Kurangi Beban Kerja, Tahapan Pemilu Bisa Diperpendek Simulasi TPS. (Foto: Bawaslu)

MerahPutih.com - KPU dinilai bisa memperpendek masa kampanye pada Pemilu 2024 sepanjang kalkulasi tahapannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Dalam Pasal 276 ayat (1) UU Pemilu disebutkan bahwa kampanye pemilu dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan daftar calon tetap (DCT) anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pasangan calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya masa tenang.

Baca Juga:

Polisi Prediksi Hoaks Pemilu Mulai Bermunculan di Tahun Ini

"KPU bisa mengatur waktu penetapan DCT dan pasangan calon (paslon) tetap yang tidak terlalu lama jaraknya dengan masa tenang sebelum hari pemungutan suara," kata Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, Jumat (14/1)

Sejumlah pihak, lanjut Titi, berpandangan agar lamanya masa kampanye diperpendek dibanding Pemilu 2019 karena dianggap memicu politik biaya tinggi dan polarisasi yang menguat di tengah masyarakat.

Masa kampanye calon anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2019 selama 6 bulan 21 hari (23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019).

Namun, aktivis Maju Perempuan Indonesia (MPI) ini tidak menyebutkan berapa lama masa kampanye pada Pemilu 2024 yang ideal agar irisan tahapan pemilu dengan tahapan pilkada tidak sampai menambah beban kerja penyelenggara pemilu.

Terkait dengan aturan main pemilu/pemilihan yang belum ada di dalam UU Pemilu maupun UU Pilkada, Titi menyebutkan ada banyak hal yang berkaitan dengan terobosan dan inovasi penyelenggaraan pemilu yang perlu aturan lebih baik dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Titi yang pernah sebagai Direktur Eksekutif Perludem lantas mencontohkan penerapan sistem teknologi informasi rekapitulasi suara secara elektronik atau Sirekap.

Meskipun Sirekap masih berfungsi sebagai alat bantu atau instrumen akuntabilitas, menurut dia, tetap memerlukan pengaturan yang komprehensif dan kukuh agar pelaksanaannya di lapangan bisa berjalan baik dan tidak menimbulkan masalah.

Selain itu, penggunaan teknologi informasi pendaftaran partai politik peserta pemilu atau Sipol juga perlu penguatan pengaturan dalam PKPU agar semua pihak bisa memahami dan menerima dengan baik.

Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini. ANTARA/Dokumentasi Pribadi

Dengan demikian, lanjut Titi, pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu bisa berlangsung efektif dan efisien di tengah animo kehadiran cukup banyak partai politik baru.

Dengan kehadiran Sipol, dikutip Antara, Titi mengatakan, validitas dan akurasi pendaftaran dan verifikasi parpol bisa terjamin sebab prosesnya diupayakan lebih profesional dan kredibel melalui bantuan penggunaan sistem teknologi informasi pemilu.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim mengatakan Komisi II DPR menetapkan dua agenda prioritas untuk diselesaikan pada Masa Sidang III, yaitu uji kelayakan calon anggota KPU-Bawaslu periode 2022-2027 dan pembahasan jadwal Pemilu 2024.

Untuk uji kelayakan calon anggota KPU-Bawaslu, kata dia, Komisi II DPR masih menunggu Surat Presiden (Surpres) yang dikirimkan ke DPR.

"Kami ingin menyelesaikan uji kelayakan tersebut sampai dengan pemilihan calon anggota KPU-Bawaslu di Masa Sidang III," kata Luqman Hakim. (*)

Baca Juga:

Politisi Gerindra Desak Bahlil Buka Nama Pengusaha yang Minta Pemilu Ditunda

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Din Syamsuddin: Tagar #BubarkanMUI Hadapi Dengan Senyum
Indonesia
Din Syamsuddin: Tagar #BubarkanMUI Hadapi Dengan Senyum

Desakan pembubaran MUI itu bisa jadi palsu. Hal itu hanya merupakan manuver untuk mengalihkan perhatian dari masalah besar yang sedang dihadapi bangsa.

LBH Jakarta Sebut Janji Anies tidak Gusur Warga Hanya Isapan Jempol Belaka
Indonesia
LBH Jakarta Sebut Janji Anies tidak Gusur Warga Hanya Isapan Jempol Belaka

Janji kampanye Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pada Pilkada DKI pada 2017 lalu, dengan tidak menggusur rumah warga hanyalah isapan jempol belaka.

Menag Minta Mitigasi Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Agama
Indonesia
Menag Minta Mitigasi Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Agama

Kementerian Agama mulai tingkat provinsi hingga kabupaten/kota diminta investigasi menyeluruh serta mitigasi pencegahan kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan.

[Hoaks atau Fakta]: 1 Juta Vaksin Kiriman AS ke Indonesia Hilang
Lainnya
[Hoaks atau Fakta]: 1 Juta Vaksin Kiriman AS ke Indonesia Hilang

Kedatangan vaksin tersebut merupakan dukungan kerja sama Amerika Serikat melalui jalur multilateral COVAX Facility. Pada tahap pertama, sebanyak 3.000.060 dosis vaksin Moderna tiba pada Ahad lalu, 11 Juli 2021.

Dua Tahun Kabinet Indonesia Maju, BEM SI Soloraya Kritik Kinerja Nadiem
Indonesia
Dua Tahun Kabinet Indonesia Maju, BEM SI Soloraya Kritik Kinerja Nadiem

BEM mengkritik keras kinerja Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim.

Bareskrim Polri Turun Tangan Usut Dugaan Aset Bermasalah BLBI di Karawaci
Indonesia
Bareskrim Polri Turun Tangan Usut Dugaan Aset Bermasalah BLBI di Karawaci

Sebelumnya, pemerintah menyita sejumlah aset berupa 49 bidang tanah dengan luas 5.291.200 meter persegi terkait dengan penagihan hutang BLBI. Dalam hal ini, salah satu aset tanah yang disita diduga merupakan milik Lippo Karawaci, Tangerang.

Legislator Golkar Berencana Cecar Hal Ini ke Jenderal Andika Perkasa
Indonesia
Legislator Golkar Berencana Cecar Hal Ini ke Jenderal Andika Perkasa

Anggota Komisi I DPR itu juga ingin mendengarkan konsep Jenderal Andika terkait persoalan di Laut Natuna Utara

Mendagri Diminta Klarifikasi Terkait APDESI Deklarasi Jokowi 3 Periode
Indonesia
Mendagri Diminta Klarifikasi Terkait APDESI Deklarasi Jokowi 3 Periode

Guspardi mengatakan, rapat di Komisi II merupakan waktu yang tepat bagi Mendagri memberikan klarifikasi atas acara deklarasi Apdesi tersebut

MA Kabulkan PK Pulau H, WALHI: Ancaman bagi Pantai Utara Jakarta
Indonesia
MA Kabulkan PK Pulau H, WALHI: Ancaman bagi Pantai Utara Jakarta

Direktur WALHI DKI Jakarta, Tubagus Soleh Ahmadi menilai, keputusan MA itu menjadi ancaman bagi Pantai Utara Jakarta.

Dituntut Vonis Mati, Herry Wirawan Pemerkosa 13 Santriwati Jalani Hari Penghakiman
Indonesia
Dituntut Vonis Mati, Herry Wirawan Pemerkosa 13 Santriwati Jalani Hari Penghakiman

Terdakwa Herry Wirawan hadir di PN Bandung sekitar pukul 09.15 WIB