KY Bantah Minta Pungutan ke Calon Hakim Agung Jelang Lebaran Gedung Komisi Yudisial, Jakarta, Jumat (10/7) (ANTARA/Sugiharto Purnama)

Merahputih.com - Komisi Yudisial (KY) menegaskan pihaknya tidak pernah meminta pungutan dalam bentuk apa pun kepada para calon hakim agung dalam rangka kegiatan menjelang Lebaran 2021.

"Komisi Yudisial tidak pernah meminta apa pun kepada siapa pun dan dalam rangka apa pun," kata Juru Bicara KY, Miko Ginting melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (9/5).

Jika ada pihak yang mengatasnamakan lembaga maupun anggota Komisi Yudisial, dia memastikan bahwa hal tersebut merupakan upaya penipuan.

Baca Juga:

Jadi Tersangka Suap, Bekas Pejabat Kemenkeu Angin Prayitno Ditahan KPK

Komisi Yudisial, mendapatkan informasi adanya pihak-pihak yang mengatasnamakan lembaga tersebut untuk meminta sesuatu kepada para calon hakim agung.

Oleh sebab itu, KY mengimbau para calon hakim agung atau pihak lain agar tidak mengindahkan sekaligus melaporkan apabila terdapat tindakan demikian. "Laporan dapat disampaikan melalui email humas@komisiyudisial.go.id," kata Miko.

Ilustrasi Komisi Yudisial. ANTARA

Sebelumnya, KY telah mengumumkan 45 calon hakim agung lolos seleksi kualitas sebagai salah satu syarat guna mengisi 13 formasi yang dibutuhkan Mahkamah Agung (MA).

Para calon hakim agung yang lolos selanjutnya akan mengikuti seleksi kesehatan dan kepribadian pada pekan ketiga Juni 2021.

Baca Juga:

KPK Tetapkan Bekas Pejabat Kemenkeu Angin Prayitno Aji Tersangka Suap Pajak

Terkait dengan kamar yang dipilih, sebanyak 27 orang memilih kamar pidana, 13 orang memilih kamar perdata, tiga orang memilih kamar militer, dan dua orang memilih kamar tata usaha negara khusus pajak. Jika dilihat dari jenis kelamin, 40 orang laki-laki dan lima perempuan.

Seleksi dilakukan sesuai dengan permintaan MA untuk mengisi posisi 13 hakim agung yang kosong. Posisi yang dibutuhkan, yaitu dua hakim agung untuk kamar perdata, delapan hakim agung untuk kamar pidana, satu hakim agung untuk kamar militer, dan dua hakim agung untuk kamar tata usaha negara khusus pajak. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Putusan MK tentang UU Cipta Kerja Dinilai Timbulkan Sederet Ambiguitas
Indonesia
Putusan MK tentang UU Cipta Kerja Dinilai Timbulkan Sederet Ambiguitas

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan UU tersebut inkonstitusional bersyarat nenjadi perdebatan publik.

Pemerintah Perpanjang Dana Otonomi Khusus Papua
Indonesia
Pemerintah Perpanjang Dana Otonomi Khusus Papua

Dalam perpanjangan Dana Otsus, pemerintah akan melakukan revisi pada sejumlah peraturan, termasuk revisi sejumlah pasal dalam Undang-undang Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Hari Santri, Gerindra Harap Santri Hadirkan Berbagai Inovasi
Indonesia
Hari Santri, Gerindra Harap Santri Hadirkan Berbagai Inovasi

Peringatan ini, merujuk pada peristiwa Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 di mana para santri dan ulama pondok pesantren se-Nusantara mewajibakn tiap muslim membela tanah air dari ancaman penjajah.

Firli Bahuri Pastikan Kepala Daerah yang Kena OTT Bupati Penajam Paser Utara
Indonesia
Firli Bahuri Pastikan Kepala Daerah yang Kena OTT Bupati Penajam Paser Utara

KPK terus bekerja hingga Indonesia terbebas dari belenggu korupsi

Presiden PKS Sebut Anies Berpeluang Menangi Pilpres 2024
Indonesia
Presiden PKS Sebut Anies Berpeluang Menangi Pilpres 2024

"Kita melihat memang ada potensi yang sangat besar pada pak Anies (menangi Pilpres 2024)," ucapnya

Bantar Gebang Hampir Penuh, DPRD DKI Desak Anies Segera Rampungkan ITF
Indonesia
Bantar Gebang Hampir Penuh, DPRD DKI Desak Anies Segera Rampungkan ITF

Cara ini disebut bisa mengurangi tumpukan sampah

[HOAKS atau FAKTA]: Anggota FPI Digebukin Pengunjung Warteg karena Tak Bayar Nasi Bungkus
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anggota FPI Digebukin Pengunjung Warteg karena Tak Bayar Nasi Bungkus

“Laskar FPI Yang Dihajar Massa setelah Ketahuan Belum Membayar Pesanan Nasi Bungkus di Warteg JL. KS Tubun.”

Ketua DPRD Jakarta Klaim Tunjangan Naik Buat Bantu Rakyat
Indonesia
Ketua DPRD Jakarta Klaim Tunjangan Naik Buat Bantu Rakyat

Bila dihitung, satu anggota DPRD mengantongi uang sebesar Rp 1,67 miliar per tahun atau Rp 139 juta per bulan.

Oknum Anggota TNI Terancam Hukuman Disiplin Terkait Rachel Vennya
Indonesia
Oknum Anggota TNI Terancam Hukuman Disiplin Terkait Rachel Vennya

"Nanti akan ada apakah hukuman disiplin atau hukuman pidana," ujar Kapendam Jaya Kolonel, Arh Herwin BS di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara, Jumat (15/10).

Siap Bertarung, Zohri dan Alvin Berangkat ke Olimpiade Tokyo
Indonesia
Siap Bertarung, Zohri dan Alvin Berangkat ke Olimpiade Tokyo

Zohri maupun Alvin berharap bisa membuat prestasi terbaik dalam Olimpiade pertamanya. Apalagi persiapan yang dilakukan cukup matang termasuk dalam mengatasi pandemi.