Labeli KKB Papua Sebagai Teroris, Pemerintah Putus Asa Tim tehnisi di Timika, sedang memperbaiki helikopter milik TNI-AD yang tertembak, Selasa (27/4) saat mengevakuasi korban kontak senjata di Kabupaten Puncak. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Kebijakan pelabelan pemerintah terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai teroris dinilai menggambarkan ketidakcakapan pemerintah dalam mengelola dan meniti resolusi konflik di Papua.

Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan, kebijakan itu menunjukkan ekspresi sikap putus asa pemerintah yang tidak kunjung tuntas menangani kelompok perlawanan Papua.

Baca Juga:

Mahfud MD Sebut 92 Persen Warga Papua Pro NKRI

"Bukannya membangun dialog Jakarta-Papua dan mengurangi pendekatan keamanan, pemerintah justru mempertegas pilihan kekerasan bagi penanganan Papua," kata Hendardi dalam keterangan persnya, Kamis (29/4).

Menurut dia selain kontraproduktif, mempercepat dan memperpanjang spiral kekerasan, langkah pemerintah juga rentan menimbulkan pelanggaran HAM yang serius.

Sama seperti penamaan KKB yang merupakan produk negara, penamaan sebagai teroris juga dilakukan oleh negara untuk melegitimasi tindakan-tindakan represif dan pembenaran operasi secara massif di Papua.

"Pelabelan kelompok perlawanan di Papua tidak akan memutus siklus kekerasan yang telah berlangsung lama dan panjang," jelas Hendardi.

Ia menyebut, kegagalan aparat keamanan dalam melumpuhkan kelompok bersenjata selama ini, lebih dikarenakan kurangnya dukungan dan kepercayaan dari rakyat setempat. Selain kondisi geografis dan pengenalan area di pegunungan sebagai kendala utama.

"Pelabelan teroris dan tindakan operasi lanjutannya adalah kebijakan terburuk Jokowi atas Papua," papar dia.

Aktivitas warga Papua. (Foto: Antara)
Aktivitas warga Papua. (Foto: Antara)

Ia melihat, pelabelan teroris pada KKB akan menimbulkan implikasi. Pertama, pelabelan ini menutup ruang dialog Jakarta-Papua yang direkomendasikan oleh banyak pihak sabagai jalan membangun perdamaian.

Kedua, meningkatnya eskalasi kekerasan yang berdampak langsung pada rakyat Papua seperti terpaksa mengungsi untuk mencari selamat, kehilangan penghasilan ekonomi, anak-anak tidak bersekolah, kesehatan dan sanitasi lingkungan terganggu serta hal lain-lain.

Ketiga, pelabelan terorisme membuka terjadinya pelembagaan rasisme dan diskriminasi berkelanjutan atas warga Papua secara umum, mengingat tidak jelasnya definisi siapa yang dinyatakan teroris.

"Pilihan Jokowi melabeli KKB Papua sebagai teroris dan dampak lanjutan yang akan terjadi, akan menutup kesempatan membangun Papua secara humanis, sebagaimana yang dijanjikannya dalam berbagai kesempatan," imbuh Hendardi.

Ia mengklaim, pilihan realistis bagi Papua adalah penyelesaian secara damai dimulai dengan kesepakatan penghentian permusuhan, membangun dialog dan susun skema-skema pembangunan yang disepakati.

"Revisi UU Otonomi Khusus Papua bisa menjadi momentum mendialogkan isu-isu krusial Papua, termasuk soal penanganan pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat," tutup Hendardi. (Knu)

Baca Juga:

Pemerintah Nyatakan KKB Papua sebagai Teroris

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Sebut Tingkat Kepatuhan LHKPN 2021 Capai 93,10 Persen
Indonesia
KPK Sebut Tingkat Kepatuhan LHKPN 2021 Capai 93,10 Persen

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2021 mencapai 93,10 persen.

Koalisi Antikorupsi Sebut Ruwatan KPK untuk Hilangkan Roh Jahat
Indonesia
Koalisi Antikorupsi Sebut Ruwatan KPK untuk Hilangkan Roh Jahat

Ruwatan merupakan tradisi upacara adat untuk membuang sial atau menyelamatkan orang dari gangguan tertentu.

Berikut Penyaluran BLT per Juni 2021 Buat Dorong Pemulihan Ekonomi
Indonesia
Berikut Penyaluran BLT per Juni 2021 Buat Dorong Pemulihan Ekonomi

Realisasi PEN juga termasuk perlindungan sosial yang mencapai Rp64,91 triliun atau 43,8 persen dari pagu Rp148,27 triliun.

Penjabat Gubernur Wajib Laporkan Kinerja Per 3 Bulan
Indonesia
Penjabat Gubernur Wajib Laporkan Kinerja Per 3 Bulan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi melantik lima penjabat (Pj) gubernur, untuk lima provinsi, yakni Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Papua Barat. Pelantikan digelar di Ruang Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Kamis (12/5).

 Parfum Kemenyan Sampai Hasil Olahan Hutan Terkini Tampil di Expo 2020 Dubai
Indonesia
Parfum Kemenyan Sampai Hasil Olahan Hutan Terkini Tampil di Expo 2020 Dubai

Komoditas kopi juga turut andil dalam rolling exhibition, sepertihalnya kopi liberika yang ditanam di lahan gambut. Jenis kopi ini dapat memberikan cita rasa yang unik di mana aromanya seperti aroma buah nangka dengan rasa asamnya yang kuat.

Wali Kota Bogor Larang Sahur on The Road: Silakan Berbagi ke Panti Asuhan
Indonesia
Wali Kota Bogor Larang Sahur on The Road: Silakan Berbagi ke Panti Asuhan

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mempersilakan warga yang ingin membagikan makanan ke tempat-tempat yang memang membutuhkan, seperti panti asuhan, tempat ibadah, atau di kediaman lingkungan masing-masing.

Wagub DKI Klaim Pengusaha Tidak Keberatan UMP Naik 5 Persen
Indonesia
Wagub DKI Klaim Pengusaha Tidak Keberatan UMP Naik 5 Persen

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengklaim kenaikan UMP 2022 sudah mendapatkan lampu hijau dari pengusaha saat melakukan diskusi dengan Pemprov DKI.

Rumah Dinas Camat Jadi Lokasi Isoman, Wagub DKI: Daripada Tak Terpakai
Indonesia
Rumah Dinas Camat Jadi Lokasi Isoman, Wagub DKI: Daripada Tak Terpakai

Termasuk lokasi isolasi mandiri lainnya seperti griya, wisma, rusun, hingga GOR bisa saja dijadikan tempat isolasi

Plafon SD Joyotakan Ambrol, Gibran Pastikan Perbaiki pada Januari 2022
Indonesia
Plafon SD Joyotakan Ambrol, Gibran Pastikan Perbaiki pada Januari 2022

Plafon salah satu ruangan SD Joyotakan, Kota Solo ambrol karena air hujan yang bocor.

[HOAKS atau FAKTA]: Video Penggerebekan Pasangan Gancet akibat Terkena Azab
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Video Penggerebekan Pasangan Gancet akibat Terkena Azab

ebuah akun Facebook bernama Seblak Gerasi mengunggah video berdurasi 7 menit yang memperlihatkan pasangan mesum yang diduga gancet sedang digerebek warga.