KY Berwenang Analisis Putusan Terkait Vonis Pinangki Terdakwa kasus penerimaan suap dari Djoko Tjandra terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA), Pinangki Sirna Malasari. ANTARA FOTO/ Reno Esnir

Merahputih.com - Komisi Yudisial (KY) hanya punya kewenangan untuk menganalisis putusan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk rekomendasi mutasi hakim, termasuk dalam perkara jaksa Pinangki Sirna Malasari.

"Putusan yang dianalisis harus sudah berkekuatan hukum tetap dan tujuannya untuk kepentingan rekomendasi mutasi," ungkap juru bicara KY, Miko Ginting dalam keterangannya, Selasa (15/6).

Baca Juga

Djoko Tjandra Ungkap Modus Pinangki Minta 100 Juta Dolar

Hal itu disampaikan terkait dengan putusan majelis banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memotong hukuman jaksa Pinangki Sirna Malasari dari 10 tahun penjara menjadi 4 tahun penjara dalam kasus penerimaan suap, pemufakatan jahat, dan pencucian uang.

Dengan basis peraturan perundang-undangan saat ini, KY tidak diberikan kewenangan untuk menilai benar atau tidaknya suatu putusan. Namun, KY berwenang apabila terdapat pelanggaran perilaku dari hakim. "Termasuk dalam memeriksa dan memutus suatu perkara," ungkap Miko.

Terkait dengan keresahan publik terhadap putusan tersebut, sebenarnya bisa dituangkan dalam bentuk eksaminasi publik oleh perguruan tinggi dan akademisi.

"Dari situ, dapat diperoleh analisis yang cukup objektif dan menyasar pada rekomendasi kebijakan. Sekali lagi, peraturan perundang-undangan memberikan batasan bagi KY untuk tidak menilai benar atau tidaknya suatu putusan. KY hanya berwenang apabila terdapat dugaan pelanggaran perilaku hakim," tandas Miko.

Jaksa Pinangki Sirna Malasari menjalani sidang pembacaan vonis di pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/2). Foto: ANTARA/Desca Lidya Natalia
Jaksa Pinangki Sirna Malasari menjalani sidang pembacaan vonis di pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/2). Foto: ANTARA/Desca Lidya Natalia

Majelis banding PT Jakarta yang diketuai oleh Muhammad Yusuf dengan hakim anggota Haryono, Singgih Budi Prakoso, Lafat Akbar, dan Renny Halida Ilham Malik pada tanggal 14 Juni 2021 mengorting putusan jaksa Pinangki Sirna Malasari menjadi 4 tahun dan denda sebesar Rp600 juta dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Putusan banding tersebut memotong vonis majelis hakim tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Februari 2021 menjatuhkan vonis 10 tahun penjara ditambah denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan.

Alasan majelis banding mengurangi vonis Pinangki tersebut adalah karena majelis menilai Pinangki telah mengaku bersalah dan mengatakan menyesali perbuatannya serta telah mengikhlaskan dipecat dari profesinya sebagai jaksa.

Baca Juga

Sidang Pledoi, Djoko Tjandra Merasa Ditipu Pinangki

Pinangki dapat diharapkan akan berprilaku sebagai warga masyarakat yang baik. "Bahwa terdakwa adalah seorang ibu dari anaknya yang masih balita (berusia 4 tahun) layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhannya," kata hakim dalam putusan banding tersebut.

Pertimbangan lain adalah Pinangki sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan, dan diperlakukan secara adil. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pengusaha Muda Perlu Pendampingan Perpajakan
Indonesia
Pengusaha Muda Perlu Pendampingan Perpajakan

Komitmen pemerintah membuka akses kemudahan berusaha juga harus dibuktikan dengan kebijakan relaksasi yang berpihak kepada pengusaha.

Masyarakat Perlu Dilibatkan dalam Uji Kelayakan Komjen Listyo
Indonesia
Masyarakat Perlu Dilibatkan dalam Uji Kelayakan Komjen Listyo

DPR tidak boleh hanya sekedar formalitas mengadakan uji rekam jejak, tanpa dengan mendengar dari kritik, saran dan masukan dari masyarakat.

KPK Diminta Usut Tuntas Kasus Dugaan Korupsi Bansos Walkot Palembang
Indonesia
KPK Diminta Usut Tuntas Kasus Dugaan Korupsi Bansos Walkot Palembang

"Bantuan ini diberikan langsung Wali Kota Palembang saat menjelang Pilkada," sambungnya.

Jokowi Minta Gesekan TNI-Polri Disudahi
Indonesia
Jokowi Minta Gesekan TNI-Polri Disudahi

TNI-Polri merupakan alat negara paling depan dalam menjaga pertahanan dan keamanan NKRI

Gelar Rekontruksi, Komnas HAM Belum Simpulkan Kematian 6 Anggota FPI
Indonesia
Gelar Rekontruksi, Komnas HAM Belum Simpulkan Kematian 6 Anggota FPI

"Setelah ini kami akan melakukan analisa dan menyimpulkan peristiwanya dan menyampaikan kepada publik," kata Beka.

PDIP DKI Sayangkan Guru SMAN 58 Hanya Ditegur Terkait Kampanye OSIS Seagama
Indonesia
PDIP DKI Sayangkan Guru SMAN 58 Hanya Ditegur Terkait Kampanye OSIS Seagama

"Terkait dengan penindakan yang dilakukan oleh pihak eksekutif, kami menyayangkan jika bentuk hukumannya hanya berupa teguran," katanya

Ini Prakiraan Cuaca Jakarta Sepanjang Minggu
Indonesia
Ini Prakiraan Cuaca Jakarta Sepanjang Minggu

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian wilayah di DKI Jakarta hujan dengan intensitas ringan, Minggu (8/8).

Sehari Warga DKI Terpapar COVID-19 Tembus 2 Ribu
Indonesia
Sehari Warga DKI Terpapar COVID-19 Tembus 2 Ribu

Dinas Kesehatan (Dinkes) mengungkapkan, ada sebanyak 2.096 kasus positif baru ditemukan di DKI Jakarta pada hari ini, Kamis (10/6).

10.596 Rumah di Kapuas Hulu Terendam Banjir
Indonesia
10.596 Rumah di Kapuas Hulu Terendam Banjir

Banjir yang terjadi pada 2-3 Oktober 2021, kata Gunawan, merupakan banjir yang terjadi setelah banjir besar tahun 2020.

Hujan Lebat Disertai Kilat dan Angin Kencang Diperkirakan Terjadi di Jaksel dan Jaktim
Indonesia
Hujan Lebat Disertai Kilat dan Angin Kencang Diperkirakan Terjadi di Jaksel dan Jaktim

Pada siang hari, wilayah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu diperkirakan mengalami cerah berawan