La Nyalla Kritik Kebijakan Jokowi Larang Ekspor CPO Pedagang memasukkan minyak goreng curah ke dalam plastik kemasan di Pasar Minggu, Jakarta, Selasa (8/10/2019). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj. (Dok ANTARA)

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang ekspor CPO dan minyak goreng per Kamis (28/4) mendatang, hingga batas waktu yang belum ditentukan. Namun, kebijakan tersebut mendapat kritikan dari Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti.

Menurut La Nyalla, kebijakan itu hanya terapi kejut dan bersifat karitatif (menyenangkan rakyat), tetapi belum menyentuh persoalan yang fundamental. Demikian dikatakan La Nyalla di sela reses di Jawa Timur, Sabtu (23/4).

Baca Juga

Larangan Ekspor Minyak Goreng Dinilai Upaya Negara Lawan Kepentingan Pengusaha

“Presiden sepertinya sengaja memberi terapi kejut saja kepada semua pihak. Baik para pengusaha, maupun para pembantunya yang terkait soal itu. Tetapi saya yakin segera dibuka kembali. Karena total jumlah produksi tidak bisa diserap di dalam negeri,” urai La Nyalla.

Karena itu, dirinya mengatakan bahwa bukan itu jurusnya. Sebab, jurus yang dibutuhkan terkait dengan keberanian kita mengubah arah kebijakan perekonomian nasional yang sudah telanjur menyerahkan hajat hidup orang banyak kepada mekanisme pasar.

“Jurus yang paling jitu adalah dengan kesadaran kita sebagai bangsa untuk melakukan koreksi fundamental arah kebijakan perekonomian nasional kita dalam perspektif negara kesejahteraan, sesuai amanat Pasal 33 ayat 1, 2 dan 3. Bukan ayat 4 hasil Amandemen,” tandas Ketua Pemuda Pancasila Jawa Timur itu.

Baca Juga

Kejagung Miliki Bukti Percakapan para Tersangka Kasus Minyak Goreng

Dikatakan La Nyalla, terhadap semua hajat hidup orang banyak, terutama yang menyangkut sumber daya alam, negara harus hadir dalam lima afirmatif. Yaitu; kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan. Sehingga tidak bisa diberikan begitu saja ke swasta, apalagi asing. Lalu negara terima bea ekspor dan royalti.

“Apalagi dalam perkebunan sawit, dana dari pungutan ekspor yang dikumpulkan di BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit), penggunaannya ditentukan oleh Komite Pengarah, yang pimpin Menko Perekonomian, yang melibatkan empat pengusaha Sawit besar, terutama terkait program BioDiesel,” imbuhnya.

Dari triliunan dana yang terkumpul, 80 persen digelontorkan kepada sekitar 10 perusahaan besar Kelapa Sawit untuk subsidi program BioDiesel. Sisanya 5 persen untuk peremajaan sawit rakyat. (Pon)

Baca Juga

Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng dan Bahan Baku Mulai 28 April

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Politisi PDIP Nilai Jokowi Layak jadi Sekjen PBB
Indonesia
Politisi PDIP Nilai Jokowi Layak jadi Sekjen PBB

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah menilai Jokowi layak menjadi Sekjen PBB setelah tidak lagi menjabat sebagai Presiden RI.

Anak Hasil Perkawinan Campur WNI Memungkinkan Menyandang Dwi Kewarganegaraan
Indonesia
Anak Hasil Perkawinan Campur WNI Memungkinkan Menyandang Dwi Kewarganegaraan

Perlu diketahui bahwa masyarakat yang ingin memperoleh kewarganegaraan Indonesia sesuai PP Nomor 21 Tahun 2022 hanya berlaku dua tahun sejak diterbitkan.

Indonesia Cetak Rekor Kesembuhan Tertinggi Harian COVID-19 Sepanjang Sejarah
Indonesia
Indonesia Cetak Rekor Kesembuhan Tertinggi Harian COVID-19 Sepanjang Sejarah

Rekor kembuhan tertinggi sebelumnya pada 6 Agustus 2021 menyentuh angka 48.832.

Kericuhan di Sleman, Polisi Bantah Ada Suporter Sepak Bola Meninggal
Indonesia
Kericuhan di Sleman, Polisi Bantah Ada Suporter Sepak Bola Meninggal

Kepolisian DIY memastikan tidak ada korban meninggal dunia dalam peristiwa kericuhan yang diduga melibatkan oknum tersebut.

Bobotoh Senang Persib Bisa Kembali Merumput
Indonesia
Bobotoh Senang Persib Bisa Kembali Merumput

Sekarang, Persib Bandung dipastikan bisa kembali merumput di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

PDIP Sebut Pemprov Lakukan Pembohongan Publik Anggaran Formula E
Indonesia
PDIP Sebut Pemprov Lakukan Pembohongan Publik Anggaran Formula E

Pemprov melakukan pembohongan publik tentang penggunaan APBD terhadap penyelenggaraan Formula E.

Ketua KPK Bicara Presidential Treshold, Kolega Bersuara
Indonesia
Ketua KPK Bicara Presidential Treshold, Kolega Bersuara

Materi ini yang mungkin KPK bisa ikut berperan melakukan kajian-kajian

Presiden Jokowi dan Ibu Negara Tiba di Korea Selatan
Indonesia
Presiden Jokowi dan Ibu Negara Tiba di Korea Selatan

Rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi di Asia Timur berlanjut dengan kedatangan mereka di Seoul

Raih Penghargaan Swasembada Beras dari IRRI, Jokowi Dorong Rencana Ekspor
Indonesia
Raih Penghargaan Swasembada Beras dari IRRI, Jokowi Dorong Rencana Ekspor

Indonesia tidak hanya bisa memproduksi pangan untuk dalam negeri saja, melainkan juga masuk ke pasar ekspor.

Biaya Karantina di Hotel Dikeluhkan, PHRI: Jauh di Bawah Standar Tarif
Indonesia
Biaya Karantina di Hotel Dikeluhkan, PHRI: Jauh di Bawah Standar Tarif

Satgas telah memperbaiki prosedur registrasi, menambah personel, hingga menambah kamar karantina untuk mengurai antrean sejak Minggu (19/12).