Kubu Rizieq Serahkan Bukti Tertulis, Salah Satunya Surat dari Pemda DKI Tim kuasa hukum Rizieq Shihab memberikan keterangan kepada media usai sidang hari kedua praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (5/1). ANTARA/Laily Rahmawaty

MerahPutih.com - Kuasa hukum Rizieq Shihab menyerahkan sejumlah bukti tertulis dalam sidang lanjutan praperadilan terkait penetapan tersangka kasus kerumunan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

"Hari ini kita acara pembuktian. Kalau dari pemohon kita serahkan 40 (halaman). Ada semua," kata kuasa hukum Rizieq, Alamsyah Hanafiah di PN Jaksel, Rabu (6/1).

Baca Juga

Tim Hukum Polda Metro Minta Hakim Tolak Praperadilan Rizieq Shihab

Alamsyah menjelaskan, salah satu bukti tertulis itu yakni surat dari Pemda DKI Jakarta mengenai sanksi administrasi berupa denda Rp50 juta akibat kerumunan di Pertamburan, Jakarta Pusat.

Menurut Alamsyah, dengan adanya surat tersebut seharusnya Rizieq tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka karena sudah menjalankan hukuman administratif berupa denda.

"Berdasarkan azas hukum seseorang tidak boleh dihukum 2 kali dalam kasus yang sama. Itu ada dalam UU HAM ada di yuresprudensi Mahkamah Agung maupun surat edaran Mahkamah Agung," ungkap dia.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang praperadilan Rizieq Shihab dengan agenda mendengarkan tanggapan Polda Metro Jaya, Selasa (5/1/20201) (ANTARA/Laily Rahmawaty)
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang praperadilan Rizieq Shihab dengan agenda mendengarkan tanggapan Polda Metro Jaya, Selasa (5/1/20201) (ANTARA/Laily Rahmawaty)

Selain itu, Alamsyah mengatakan pihaknya juga menyerahkan surat perintah penyidikan (sprindik) terhadap Rizieq. Menurut dia, surat tersebut cacat hukum lantaran terdapat dua sprindik yang berbeda tanggal.

"Dalam kasus ini sprindiknya ada dua, dalam protap Kapolri itu 7 hari setelah surat sprindik keluar mengirimkan pemberitahuan kepada Kepala Kejati tentang penetapan tersangka karena sprindiknya dua dan tanggalnya berbeda sekarang 7 hari ini berpedoman dengan sprindik yang mana? Ini di sini kekaburan obscuur libel," ujarnya.

"Jadi di sini cacat administrasi, penetapan tersangka sudah cacat hukum," sambung dia.

Tak hanya itu, kubu Rizieq juga menyerahkan surat Kapolda Metro Jaya. Alamsyah menyebut surat tersebut terdapat kejanggalan pada penanggalan dan tidak dibantah oleh pihak Polda Metro.

"Ada lagi yang kemarin tidak dibantah oleh kuasa termohon tentang surat Kapolda tanggal 26 Desember. Itu kan ditetapkan tersangka tanggal 9 Desember kemudian Surat Kapoldanya tanggal 26, katanya di situ penetapan tersangka berdasarkan surat Kapolda tapi tidak disangkal. Mungkin semestinya 26 November, kalau Desember tempus waktunya belum sampai itu mustahil," tutup dia. (Pon)

Baca Juga

Kubu Rizieq Siapkan Pembuktian di Sidang Praperadilan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Disnakertrans DKI Bentuk Tim Awasi Perusahaan Langgar PSBB Total
Indonesia
Disnakertrans DKI Bentuk Tim Awasi Perusahaan Langgar PSBB Total

Disnakertrans DKI Jakarta membentuk tim yang bertujuan untuk mengawasi seluruh perusahaan di ibu kota saat PSBB total.

FPI Berganti Nama karena Ketidaktegasan Aparat Penegak Hukum
Indonesia
FPI Berganti Nama karena Ketidaktegasan Aparat Penegak Hukum

Petrus melihat, sanksi administratif yang dijatuhkan berupa larangan kegiatan, menggunakan atribut dan menghentikan kegiatan FPI, tidak berpengaruh di internal FPI.

Update COVID-19 Kamis (1/10): Bertambah 4.174, Kasus Positif COVID-19 Capai 291.182
Indonesia
Update COVID-19 Kamis (1/10): Bertambah 4.174, Kasus Positif COVID-19 Capai 291.182

Presiden Joko Widodo sendiri mengatakan pada akhir tahun 2020 dan awal tahun 2021 direncanakan vaksin COVID-19 akan selesai dibuat

Operasi Ketupat Tahun Ini Menyesuaikan Kebijakan Pemerintah Soal Mudik
Indonesia
Jadi Klaster Penyebaran COVID-19, Sebagian Gedung Samsat Polda Metro Ditutup
Indonesia
Jadi Klaster Penyebaran COVID-19, Sebagian Gedung Samsat Polda Metro Ditutup

Pihaknya mengaku akan lebih mengetatkan lagi protokol kesehatan disana

Ingatkan Bahaya COVID-19, Pemkot Jakpus Pasang Peti Mati di Lokasi Ramai Warga
Indonesia
Ingatkan Bahaya COVID-19, Pemkot Jakpus Pasang Peti Mati di Lokasi Ramai Warga

Rencana pemasangan peti mati dilangsungkan pada pekan ini, namun itu semua tergantung dari arahan Gubernur Anies Baswedan.

CFD Kembali Digelar Pekan Depan, Warga Kurang Sehat Jangan Datang
Indonesia
CFD Kembali Digelar Pekan Depan, Warga Kurang Sehat Jangan Datang

Masyarakat yang berolahraga di CFD harus menaati dan menjalankan protokol kesehatan

Ditawari Masuk Tim Pemenangan Gibran-Teguh, Purnomo: Saya Siap Jika Diminta Membantu
Indonesia
Ditawari Masuk Tim Pemenangan Gibran-Teguh, Purnomo: Saya Siap Jika Diminta Membantu

Purnomo menyatakan siap jika diminta membantu dalam tim pemenangan Gibran-Teguh.

Diduga Bermasalah, Puluhan TPS Berpotensi Lakukan Pemungutan Suara Ulang
Indonesia
Diduga Bermasalah, Puluhan TPS Berpotensi Lakukan Pemungutan Suara Ulang

Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih

Diperiksa Delapan Jam, Wagub Ariza Klaim Tak Ada yang Ditutup-tutupi
Indonesia
Diperiksa Delapan Jam, Wagub Ariza Klaim Tak Ada yang Ditutup-tutupi

Ahmad Riza Patria selesai menjalani klarifikasi dalam kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan saat acara pimpinan FPI Rizieq Shihab.