Kurangi Beban Komjen Firli, IPW Desak Agus Rahardjo Cs Bongkar Dugaan Korupsi Cak Imin Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane (MerahPutih/Rizki Fitrianto)

MerahPutih.Com - Indonesia Police Watch (IPW) mendesak KPK pimpinan Agus Raharjo harus mampu menuntaskan dan menyelesaikan tugasnya agar masalah di eranya. Hal ini agar tidak menjadi utang dan beban KPK era berikutnya, yang dipimpin Komjen Firli Bahuri.

Presidium IPW Neta S Pane menilai, ada tugas yang harus segera dituntaskan KPK pimpinan Agus cs agar tidak menjadi beban buat mantan Kabaharkam Komjen Firli.

Baca Juga:

Istana Isyaratkan Tak Keluarkan Perppu, KPK Masih Tetap Berharap

"Pertama, segera menuntaskan kasus yang diduga sempat membuat KPK memanggil Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Penuntasan kasus ini perlu dilakukan agar KPK era Agus tidak dianggap diskriminatif dan tebang pilih," kata Neta di Jakarta, Minggu (1/12).

Sebelumnya dalam perkara dugaan korupai di Kementerian PUPR yang diduga berhubungan dengan Cak Imin ini, KPK telah memeriksa beberapa politikus PKB, di antaranya Fathan Subchi, Jazilul Fawaid, dan Helmy Faishal Zaini.

IPW desak Agus Rahardjo cs tuntaskan kasus dugaan korupsi Cak Imin
Ketua Presidium Ind Police Watch, Neta S Pane

Dalam pemeriksaan itu, KPK mendalami dugaan adanya aliran dana yang berasal dari eks anggota Komisi V DPR F-PKB, Musa Zainuddin, koleganya di DPR. Musa telah menjadi tersangka dan telah divonis bersalah di perkara ini.

Neta melanjutkan, KPK era Agus juga harus menyelesaikan catatan merah dalam audit BPK. Yakni tentang barang rampasan atau barang sitaan dari para koruptor yang hingga kini belum dilelang. Nilainya lebih dari Rp103 miliar.

"KPK harus menjelaskan barang barang sitaan itu ada dimana keberadaannya dan kenapa belum dilelang," kata dia.

Lalu, KPK perlu segera menjelaskan adanya sejumlah barang sitaan dari para koruptor yang digunakan pihak lain. Menurut audit BPK jumlahnya lebih dari Rp96 miliar.

Semua ini perlu dijelaskan KPK secara transparan agar publik yakin bahwa lembaga anti rasuah itu benar benar bersih dan memang menjadi sapu bersih yang hendak memberantas korupsi.

"Sebab kejanggalan dalam barang barang sitaan ini membuat status audit KPK di BPK tidak WTP tapi WDP. Dan sangat naif jika lembaga anti rasuha status auditnya WDP dan bukan WTP," papar Neta.

Dengan diselesaikannya ketiga kasus ini, pimpinan baru KPK tidak terjebak dan terbebani pada utang kasus yang ditinggalkan Agus Raharjo cs.

Baca Juga:

Empat Kali Mangkir, KPK: Mekeng Wajib Penuhi Panggilan Penyidik

Dengan demikian Komjen Firli sebagai pimpinan baru KPK bisa lebih cepat menata lembaga anti rasuha itu, dengan undang undang baru KPK hasil revisi yang baru diberlakukan.

"Firli cs tidak perlu terjebak dalam manuver politik pihak pihak tertentu ketika harus menangani dan menuntaskan kasus Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang ditinggalkan era Agus Raharjo," tutup Neta S Pane.(Knu)

Baca Juga:

Nama Anak Megawati Disebut dalam Sidang Suap Impor Bawang Putih

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pecah Rekor Setelah 16 Bulan Kasus COVID-19 di Tanah Air Penambahan Capai 15.308
Indonesia
Pecah Rekor Setelah 16 Bulan Kasus COVID-19 di Tanah Air Penambahan Capai 15.308

Kasus aktif COVID-19 atau pasien yang dirawat dan isolasi kini mencapai 160.524 orang

KPK Dalami Komitmen Fee Formula E Lewat Dokumen Pemprov DKI-Jakpro
Indonesia
KPK Dalami Komitmen Fee Formula E Lewat Dokumen Pemprov DKI-Jakpro

Hal teknis semestinya sudah ada kepastian

Rizieq Dijadwalkan Sampaikan Nota Keberatan
Indonesia
Rizieq Dijadwalkan Sampaikan Nota Keberatan

Polisi pun terus melakukan pengetatan di halaman PN Jaktim guna mengatasai hal-hal yang tidak diinginkan.

Anies Tanggapi Santai Rapor Merah dari LBH Jakarta
Indonesia
Anies Tanggapi Santai Rapor Merah dari LBH Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menanggapi santai rapor merah yang diberikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta soal kinerja empat tahun memimpin Ibu Kota.

Komnas HAM Temukan 11 Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam TWK KPK
Indonesia
Komnas HAM Temukan 11 Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam TWK KPK

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menemukan adanya pelanggaran HAM dalam asesmen Tes Wawasan Kebangsaan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ada Partai Inginkan Amandemen UUD Biar Presiden Dipilih Lagi MPR
Indonesia
Ada Partai Inginkan Amandemen UUD Biar Presiden Dipilih Lagi MPR

Badan Pengkajian MPR RI membuat Frasa Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dan konsekuensinya dari rencana adanya PPHN itu menjadi masalah, mengingat untuk melahirkannya diperlukan produk hukum.

Serapan Tenaga Kerja Diklaim Mulai Membaik
Indonesia
Serapan Tenaga Kerja Diklaim Mulai Membaik

Sejak kuartal I tahun lalu yaitu adanya investasi Rp210,7 triliun mampu menyerap 303.000 tenaga kerja.

[Hoaks atau Fakta]: Petugas Kubur Peti Mati Kosong Jenazah COVID-19
Lainnya
[Hoaks atau Fakta]: Petugas Kubur Peti Mati Kosong Jenazah COVID-19

Peti mati kosong yang sudah dikubur itu kemudian dibongkar kembali dan jenazah warga yang sebelumnya masih berada di rumah sakit pun dikuburkan pada Senin (12/6) pagi.

Launching 5G di Solo, Menkominfo Johnny: Jangan Dimanfaatkan untuk Radikalisme
Indonesia
Launching 5G di Solo, Menkominfo Johnny: Jangan Dimanfaatkan untuk Radikalisme

Ia tidak ingin jaringan 5G di Indonesia jangan sampai dimanfaatkan untuk radikalisme.

Menaker Pastikan Jumlah Pekerja Asing Tidak Lebihi Pekerja Lokal
Indonesia
Menaker Pastikan Jumlah Pekerja Asing Tidak Lebihi Pekerja Lokal

Jumlah penggunaan tenaga kerja asing (TKA) terus mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir. Pada 2019 terdapat 95.168 TKA yang bekerja di Indonesia dan turun menjadi 93.374 pada 2020.