Kukuh Tak Mau Bubar, Warga di Sekitar Plaza Kenari Disemprot Pakai Rantis Ilustrasi: Mobil water canon Polisi menyemprotkan disinfektan di sekitar wilayah Petamburan, Jakarta Pusat, Minggu (22/11). Foto: MP/Kanu

Merahputih.com - Polres Metro Jakarta Pusat menyemprot kerumunan warga di sekitar Plaza Kenari, Jakarta Pusat menggunakan kendaraan taktis (Rantis) karena diduga melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

Beberapa aparat yang berdiri di sekitar pedestrian mengimbau agar masyarakat membubarkan diri. Kemudian, beberapa kali rantis polisi itu menyemprotkan air.

"Sudah diimbau berkali-kali, namun tetap tidak mau bubar," kata Kapolres Jakarta Pusat Kombes Hengki Haryadi kepada Merahputih.com, Selasa (6/7).

Baca Juga:

Siapkan Jalur Khusus Para Pekerja Esensial dan Kritikal

Hal itu terjadi saat tiga pilar melakukan patroli, Senin (6/7). Warga telah diberikan imbauan agar masyarakat tak berkerumun di depan plaza tersebut. Tindakan tegas seperti itu perlu diambil dalam masa krisis pandemi COVID-19 saat ini.

Dia berpatokan pada asas keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. "Wah situasi seperti ini kita harus tegas, salus populi suprema lex esto. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi," jelas Hengki.

Kepolisian mencegah kerumunan agar masyarakat yang membandel tak berpotensi memicu klaster penyebaran COVID-19 di keluarganya masing-masing. Hengki pun melakukan penindakan tegas agar tak ada masyarakat yang harus meninggal akibat terpapar COVID-19 saat ini.

canon
Ilustrasi. Foto: MP/Kanu

"Harus prihatin melihat angka terus naik. Bed Occupancy Ratio sudah sangat memprihatinkan. Kami cegah jangan ada korban lagi," jelas Hengki.

Plaza Kenari tersebut seharusnya tutup selama masa PPKM Darurat lantaran bukan merupakan sektor esensial maupun kritikal. Hanya saja, mall tersebut masih melakukan kegiatan operasional sehingga masyarakat banyak yang berkerumun di depannya.

Baca Juga:

Cerita Petugas Posko Oksigen Monas, Bekerja 24 Jam Non-Stop Layani RS

Saat ini, pihak kepolisian tengah menindak pengelola Plaza. Dia merujuk pada Keputusan Gubernur nomor 875 Tahun 2021 dan Instruksi Mendagri nomor 5 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat.

Dimana, pusat perbelanjaan harus ditutup selama PPKM berlangsung. "Pengelola Mall Kenari saat ini sedang pemeriksaan oleh Satreskrim Polres Jakpus," tutup dia. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Muncul Gelombang Mudik, Pemprov DKI Percepat Vaksinasi Booster
Indonesia
Muncul Gelombang Mudik, Pemprov DKI Percepat Vaksinasi Booster

Vaksinasi vooster jadi syarat mutlak bagi warga yang ingin mudik saat lebaran nanti. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, pihaknya akan melakukan percepatan vaksinasi dosis ketiga COVID-19.

Pemkot Bandung Terjunkan Tim Pemeriksaan Jeroan Selama Hari Penyembelihan Hewan Kurban
Indonesia
Pemkot Bandung Terjunkan Tim Pemeriksaan Jeroan Selama Hari Penyembelihan Hewan Kurban

Pada hari H hingga H+3, tim postmortem (pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah disembelih) menyebar ke tempat pemotongan.

Menlu RI dan Ukraina Bertemu, Matangkan Persiapan Pertemuan Jokowi-Zelenskyy
Indonesia
Menlu RI dan Ukraina Bertemu, Matangkan Persiapan Pertemuan Jokowi-Zelenskyy

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno LP Marsudi terus mematangkan persiapan menjelang pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy.

Kenang Sang Legenda, Erick Thohir Teringat Pertemuan Pemungkas dengan Verawaty Fajrin
Indonesia
Kemenkumham Serahkan Hak Cipta Lagu Mars dan Himne KPK
Indonesia
Kemenkumham Serahkan Hak Cipta Lagu Mars dan Himne KPK

Penyerahan tersebut sebagai pengesahan hak intelektual atas kedua lagu tersebut untuk ditetapkan menjadi bagian dari identitas kelembagaan.

Minta Anaknya Dipilih saat Bagikan Minyak Goreng, Mendag Zulhas Dinilai Tidak Etis
Indonesia
Minta Anaknya Dipilih saat Bagikan Minyak Goreng, Mendag Zulhas Dinilai Tidak Etis

"Meskipun tidak menggunakan uang atau fasilitas negara, karena munculnya ajakan untuk memilih, maka pemberian minyak goreng gratis tersebut bisa dianggap money politics," kata Amin.

Penipu Artis Pencatut Nama Jokowi Bikin Dokumen dan KTP Palsu
Indonesia
Penipu Artis Pencatut Nama Jokowi Bikin Dokumen dan KTP Palsu

"Kita klarifikasi secara informal dan sudah kita kirimkan secara formal untuk keaslian daripada dokumen ini. Selain itu yang bersangkutan juga melengkapi dengan dokumen utusan khusus Presiden RI sebagai anggota. Semua itu palsu,” ujar Ady

Bharada E Bisa Dapat Perlindungan dari LPSK
Indonesia
Bharada E Bisa Dapat Perlindungan dari LPSK

Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Bharada E ternyata bisa mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Divonis 3 Tahun Enam Bulan Penjara, Azis Syamsuddin: Saya Pikir-pikir Yang Mulia
Indonesia
Divonis 3 Tahun Enam Bulan Penjara, Azis Syamsuddin: Saya Pikir-pikir Yang Mulia

"Dengan putusan yang telah dijatuhkan kepada saya, saya akan pikir-pikir Yang Mulia," kata Azis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (17/2).

Komnas HAM Sebut Polri Instansi Paling Banyak Diadukan
Indonesia
Komnas HAM Sebut Polri Instansi Paling Banyak Diadukan

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan instansi yang paling banyak diadukan oleh masyarakat sepanjang tahun 2020.