KY Diminta Awasi dan Memutus Mata Rantai Mafia Tanah di Lembaga Peradilan Komisi Yudisial. (Foto: MP/komisiyudisial.go.id.

MerahPutih.com - Di tengah carut marut isu mafia tanah yang masif terjadi di tengah masyarakat, Komisi Yudisial (KY) diminta mengoptimalkan fungsi pengawasan hakim atau pemantauan persidangan.

"Fungsi pemantauan persidangan terhadap kasus mafia tanah harus dilakukan KY karena proses penyelesaiannya melibatkan lembaga peradilan," kata pakar hukum Universitas Bangka Belitung Derita Prapti Rahayu, dalam keterangannya, Minggu (10/10.

Menurut Detita, tantangan terbesar dalam menyelesaikan kasus pertanahan hari ini adalah memutus rantai mafia tanah di segala sektor pemerintah, termasuk lembaga peradilan.

Baca Juga:

Akademisi Minta KY Awasi Kasus Pertanahan

"Dalam hal ini, KY punya peran yang strategis untuk memutus mata rantai tersebut, khususnya yang terjadi di lembaga peradilan," ungkapnya.

KY juga diharapkan mendorong partisipasi masyarakat dalam memantau dan melaporkan adanya indikasi mafia tanah terhadap kasus yang sedang diselesaikan di lembaga peradilan.

"Laporan masyarakat ini akan sangat memperkuat misi pengawasan KY untuk memutus mata rantai mafia tanah yang terjadi di lembaga peradilan, yang secara khusus melibatkan hakim," ujarnya.

Tangkapan layar ketika Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY RI) Mukti Fajar Nur Dewata memberi sambutan dalam seminar nasional bertajuk “Peran Komisi Yudisial dalam Silang Sengkarut Kasus Pertanahan di Pengadilan” yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Komisi Yudisial, Kamis (7/10/2021). ANTARA/Putu Indah Savitri
Ilustrasi - Tangkapan layar ketika Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY RI) Mukti Fajar Nur Dewata memberi sambutan dalam seminar nasional bertajuk “Peran Komisi Yudisial dalam Silang Sengkarut Kasus Pertanahan di Pengadilan” yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Komisi Yudisial, Kamis (7/10/2021). ANTARA/Putu Indah Savitri

Untuk itu, kata dia, saat ini KY harus memformulasi model pemantauan yang kontekstual terhadap kasus pertanahan yang memiliki tipologi khusus.

"Dalam mewujudkan model pemantauan kasus pertanahan tersebut, KY sangat terbuka terhadap pihak mana pun yang ingin memberikan ide atau gagasan yang akan memperkaya referensi KY dalam merumuskan model pemantauan yang ideal," tutup dia. (Pon)

Baca Juga:

Sepanjang 2019-2021, KY Terima 115 Laporan Masyarakat Terkait Perkara Pertanahan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tes Keperawanan TNI Bakal Jadi Bahan Pertanyaan DPR ke Andika Perkasa
Indonesia
Tes Keperawanan TNI Bakal Jadi Bahan Pertanyaan DPR ke Andika Perkasa

Pengalaman dan rekam Andika akan mampu mengemban tugas sebagai Panglima TNI. Jenderal Andika cukup banyak melakukan terobosan yang bisa membawa angin segar bagi organisasi TNI ke depannya.

Selesaikan Kemiskinan Ekstrem, Jawa Barat Dapat Tambahan Alokasi Bansos Tunai
Indonesia
Selesaikan Kemiskinan Ekstrem, Jawa Barat Dapat Tambahan Alokasi Bansos Tunai

Jawa Barat merupakan satu dari tujuh provinsi yang menjadi target penyelesaian kemiskinan ekstrem hingga akhir 2021. Total jumlah penduduk miskin ekstrem di lima kabupaten prioritas di Jawa Barat sebanyak 460.327 jiwa, dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem sebanyak 107.560 rumah tangga.

101,80 Juta Penduduk Indonesia Sudah Divaksin COVID-19 Dosis Kedua
Indonesia
101,80 Juta Penduduk Indonesia Sudah Divaksin COVID-19 Dosis Kedua

Pemerintah terus menggenjot vaksinasi nasional COVID-19 untuk mencapai kekebalan kelompok (herd immunity).

Warga Yogyakarta Keluhkan Minyak Goreng Subsidi Sulit Dicari di Pasaran
Indonesia
Warga Yogyakarta Keluhkan Minyak Goreng Subsidi Sulit Dicari di Pasaran

Warga di sejumlah kabupaten dan Kota Yogyakarta mengeluh sulit menemukan minyak goreng bersubsidi seharga Rp 14 ribu per liter.

Bawaslu Terus Awasi Tahapan Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2024
Indonesia
Bawaslu Terus Awasi Tahapan Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meminta jajarannya untuk mengawasi dengan tahapan pendaftaran partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024.

MAKI Praperadilankan KPK Terkait King Maker Skandal Djoko Tjandra
Indonesia
MAKI Praperadilankan KPK Terkait King Maker Skandal Djoko Tjandra

MAKI akan mengajukan gugatan praperadilan tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada Senin (23/8) hari ini, pukul 11.00 WIB.

Pedagang Berharap Penyakit Kuku dan Mulut Tertangani Sebelum Idul Adha
Indonesia
Pedagang Berharap Penyakit Kuku dan Mulut Tertangani Sebelum Idul Adha

Pengawasan untuk hewan luar daerah masuk Solo perlu diperketat.

Legislator Ini Respon Positif Soal Pajak Khusus IKN
Indonesia
Legislator Ini Respon Positif Soal Pajak Khusus IKN

Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan daftar pajak khusus dalam Ibu Kota Negara (IKN) Nusanara mendapat respons positif dari legislator Senayan.

PSI Resmi Ajukan Surat Pemecatan Viani ke DPRD DKI
Indonesia
PSI Resmi Ajukan Surat Pemecatan Viani ke DPRD DKI

Penyampaian surat rekomendasi ini merupakan kelanjutan dari usaha PSI dalam menjaga kader-kadernya

DIY Masuk PPKM Level 2, Pemda Buka Lokasi Wisata
Indonesia
DIY Masuk PPKM Level 2, Pemda Buka Lokasi Wisata

Dalam Inmendagri tersebut, sejumlah fasilitas umum seperti area publik, taman umum, tempat wisata umum, dan area publik diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 25 persen.