksi teror. Sebab, perbuatan KKB menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, senjata api. Termasuk menimbulkan efek ketakutan yang luas di tengah masyarakat.

"Kondisi-kondisi riil di lapangan sebenarnya dapat dikatakan telah melakukan aksi-aksi teror," ujar Boy. (Knu)

Baca Juga:

Pemasok Makanan untuk KKB Kali Kopi Pimpinan Joni Botak Diringkus

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Muluskan Reklamasi Ancol, Pemprov DKI Perlu Kembalikan Dua Raperda
Indonesia
Muluskan Reklamasi Ancol, Pemprov DKI Perlu Kembalikan Dua Raperda

Dua rancangan peraturan daerah (raperda) yang sempat ditarik Pemprov yakni raperda tentang zonasi dan Perda tentang tata ruang perlu digodok bareng eksekutif dan legislatif.

Percepat Sertifikasi N219, PT DI Gunakan 2 Prototype
Indonesia
Percepat Sertifikasi N219, PT DI Gunakan 2 Prototype

Proses sertifikasi pesawat terbang N219 diantaranya meliputi pemeriksaan technical documents, ground test, flight test, dan conformity process.

Penumpukan Penumpang di Bandara Soetta Gegara Kebijakan Menhub Longgarkan Transportasi
Indonesia
Penumpukan Penumpang di Bandara Soetta Gegara Kebijakan Menhub Longgarkan Transportasi

Masyarakat jadi mengartikan boleh bepergian seenaknya asal memenuhi persyaratan yang dibutuhkan.

Jokowi Beri Santunan Pegawai Bergaji di Bawah Rp5 Juta, Begini Tanggapan Buruh
Indonesia
Jokowi Beri Santunan Pegawai Bergaji di Bawah Rp5 Juta, Begini Tanggapan Buruh

Pemerintah akan memberikan santunan kepada pegawai swasta dengan gaji di bawah Rp5 juta per bulan.

Polisi Tegaskan Operasi Mantap Praja Petakan Daerah Rawan Pemilu
Indonesia
Polisi Tegaskan Operasi Mantap Praja Petakan Daerah Rawan Pemilu

Polri selanjutnya akan melakukan antisipasi

Reaksi Prabowo Ketika Tahu Anak Emasnya Dicokok KPK
Indonesia
Reaksi Prabowo Ketika Tahu Anak Emasnya Dicokok KPK

"Arahan dari Ketua Umum untuk menunggu perkembangan lebih lanjut informasi dari KPK," kata Dasco

Bertemu Firli Cs, Kabareskrim Komjen Agus Bahas Ini
Indonesia
Bertemu Firli Cs, Kabareskrim Komjen Agus Bahas Ini

Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mendatangi KPK untuk memperkuat kerja sama dalam penegakan hukum terutama terkait tindak pidana korupsi.

Ikappi Kritik Penerapan Ganjil Genap di Pasar
Indonesia
Ikappi Kritik Penerapan Ganjil Genap di Pasar

Sebab kata Abdullah, aturan toko ganjil genap itu malah akan membuat kerumunan di suatu pasar pada jam-jam tertentu.

Jokowi Ultah, Ini Permintaan Novel Baswedan Jelang Vonis Pelaku
Indonesia
Jokowi Ultah, Ini Permintaan Novel Baswedan Jelang Vonis Pelaku

Perasaan empati dan nilai luhur ke-Indonesiaan menjadi fondasi dasar seorang Joko Widodo. Maka tindakan turun, blusukan, dalam keseharian masyarakat adalah praktik yang muncul dari empati.

Ketua DPR Minta Komjen Listyo Benahi Total Institusi Polri
Indonesia
Ketua DPR Minta Komjen Listyo Benahi Total Institusi Polri

Tiga pekerjaan rumah itu adalah terkait penegakan hukum, pelayanan publik, dan reformasi internal