KUHP Baru Harus Dibarengi Perubahan Mental Penegak Hukum Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo. Foto: Dok/Man

MerahPutih.com - Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang jadi inisiatif pemerintah telah disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa, (6/12) lalu.

KUHP baru digadang-gadang sebagai arah baru dalam dunia hukum karena substansinya diklaim berbeda dengan KUHP lama yang notabenenya produk atau legacy era kolonial Belanda.

Baca Juga

PBB Sebut KUHP Baru tidak Sesuai dengan Kebebasan dan HAM

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Sartono Hutomo turut memberikan pandangannya terkait KUHP baru tersebut. Menurutnya, pengesahan RUU KUHP jadi UU di satu sisi harus dijadikan momentum perubahan di sektor hukum secara mendasar.

Sebab, kata dia, wajah hukum selama ini dalam tataran praksisnya bertolak belakang dengan jati diri dan nilai luhur bangsa ini. Menurutnya, potret hukum Indonesia selama ini penuh nuansa intimidasi yang dipertontonkan aparat penegak hukumnya.

"Dengan adanya KUHP baru ini harus di barengi perubahan mental penegak hukumnya agar wajah hukum kita makin cerah ke depannya," kata Sartono kepada wartawan, Kamis (8/12).

Baca Juga

Amnesty International Sebut KUHP Baru Bentuk Kemunduran HAM

Sartono juga menekankan agar KUHP yang baru dibarengi dengan perubahan mental para penegak hukumnya. Ia menilai, tanpa dibarengi itu, KUHP baru hanya akan jadi aturan tanpa wibawa.

"Perubahan mental penegak hukum urgen dilakukan agar hukum berjalan dengan nilai-nilai luhur bangsa ini," ujarnya.

Selain itu, Sartono juga berharap dengan adanya KUHP baru para penegak hukum bekerja atas kepentingan bangsa dan negara.

"Tidak lagi bekerja atas kepentingan kekuasaan. Penegak hukum harus lebih profesional dan mengedepankan nilai-nilai humanisme dalam mengimplementasikan KUHP baru ini," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Penjelasan Stafsus Presiden soal Pasal Perzinaan di KUHP

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Diduetkan dengan Cak Imin, Gerindra: Yang Penting Capresnya Prabowo
Indonesia
Diduetkan dengan Cak Imin, Gerindra: Yang Penting Capresnya Prabowo

encana menduetkan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin dalam gelaran Pilpres 2024 mulai digaungkan.

BMKG Sebut Gempa Susulan di Cianjur akan Berakhir 4-7 Hari ke Depan
Indonesia
BMKG Sebut Gempa Susulan di Cianjur akan Berakhir 4-7 Hari ke Depan

Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan gempa susulan dari gempa utama Magnitudo 5,6 di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat akan berakhir pada 4-7 hari ke depan.

2 Korban Tewas Kecelakaan Uji Coba Kereta Cepat Teknisi Asal Tiongkok
Indonesia
2 Korban Tewas Kecelakaan Uji Coba Kereta Cepat Teknisi Asal Tiongkok

Identitas dua korban tewas dalam kecelakaan uji coba teknis Kereta Cepat Jakarta - Bandung akhirnya terungkap.

PDIP Dorong Heru Budi Lanjutkan Program Jokowi dan Ahok
Indonesia
PDIP Dorong Heru Budi Lanjutkan Program Jokowi dan Ahok

Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) mengaku bakal mengoptimalkan kerja sama dengan Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono. Hal ini guna memaksimalkan program-program yang tidak dilanjutkan Anies Baswedan.

PKB Solo Tolak Koalisi dengan PKS di Pemilu 2024
Indonesia
PKB Solo Tolak Koalisi dengan PKS di Pemilu 2024

Kader yang mengatasnamakan diri PKB Merah Solo ini menolak tegas adanya koalisi tersebut.

Jokowi Pastikan Bawa Pesan Presiden Ukraina ke Putin
Indonesia
Jokowi Pastikan Bawa Pesan Presiden Ukraina ke Putin

Jokowi menyampaikan bahwa kunjungannya ke Ukraina merupakan perwujudan kepedulian masyarakat Indonesia untuk Ukraina.

Kasus COVID-19 Naik, Disdik Diminta Awasi Ketat PTM
Indonesia
Kasus COVID-19 Naik, Disdik Diminta Awasi Ketat PTM

Puan mengingatkan Dinas Pendidikan (Disdik) di tiap-tiap daerah agar lebih banyak turun ke lapangan untuk mengecek sekolah-sekolah di wilayahnya.

ASN Solo Nekat Terima Gratifikasi akan Dijerat Tindak Pidana Korupsi
Indonesia
ASN Solo Nekat Terima Gratifikasi akan Dijerat Tindak Pidana Korupsi

Dikatakannya penerimaan gratifikasi Lebaran dapat menimbulkan konflik kepentingan dan bertentangan dengan kode etik serta resiko sanksi pidana.

Korban Meninggal Dunia Gempa Bumi Magnitudo 6,1 Sumbar Menjadi 10 Orang
Indonesia
Korban Meninggal Dunia Gempa Bumi Magnitudo 6,1 Sumbar Menjadi 10 Orang

Upaya tim gabungan dalam pencarian dan pertolongan gempabumi magnitudo 6.1 Sumatera Barat (Sumbar) kembali membuahkan hasil.

Gebrakan Jokowi Temui Presiden Rusia dan Ukraina Bahas Resolusi Damai
Indonesia
Gebrakan Jokowi Temui Presiden Rusia dan Ukraina Bahas Resolusi Damai

Presiden Joko Widodo bersiap membuat gebrakan di panggung perpolitikan internasional.