Labeli KKB Papua Sebagai Teroris, Pemerintah Putus Asa Tim tehnisi di Timika, sedang memperbaiki helikopter milik TNI-AD yang tertembak, Selasa (27/4) saat mengevakuasi korban kontak senjata di Kabupaten Puncak. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Kebijakan pelabelan pemerintah terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai teroris dinilai menggambarkan ketidakcakapan pemerintah dalam mengelola dan meniti resolusi konflik di Papua.

Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan, kebijakan itu menunjukkan ekspresi sikap putus asa pemerintah yang tidak kunjung tuntas menangani kelompok perlawanan Papua.

Baca Juga:

Mahfud MD Sebut 92 Persen Warga Papua Pro NKRI

"Bukannya membangun dialog Jakarta-Papua dan mengurangi pendekatan keamanan, pemerintah justru mempertegas pilihan kekerasan bagi penanganan Papua," kata Hendardi dalam keterangan persnya, Kamis (29/4).

Menurut dia selain kontraproduktif, mempercepat dan memperpanjang spiral kekerasan, langkah pemerintah juga rentan menimbulkan pelanggaran HAM yang serius.

Sama seperti penamaan KKB yang merupakan produk negara, penamaan sebagai teroris juga dilakukan oleh negara untuk melegitimasi tindakan-tindakan represif dan pembenaran operasi secara massif di Papua.

"Pelabelan kelompok perlawanan di Papua tidak akan memutus siklus kekerasan yang telah berlangsung lama dan panjang," jelas Hendardi.

Ia menyebut, kegagalan aparat keamanan dalam melumpuhkan kelompok bersenjata selama ini, lebih dikarenakan kurangnya dukungan dan kepercayaan dari rakyat setempat. Selain kondisi geografis dan pengenalan area di pegunungan sebagai kendala utama.

"Pelabelan teroris dan tindakan operasi lanjutannya adalah kebijakan terburuk Jokowi atas Papua," papar dia.

Aktivitas warga Papua. (Foto: Antara)
Aktivitas warga Papua. (Foto: Antara)

Ia melihat, pelabelan teroris pada KKB akan menimbulkan implikasi. Pertama, pelabelan ini menutup ruang dialog Jakarta-Papua yang direkomendasikan oleh banyak pihak sabagai jalan membangun perdamaian.

Kedua, meningkatnya eskalasi kekerasan yang berdampak langsung pada rakyat Papua seperti terpaksa mengungsi untuk mencari selamat, kehilangan penghasilan ekonomi, anak-anak tidak bersekolah, kesehatan dan sanitasi lingkungan terganggu serta hal lain-lain.

Ketiga, pelabelan terorisme membuka terjadinya pelembagaan rasisme dan diskriminasi berkelanjutan atas warga Papua secara umum, mengingat tidak jelasnya definisi siapa yang dinyatakan teroris.

"Pilihan Jokowi melabeli KKB Papua sebagai teroris dan dampak lanjutan yang akan terjadi, akan menutup kesempatan membangun Papua secara humanis, sebagaimana yang dijanjikannya dalam berbagai kesempatan," imbuh Hendardi.

Ia mengklaim, pilihan realistis bagi Papua adalah penyelesaian secara damai dimulai dengan kesepakatan penghentian permusuhan, membangun dialog dan susun skema-skema pembangunan yang disepakati.

"Revisi UU Otonomi Khusus Papua bisa menjadi momentum mendialogkan isu-isu krusial Papua, termasuk soal penanganan pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat," tutup Hendardi. (Knu)

Baca Juga:

Pemerintah Nyatakan KKB Papua sebagai Teroris

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Berkas Lengkap, Irjen Napoleon Bonaparte Ditahan Bareskrim
Indonesia
Berkas Lengkap, Irjen Napoleon Bonaparte Ditahan Bareskrim

Bareskrim menangkap Kadiv Hub Inter Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan pengusaha Tommy Sumardi.

100 Hari Kerja Gibran, PKS Solo Sebut Kinerjanya Belum Terlihat
Indonesia
100 Hari Kerja Gibran, PKS Solo Sebut Kinerjanya Belum Terlihat

Wakil Ketua DPRD Solo, Sugeng Riyanto, menyebut masa 100 hari belum bisa menggambarkan kinerja pimpinan daerah secara utuh.

Kasus Suap Benur, KPK Dalami Pengumpulan Uang untuk Edhy Prabowo
Indonesia
Kasus Suap Benur, KPK Dalami Pengumpulan Uang untuk Edhy Prabowo

Pada Jumat kemarin, penyidik juga memeriksa Mohamad Tabroni

Gerindra Resmi Dukung Gibran, Ketua DPC PDIP Solo: Dua Partai Lainnya Menyusul
Indonesia
Gerindra Resmi Dukung Gibran, Ketua DPC PDIP Solo: Dua Partai Lainnya Menyusul

Rudy mengaku komunikasi telah dilakukan bersama kedua partai tersebut.

BMKG Prediksi Manado akan Dilanda Gelombang Tinggi Hingga Empat Meter
Indonesia
BMKG Prediksi Manado akan Dilanda Gelombang Tinggi Hingga Empat Meter

Data BMKG, tekanan rendah sebesar 1007 hPa terjadi di Laut Arafuru dan sirkulasi udara teridentifkasi di Samudra Hindia utara Aceh

Dukung Pariwisata Bali, Diagnos Lab luncurkan PCR Sameday
Lainnya
Dukung Pariwisata Bali, Diagnos Lab luncurkan PCR Sameday

Kehadiran Laboratorium PCR ini untuk mengembalikan kecepatan uji swab PCR di Bali

Anies Minta Karyawan Naik Sepeda ke Kantor Diberi Insentif
Indonesia
Anies Minta Karyawan Naik Sepeda ke Kantor Diberi Insentif

"Kami harap perusahaan setiap kantor memberikan insentif bagi mereka yang baik sepeda," kata Anies di Jakarta, Jumat (4/6).

KPK Tindak Lanjuti Laporan Dugaan Gratifikasi Menteri Suharso Monoarfa
Indonesia
KPK Tindak Lanjuti Laporan Dugaan Gratifikasi Menteri Suharso Monoarfa

Monoarfa dilaporkan ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi berupa bantuan carter pesawat jet pribadi saat kunjungan Suharso ke Medan dan Aceh pada Oktober 2020.

Kapolri: UU ITE Digunakan untuk Saling Lapor dan Berpotensi Timbulkan Polarisasi
Indonesia
Kapolri: UU ITE Digunakan untuk Saling Lapor dan Berpotensi Timbulkan Polarisasi

Ada kesan UU ITE hanya keras terhadap kelompok tertentu

ASN Serba Salah Pilkada Ada Petahana, KPK: Ini Fakta
Indonesia
ASN Serba Salah Pilkada Ada Petahana, KPK: Ini Fakta

Netralitas ASN sebetulnya merupakan masalah dari kontestan pemilu serta Partai Politik