Ketua DPD Sebut Wadah Ketatanegaraan Indonesia Sudah Berubah Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Demokrasi di Indonesia dinilai telah bergeser semangatnya. Demokrasi yang semula 'Dari Rakyat, Oleh Rakyat, dan Untuk Rakyat’, telah bergeser menjadi, ‘Dari Rakyat, Oleh Parpol dan Presiden, Untuk Kekuasaan’.

Penilaian itu disampaikan Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti saat membuka Simposium Demokrasi yang diselenggarakan oleh Progressive Democracy Watch bertema 'Menggagas Strategi dan Aksi Peningkatan Kualitas Demokrasi Indonesia', Kamis (10/3).

Baca Juga

Gula Pasir Hilang di Pasaran, La Nyalla: Ada Apa dengan Pemerintah?

Sebab, wadah ketatanegaraan Indonesia telah berubah sejak amandemen 2002 silam. Jika sebelumnya, rakyat memberikan mandat kepada rakyat yang merupakan para hikmat, di lembaga tertinggi pemegang kedaulatan rakyat, untuk kemudian menyusun arah perjalanan bangsa, dan memilih mandataris untuk menjalankan demi rakyat, telah berubah total.

Menurut alumnus Universitas Brawijaya itu, saat ini kedaulatan rakyat hanya diberikan melalui Pemilu 5 tahun sekali kepada dua kelompok, legislatif dan presiden .

"Dalam pemilu itu rakyat memilih partai politik dan memilih presiden secara langsung. Dimana masing-masing memiliki janji politik sendiri," katanya.

La Nyalla menambahkan, tidak ada lagi wadah yang utuh yang menampung semua elemen bangsa dalam ikut menentukan arah perjalanan bangsa. Lembaga tertinggi yang dahulu merupakan wujud kedaulatan rakyat yang terdiri dari berbagai golongan, agama dan etnis sebagai pemilik negara ini sudah dihapus.

“DPD RI sebagai representasi daerah juga tidak memiliki ruang. Karena, kewenangan yang diberikan konstitusi sangat terbatas," urainya.

Hasil dari amandemen saat itu memang memberi kekuasaan yang sangat besar kepada partai politik dan Presiden saja.

Apa yang didalilkan bahwa legislatif menjadi sarana check and balances terhadap eksekutif nyatanya tidak terjadi. Sebab, lanjut dia, koalisi mayoritas partai politik berada di lingkar kekuasaan bersama pemerintah.

"Yang terjadi justru, DPR menjadi alat untuk mempercepat persetujuan atas Rancangan Undang-Undang maupun PERPPU yang diajukan Pemerintah. Termasuk melahirkan UU yang secara langsung maupun tidak langsung menguntungkan kelompok dan elite penguasa ekonomi di lingkaran kekuasaan," tegas dia.

Baca Juga

La Nyalla Minta Revisi JHT Tak Sekadar Lip Service

Karena partai politik mendapat kekuasaan sangat besar. Mereka menjadi satu-satunya instrumen untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden, yang disodorkan kepada rakyat untuk dipilih.

“Sehingga yang terjadi, Presiden menjadi petugas partai, bukan petugas rakyat,” imbuhnya.

Dikatakan La Nyalla, Amandemen Konstitusi tahun 2002 membuat cita-cita demokrasi sebagai alat untuk menyejahterakan rakyat jauh dari kenyataan. Karena bangsa ini pada kenyataanya malah meninggalkan Demokrasi Pancasila dan Sistem Ekonomi Pancasila sebagai pilihan luhur yang sesuai dengan watak dan karakteristik bangsa majemuk ini.

"Dalam sistem Demokrasi Pancasila, rakyat memberikan mandat dan kedaulatannya kepada rakyat pilihan yang duduk di Lembaga Tertinggi Negara. Mereka dari unsur partai politik, ada Fraksi ABRI (TNI-Polri), utusan daerah dan utusan golongan. Kemudian menyusun arah perjalanan bangsa dan memilih mandataris rakyat, yaitu seorang Presiden, untuk menjalankan arah yang telah disusun," kata LaNyalla.

"Karena itulah Presiden terpilih adalah seorang Mandataris Rakyat alias petugas rakyat. Sehingga benar-benar tercipta apa yang disebut, ‘Dari Rakyat, Oleh Rakyat dan Untuk Rakyat’," sambungnya.

Demikian juga dengan Sistem Ekonomi Pancasila. Dimana perekonomian disusun atas azas kekeluargaan, dengan mengutamakan hajat hidup orang banyak, dengan memastikan kekayaan yang ada dikuasai oleh negara untuk sepenuhnya kemakmuran rakyat.

