Kunker ke Papua, Senator Ingatkan Pemekaran Jangan Dilakukan dengan Tergesa-gesa Ilustrasi - Gubernur Papua Lukas Enembe bersama rombongan di Kabupaten Tolikara (ANTARA/HO-Humas Pemprov Papua)

MerahPutih.com - Dalam rangka menjalankan tugas konstitusinya, Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Papua pada Senin (14/2).

Kunker ini mengagendakan pertemuan Komite I DPD dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua membahas inventarisasi materi usulan pemekaran daerah pasca-perubahan UU Otonomi Khusus Papua.

Wakil Ketua Komite I DPD sekaligus ketua delegasi kunker ke Papua Fernando Sinaga menyatakan, lahirnya UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otsus Papua terutama keberadaan Pasal 76 telah menciptakan era baru bagi masa depan Bumi Cendrawasih.

Baca Juga:

TNI Tegaskan Kematian Prada Enos Aninam Bukan Ditembak Separatis Papua

“Kami apresiasi pemerintah yang telah merumuskan perubahan UU Otsus Papua," katanya.

Fernando menyoroti Pasal 76 ini mengafirmasi tujuan Otsus, yaitu melindungi dan menjunjung harkat martabat, memberi afirmasi, dan melindungi hak dasar orang asli Papua (OAP), baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial-budaya.

"Tentu saja juga dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta keberlanjutan pembangunan di wilayah Papua," kata Fernando, dalam keterangannya, Senin (14/2).

Termasuk, lanjut dia, untuk melanjutkan dan mengoptimalkan pengelolaan penerimaan dalam rangka pelaksanaan Otsus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat secara akuntabel, efisien, efektif, transparan, dan tepat sasaran.

Hal terpenting lainnya di UU ini, kata Fernando, soal penguatan penataan daerah provinsi di wilayah Papua yang harus sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, dan aspirasi masyarakat Papua.

Baca Juga:

Penyerangan Pos TNI, Jenderal Andika Langsung Bertolak ke Papua

Sebagaimana diketahui, kehadiran Pasal 76 UU Otsus Papua ini menjadi lex specialis bagi pemekaran Papua. Sebagai lex specialis, pemekaran Papua juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Papua.

Sekretaris Daerah Pemprov Papua M Ridwan Rumasukun memberikan tanggapannya soal pemekaran daerah ini. Menurutnya, rakyat Papua sudah jelas menolak tegas pemekaran provinsi.

“Pemekaran Provinsi Papua ini ide siapa di pusat? Jangan adu domba kami warga Papua dengan isu pemekaran daerah. Kami menolak pemekaran provinsi," tegas dia.

Rakyat Papua, kata Ridwan, hanya setuju dengan pemekaran kabupaten dan kota. Apalagi, kata dia, pihaknya sudah pernah mengajukan 29 daerah otonom baru (DOB) pemekaran kabupaten/kota.

"Sebaiknya pusat fokus saja pada 29 DOB kabupaten/kota yang pernah kami ajukan," imbuhnya .

Menanggapi tuntutan Pemprov Papua ini, Fernando Sinaga beserta rombongan anggota Komite I DPD lainnya mengamini pernyataan Sekretaris Daerah Papua.

“Karena itulah kami dari Komite I DPD RI mengingatkan agar pemekaran di Papua tidak perlu dilakukan dengan tergesa–gesa, seolah–olah ada tujuan terselubung selain yang diamanatkan UU Otsus," kata Fernando. (Pon)

Baca Juga:

Dua Prajurit TNI Gugur Tertembak di Papua

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jerman Laporkan Rekor Peningkatan Kasus COVID-19
Dunia
Jerman Laporkan Rekor Peningkatan Kasus COVID-19

Jerman melaporkan lagi rekor tertinggi kasus COVID-19 pada Rabu (16/3), dalam seminggu terakhir.

Jokowi Tunjuk Mendagri Tito sementara Merangkap Menpan RB
Indonesia
Jokowi Tunjuk Mendagri Tito sementara Merangkap Menpan RB

Hingga kini meski Tito ditunjuk sebagai Menpan RB ad interim, belum ada titik terang siapa yang bakal menggantikan posisi Tjahjo secara definitif.

Pemkot Bandung Pakai Alat Pemadam Kebakaran Dengan Gesekan Ban Motor
Indonesia
Pemkot Bandung Pakai Alat Pemadam Kebakaran Dengan Gesekan Ban Motor

Alat ini bisa memadamkan api untuk fase awal kebakaran dan bisa masuk ke dalam gang sempit perumahan warga.

Kasus COVID-19 Kembali Tinggi, Pemerintah Minta Masyarakat Tetap Waspada
Indonesia
Kasus COVID-19 Kembali Tinggi, Pemerintah Minta Masyarakat Tetap Waspada

Protokol kesehatan harus kembali dikencangkan, dan setiap individu sedianya turut bertanggungjawab melindungi diri dan untuk orang-orang terdekatnya.

Kaum Buruh Bakal Kepung Gedung DPR dan Istora Senayan
Indonesia
Kaum Buruh Bakal Kepung Gedung DPR dan Istora Senayan

Ketua Departemen Media dan Komunikasi KSPI, Kahar S. Cahyono mengatakan, KSPI bersama elemen buruh lainnya akan bergerak menuju Gedung DPR RI sekitar pukul 10.00 WIB nanti.

Menag Yaqut akan Optimalkan Kuota Haji Hingga Meminta Tambahan
Indonesia
Menag Yaqut akan Optimalkan Kuota Haji Hingga Meminta Tambahan

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan bahwa pemerintah siap memberangkatkan jamaah haji dan berencana mengoptimalkan pemanfaatan kuota jamaah haji yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi tahun ini.

Twitter Kemhan RI Unggah Selamat Ultah Prabowo, Hingga Minggu Siang Di-like 162
Indonesia
Twitter Kemhan RI Unggah Selamat Ultah Prabowo, Hingga Minggu Siang Di-like 162

Hingga berita ini diturunkan, tercatat status itu dikomentari 24 kali, dengan retweet 41 kali dan 162 like.

Kapolri Minta Para Kapolda Cek Tiap Hari Ketersediaan Minyak Goreng di Pasaran
Indonesia
Kapolri Minta Para Kapolda Cek Tiap Hari Ketersediaan Minyak Goreng di Pasaran

Kapolri menginstruksikan seluruh kapolda dan jajaran untuk melakukan pengecekan setiap hari terkait ketersediaan minyak goreng jenis curah.

311 Ribu Warga Jakarta Belum Divaksin COVID-19
Indonesia
311 Ribu Warga Jakarta Belum Divaksin COVID-19

“Sisa cakupan vaksinasi yang harus dipenuhi oleh DKI Jakarta adalah sebesar 311.122 ini yang akan kita kejar terus,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus

Sejumlah Karyawan Mal dan Pengunjung Margo City Diperiksa Polisi
Indonesia
Sejumlah Karyawan Mal dan Pengunjung Margo City Diperiksa Polisi

Sampai tadi malam, jumlah saksi yang kami periksa mencapai 12 orang