KY Kaji Putusan PT DKI Potong Hukuman Djoko Tjandra https://merahputih.com/media/74/f4/dc/74f4dcaa35c320f279a727e1e721d8cc.jpg

MerahPutih.com - Komisi Yudisial (KY) bakal mengkaji putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI yang memotong hukuman Djoko Soegiarto Tjandra atas perkara dugaan suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) dan pengurusan red notice interpol Polri.

Dalam putusan banding, PT DKI menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 6 bulan pidana penjara lantaran terbukti menyuap Irjen Napoleon dan Brigjen Prasetijo terkait pengurusan penghapusan red notice serta menyuap Jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait upaya permohonan fatwa MA.

Hukuman PT DKI tersebut berkurang setahun dari putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta yang menghukum Djoko Tjandra dengan hukuman 4 tahun dan 6 bulan pidana penjara.

Baca Juga:

PT DKI Potong Hukuman Djoko Tjandra Jadi 3,5 Tahun Penjara

"KY sesuai kewenangannya dalam melakukan anotasi terhadap putusan akan melakukan kajian atas putusan pengadilan," kata Juru Bicara KY Miko Ginting dalam keterangannya, Rabu (28/7).

Miko menegaskan, KY sangat menaruh perhatian terhadap putusan PT DKI terhadap Djoko Tjandra dan beberapa putusan pengadilan lainnya, terutama dari pertimbangan akan pentingnya sensitivitas keadilan bagi masyarakat.

Terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra selaku terdakwa perkara suap kepada jaksa dan perwira tinggi Polri serta pemufakatan jahat. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj.
Terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra selaku terdakwa perkara suap kepada jaksa dan perwira tinggi Polri serta pemufakatan jahat. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj.

Apalagi kata Miko, putusan pengadilan erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat terhadap kehormatan hakim dan integritas pengadilan.

Untuk itu, KY juga elemen masyarakat lainnya, seperti akademisi, peneliti dan organisasi masyarakat untuk mengkaji putusan PT DKI tersebut.

"Anotasi terhadap putusan ini juga dapat diperkuat melalui kajian dari berbagai elemen masyarakat, baik akademisi, peneliti, dan organisasi masyarakat sipil," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Djoko Tjandra Layak Divonis Seumur Hidup

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kapolri dan Panglima TNI Tinjau Pelaksanaan Pembatasan Mobilitas PPKM Darurat
Foto
Kapolri dan Panglima TNI Tinjau Pelaksanaan Pembatasan Mobilitas PPKM Darurat

Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama Panglima TNI, Jenderal TNI Hadi Tjahjanto meninjau langsung pelaksanaan operasi Aman Nusa II penanganan Covid-19 lanjutan saat pemberlakuan PPKM Darurat di Pos Pembatasan Mobilitas PPKM Darurat wilayah Kalideres, Jakarta

Bandung masih Zona Merah, Wisatawan Diminta Pikir Ulang untuk Berwisata
Indonesia
Bandung masih Zona Merah, Wisatawan Diminta Pikir Ulang untuk Berwisata

"Sekarang pengawasan harus ditingkatkan terus. Selama ini saya keliling di aparat kewilayahan dengan aparat TNI-Polri kompak untuk lakukan pengawasan," ujar Yana.

MAKI Serahkan Data Korupsi Pengadaan Tanah di DKI ke KPK
Indonesia
MAKI Serahkan Data Korupsi Pengadaan Tanah di DKI ke KPK

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyerahkan data terkait kasus dugaan korupsi pembelian tanah di DKI Jakarta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (19/3).

Bareskrim Gelar Perkara Dugaan Pembunuhan di Luar Hukum terhadap Laskar FPI
Indonesia
Bareskrim Gelar Perkara Dugaan Pembunuhan di Luar Hukum terhadap Laskar FPI

Penyidik Bareskrim Polri akan menggelar gelar perkara kasus dugaan pembunuhan di luar hukum (unlawful killing) yang dilakukan oknum polisi terhadap Laskar FPI.

Besok Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli
Indonesia
Besok Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menjadwalkan sidang perdana dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, Selasa (3/8).

Momentum HUT DKI Ke-494, Ketua DPRD Dorong Ali Sadikin Jadi Pahlawan Nasional
Indonesia
Momentum HUT DKI Ke-494, Ketua DPRD Dorong Ali Sadikin Jadi Pahlawan Nasional

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengusulkan kembali gelar pahlawan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin.

Izin Keramaian Liga 1 dan 2 di Tangan Menpora, Kapolri Sindir Kerumunan Jak Mania
Indonesia
Izin Keramaian Liga 1 dan 2 di Tangan Menpora, Kapolri Sindir Kerumunan Jak Mania

Polri akan mempertimbangkan apakah pertandingan boleh ada penonton atau tidak

Azis Syamsuddin Jadi Tersangka Kasus Suap Penanganan Perkara di Lampung Tengah
Indonesia
Azis Syamsuddin Jadi Tersangka Kasus Suap Penanganan Perkara di Lampung Tengah

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dikabarkan sudah menyandang status tersangka.

Ketua DPD Minta Kebakaran Kilang Minyak di Cilacap Diinvestigasi
Indonesia
Ketua DPD Minta Kebakaran Kilang Minyak di Cilacap Diinvestigasi

La Nyalla meminta pemerintah mengusut tuntas penyebab kebakaran di kilang minyak milik perusahan pelat merah tersebut.