"Makanya ekonomi disusun dengan tiga Palka yang saling memiliki garis demarkasi. Yaitu Koperasi atau Usaha Rakyat, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta Nasional, maupun Asing. Ketiganya tidak saling bersaing tapi diatur dengan semangat yang termaktub di dalam Pasal 33 UUD 1945 Naskah Asli," ucap dia.

Oleh karena itu, La Nyalla menyarankan kepada semua elemen bangsa, termasuk aktivis di Progressive Democracy Watch untuk menyelami kembali suasana kebatinan dan pemikiran luhur para pendiri bangsa kita.

"Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Apalagi secara sadar membiarkan bangsa ini tercerabut dari akar dan budayanya. Jangan biarkan bangsa ini terpisah dari ideologi bangsanya. Karena kita memiliki peradaban unggul yang dilahirkan dari kejayaan Kerajaan dan Kesultanan Nusantara. Kita adalah bangsa yang memiliki Mutiara Pancasila," tegasnya. (Pon)

Baca Juga

Pemilu 2024 Diusulkan Ditunda, La Nyalla: Bisa Pecah Revolusi Sosial

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Janjikan RUU Migas Dibahas Tahun 2022
Indonesia
DPR Janjikan RUU Migas Dibahas Tahun 2022

RUU Migas tidak masuk dalam daftar 40 RUU Prolegnas, tetapi menjadi carry over tahun sebelumnya, sehingga harus dibahas pada tahun depan.

11 Anggota GMBI Jadi Tersangka Pengerusakan Polda Jawa Barat
Indonesia
11 Anggota GMBI Jadi Tersangka Pengerusakan Polda Jawa Barat

Kini, ada 11 orang anggota GMBI sebagai tersangka perusakan fasilitas di Polda Jawa Barat

[HOAKS atau FAKTA]: Jelang Idul Adha Kasus COVID-19 Naik Lagi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jelang Idul Adha Kasus COVID-19 Naik Lagi

Beredar informasi berupa postingan di Facebook yang menyatakan bahwa angka COVID-19 naik secara disengaja menjelang Idul Adha.

Militer Gulingkan Presiden Burkina Faso
Dunia
Militer Gulingkan Presiden Burkina Faso

pengambilalihan kekuasaan diklaim militer, dilakukan tanpa kekerasan dan bahwa orang-orang yang ditahan berada di lokasi yang aman.

Menkes akan Cabut Izin Laboratorium yang Tak lapor Hasil Tes COVID-19 ke Sistem
Indonesia
Menkes akan Cabut Izin Laboratorium yang Tak lapor Hasil Tes COVID-19 ke Sistem

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menginstruksikan semua laboratorium (Lab) pemeriksaan tes COVID-19 untuk memasukan hasil tes PCR ke dalam sistem New All Record (NAR) Kemenkes. Bagi Lab yang tidak patuh, izin operasionalnya akan dibekukan atau bahkan dicabut.

Bawaslu Bikin Tim Pantau Proses Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu
Indonesia
Bawaslu Bikin Tim Pantau Proses Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu

pengumuman resmi tentang pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2024 yang dimulai pada tanggal 1 - 14 Agustus 2022 akan disampaikan pada Jumat 29 Juli 2022 mendatang.

[HOAKS atau FAKTA]: Nama Ibu Kota Nusantara Dipilih untuk Hormati Pimpinan PKI Aidit
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Nama Ibu Kota Nusantara Dipilih untuk Hormati Pimpinan PKI Aidit

Beredar di media sosial (medsos) Twitter jika pemilihan nama Nusantara sebagai ibu kota baru dimaksudkan untuk menghormati pimpinan Partai Komunis Indonesia (PKI) DN Aidit yaitu Dipa Nusantara Aidit.

Jokowi Diminta Cermati Motivasi Orang Sekitarnya yang Gaungkan Jabatan Presiden Tiga Periode
Indonesia
Ratusan Nakes Kota Yogyakarta Positif COVID-19 Walau Sudah Divaksin Booster
Indonesia
Ratusan Nakes Kota Yogyakarta Positif COVID-19 Walau Sudah Divaksin Booster

Para tenaga kesehatan memang menjadi kelompok rentan terpapar karena mereka bekerja di garda paling depan

AHY Instruksikan Kader Demokrat Panaskan Mesin Partai demi Menangi Pemilu 2024
Indonesia
AHY Instruksikan Kader Demokrat Panaskan Mesin Partai demi Menangi Pemilu 2024

"Mari kita semua fokus menatap ke depan dan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk bisa meraih kemenangan di Pemilu 2024," sambung AHY.