La Nyalla Kritik Kebijakan Jokowi Larang Ekspor CPO Pedagang memasukkan minyak goreng curah ke dalam plastik kemasan di Pasar Minggu, Jakarta, Selasa (8/10/2019). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj. (Dok ANTARA)

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang ekspor CPO dan minyak goreng per Kamis (28/4) mendatang, hingga batas waktu yang belum ditentukan. Namun, kebijakan tersebut mendapat kritikan dari Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti.

Menurut La Nyalla, kebijakan itu hanya terapi kejut dan bersifat karitatif (menyenangkan rakyat), tetapi belum menyentuh persoalan yang fundamental. Demikian dikatakan La Nyalla di sela reses di Jawa Timur, Sabtu (23/4).

Baca Juga

Larangan Ekspor Minyak Goreng Dinilai Upaya Negara Lawan Kepentingan Pengusaha

“Presiden sepertinya sengaja memberi terapi kejut saja kepada semua pihak. Baik para pengusaha, maupun para pembantunya yang terkait soal itu. Tetapi saya yakin segera dibuka kembali. Karena total jumlah produksi tidak bisa diserap di dalam negeri,” urai La Nyalla.

Karena itu, dirinya mengatakan bahwa bukan itu jurusnya. Sebab, jurus yang dibutuhkan terkait dengan keberanian kita mengubah arah kebijakan perekonomian nasional yang sudah telanjur menyerahkan hajat hidup orang banyak kepada mekanisme pasar.

“Jurus yang paling jitu adalah dengan kesadaran kita sebagai bangsa untuk melakukan koreksi fundamental arah kebijakan perekonomian nasional kita dalam perspektif negara kesejahteraan, sesuai amanat Pasal 33 ayat 1, 2 dan 3. Bukan ayat 4 hasil Amandemen,” tandas Ketua Pemuda Pancasila Jawa Timur itu.

Baca Juga

Kejagung Miliki Bukti Percakapan para Tersangka Kasus Minyak Goreng

Dikatakan La Nyalla, terhadap semua hajat hidup orang banyak, terutama yang menyangkut sumber daya alam, negara harus hadir dalam lima afirmatif. Yaitu; kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan. Sehingga tidak bisa diberikan begitu saja ke swasta, apalagi asing. Lalu negara terima bea ekspor dan royalti.

“Apalagi dalam perkebunan sawit, dana dari pungutan ekspor yang dikumpulkan di BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit), penggunaannya ditentukan oleh Komite Pengarah, yang pimpin Menko Perekonomian, yang melibatkan empat pengusaha Sawit besar, terutama terkait program BioDiesel,” imbuhnya.

Dari triliunan dana yang terkumpul, 80 persen digelontorkan kepada sekitar 10 perusahaan besar Kelapa Sawit untuk subsidi program BioDiesel. Sisanya 5 persen untuk peremajaan sawit rakyat. (Pon)

Baca Juga

Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng dan Bahan Baku Mulai 28 April

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pimpinan DPR Sebut Golkar Belum Kirim Nama Pengganti Azis Syamsuddin
Indonesia
Pimpinan DPR Sebut Golkar Belum Kirim Nama Pengganti Azis Syamsuddin

Azis terjerat kasus dugaan suap penanganan perkara di Pemkab Lampung Tengah.

Penambahan Pasien COVID-19 Alami Penurunan, Kini di Bawah 10 Ribu
Indonesia
Penambahan Pasien COVID-19 Alami Penurunan, Kini di Bawah 10 Ribu

Kasus positif COVID-19 di tanah air kembali bertambah. Tercatat pada 2 September 2021, bertambah 8.955 kasus.

Dishub DKI Ancam Angkut Kendaraan Parkir Liar di Tebet Eco Park
Indonesia
Dishub DKI Ancam Angkut Kendaraan Parkir Liar di Tebet Eco Park

Dinas Perhubungan DKI Jakarta bakal menindak kepada pengendara yang berani parkir liar di bahu jalan kawasan Tebet Eco Park, Jakarta Selatan.

Sufmi Dasco Sambut Baik Rencana Menag Undang Paus Fransiskus ke Indonesia
Indonesia
Sufmi Dasco Sambut Baik Rencana Menag Undang Paus Fransiskus ke Indonesia

"Saya pikir apa yang dilakukan oleh Menteri Agama juga tidak salah ya karena negara kita ini bukan hanya agama tertentu," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/3).

Penyebaran Ratusan Ribu Personel Polri di Titik Keramaian Saat Nataru
Indonesia
Penyebaran Ratusan Ribu Personel Polri di Titik Keramaian Saat Nataru

Polri juga akan membentuk pos pengamanan yang tersebar di 34 provinsi

JHL Group Berikan Bantuan bagi Warga Korban Banjir Desa Panimbang
Indonesia
JHL Group Berikan Bantuan bagi Warga Korban Banjir Desa Panimbang

Menerobos sisa banjir seolah bukan halangan bagi tim JHL Group untuk memberikan bantuan dan pelayanan air bersih untuk warga Desa Citereup, Panimbang, Pandeglang, Banten, Minggu (6/3) pagi.

Disomasi soal Sungai Tercemar, Pemprov Jabar Sebut Sebagai Bentuk Perhatian
Indonesia
Disomasi soal Sungai Tercemar, Pemprov Jabar Sebut Sebagai Bentuk Perhatian

Apa yang direkomendasikan untuk perbaikan lingkungan hidup berbagai sungai di Jabar, telah dilaksanakan bahkan sedang berlangsung.

Mahfud MD: Anggota KPU dan Bawaslu akan Dilantik oleh Presiden pada 12 April 2022
Indonesia
Mahfud MD: Anggota KPU dan Bawaslu akan Dilantik oleh Presiden pada 12 April 2022

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027 akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 12 April 2022. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.

Anggap Polemik TWK KPK 'Panggung', Sekjen Gelora: Ujungnya Sampai 2024
Indonesia
Anggap Polemik TWK KPK 'Panggung', Sekjen Gelora: Ujungnya Sampai 2024

Jadi, intinya panggung ini akan dibikin panjang

Pengamat Nilai Pertemuan PDIP-Gerindra agar Keduanya Bersama-sama di Satu Situasi
Indonesia
Pengamat Nilai Pertemuan PDIP-Gerindra agar Keduanya Bersama-sama di Satu Situasi

Semua ketegangan politik akan mencair jika partai-partai ini melihat masa depan cerah