La Nyalla Tegaskan DPD Palang Pintu Halau Jabatan Presiden Tiga Periode Ketua DPD La Nyalla Mattalitti (kedua kanan). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - DPD RI tak akan membiarkan terjadinya tambahan periode jabatan Presiden RI. Demikian disampaikan Ketua DPD La Nyalla Mattalitti pada acara Dialog Kebangsaan bertema "Mencari Solusi Permasalahan Negara dan Bangsa" di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/3).

"Saya tegaskan bahwa kami, DPD RI merupakan palang pintu agar jangan sampai ada penambahan tiga periode jabatan presiden," kata La Nyalla.

Senator asal Jawa Timur itu mengaku tak masalah jika partai politik hendak melakukan amendemen konstitusi. Namun sebagai wakil daerah, La Nyalla menegaskan jika DPD merupakan lembaga non-partisan.

Baca Juga:

Survei LSJ: 71,2 Persen Masyarakat Tidak Setuju Masa Jabatan Presiden Diperpanjang

"Kami ini amendemen. Kami non-partisan. Kami sebagai seorang independen juga berhak mengajukan diri menjadi presiden. Saya sampaikan silakan saja kalau mau amandemen konstitusi," papar La Nyalla.

Menurut dia, saluran presiden dari jalur independen bukan hal tabu.

"Wali kota dan bupati ada jalur independen. Gubernur juga ada calon independen. Kenapa presiden tidak. Kenapa? Takut?" tanya La Nyalla.

Pada kesempatan itu, La Nyalla mengajak kepada rakyat Indonesia untuk mengawasi kinerja Mahkamah Konstitusi (MK).

"Saya sampaikan kepada kita semua bahwa yang harus kita soroti adalah adalah Mahkamah Konstitusi. Dia bisa memutuskan ke sana ke sini," tegas La Nyalla.

Baca Juga:

Pimpinan DPD Usul Semua Mantan Presiden Jadi Pahlawan Nasional

La Nyalla mengatakan, di balik kekuasaan yang dimiliki MK, ada kekuasaan yang lebih tinggi dan tak terbatas yakni kekuasaan Tuhan.

"Untuk itu, kita harus memberi peringatan kepada MK bahwa keputusan yang mereka buat akan dimintai pertanggungjawabannya kelak. Jangan kita ini hidup di dunia untuk main-main," ujarnya.

Dikatakannya, dalam pemilu, bagaimana mungkin basis suara didasarkan pada pemilihan sebelumnya.

"Bagaimana mungkin kita cari presiden untuk tahun 2024 tapi berbasis Pemilu 2019. Kalau mau dipisahkan. Pemilihan DPR dulu, baru presiden," imbuhnya.

La Nyalla menekankan, masih banyak yang harus dibenahi di negeri ini.

"Sudah saatnya kita memiliki generasi dan pemimpin pelurus bangsa di tahun 2024," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Jabatan Presiden Diperpanjang, Tandem Jokowi di Solo Tegaskan Indonesia Kembali ke Orde Baru

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Perhimpunan INTI Bali Salurkan Bantuan 5 Ton Beras untuk Masyarakat Badung
Indonesia
Perhimpunan INTI Bali Salurkan Bantuan 5 Ton Beras untuk Masyarakat Badung

Masyarakat Tionghoa Bali bersama Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) Bali Peduli Bangsa memberi bantuan lima ton beras kepada Pemerintah Kabupaten Badung yang akan disalurkan kepada masyarakat.

Mahfud MD: Anggota KPU dan Bawaslu akan Dilantik oleh Presiden pada 12 April 2022
Indonesia
Mahfud MD: Anggota KPU dan Bawaslu akan Dilantik oleh Presiden pada 12 April 2022

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027 akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 12 April 2022. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.

Arus Balik Mulai Dirasakan di Pelabuhan Bakauheni-Merak
Indonesia
Arus Balik Mulai Dirasakan di Pelabuhan Bakauheni-Merak

Terjadi peningkatan jumlah perjalanan apabila dibandingkan dengan jumlah perjalanan sehari sebelumnya, yakni Senin (2/5) yang sebelumnya berjumlah 97 perjalanan (trip) sehingga terdapat selisih sebesar 17 perjalanan.

Ingat! Dilarang Nobar Liga 1
Indonesia
Ingat! Dilarang Nobar Liga 1

Para suporter diingatkan tidak membuat acara yang melanggar kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan berdampak negatif pada tim kesayangan mereka.

Dianggap Langgar Hak Cipta, Tiktok Digugat ke PN Jakpus
Indonesia
Dianggap Langgar Hak Cipta, Tiktok Digugat ke PN Jakpus

TikTok dan ByteDance Inc dianggap melanggar Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

KPK Dalami Suap Pajak dari Bank Panin Hingga PT Jhonlin Baratama
Indonesia
KPK Dalami Suap Pajak dari Bank Panin Hingga PT Jhonlin Baratama

Lembaga antirasuah itu menduga uang suap itu berkaitan dengan pemeriksaan pajak PT Jhonlin Baratama (JB), PT Gunung Madu Plantations (GMP), serta PT Bank Panin (PT BPI).

Jerinx Dituntut 2 Tahun Penjara
Indonesia
Jerinx Dituntut 2 Tahun Penjara

Jaksa meyakini, Jerinx bersalah melakukan pengancaman berisi kekerasan terhadap Adam Deni.

Pengamat Bilang Pertemuan Ketua Umum Golkar, PAN, PPP Menyiratkan Empat Hal
Indonesia
Pengamat Bilang Pertemuan Ketua Umum Golkar, PAN, PPP Menyiratkan Empat Hal

"Bisa berbeda dengan apa yang pernah terjadi menjelang Pilpres 2019 lalu. Pertemuan ini paling tidak menyiratkan empat hal," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/5).

MUI: Aparat Penegak Hukum Perlu Bantu Menag Tindak Penyelewengan Dana BOP Pesantren
Indonesia
MUI: Aparat Penegak Hukum Perlu Bantu Menag Tindak Penyelewengan Dana BOP Pesantren

Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, mendukung sikap tegas Kemenag dalam menindak oknum yang terbukti menyelewengkan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pesantren.

[HOAKS atau FAKTA]: Bahaya Makan Cokelat Setelah Konsumsi Mi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Bahaya Makan Cokelat Setelah Konsumsi Mi

Akun Instagram @bimassanss menjawab sebuah tweet dengan narasi “makan coklat ga boleh setelah makan mie… lah ini malah dicampur Loudly crying face”.