Kubu Rizieq Serahkan Bukti Tertulis, Salah Satunya Surat dari Pemda DKI Tim kuasa hukum Rizieq Shihab memberikan keterangan kepada media usai sidang hari kedua praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (5/1). ANTARA/Laily Rahmawaty

MerahPutih.com - Kuasa hukum Rizieq Shihab menyerahkan sejumlah bukti tertulis dalam sidang lanjutan praperadilan terkait penetapan tersangka kasus kerumunan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

"Hari ini kita acara pembuktian. Kalau dari pemohon kita serahkan 40 (halaman). Ada semua," kata kuasa hukum Rizieq, Alamsyah Hanafiah di PN Jaksel, Rabu (6/1).

Baca Juga

Tim Hukum Polda Metro Minta Hakim Tolak Praperadilan Rizieq Shihab

Alamsyah menjelaskan, salah satu bukti tertulis itu yakni surat dari Pemda DKI Jakarta mengenai sanksi administrasi berupa denda Rp50 juta akibat kerumunan di Pertamburan, Jakarta Pusat.

Menurut Alamsyah, dengan adanya surat tersebut seharusnya Rizieq tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka karena sudah menjalankan hukuman administratif berupa denda.

"Berdasarkan azas hukum seseorang tidak boleh dihukum 2 kali dalam kasus yang sama. Itu ada dalam UU HAM ada di yuresprudensi Mahkamah Agung maupun surat edaran Mahkamah Agung," ungkap dia.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang praperadilan Rizieq Shihab dengan agenda mendengarkan tanggapan Polda Metro Jaya, Selasa (5/1/20201) (ANTARA/Laily Rahmawaty)
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang praperadilan Rizieq Shihab dengan agenda mendengarkan tanggapan Polda Metro Jaya, Selasa (5/1/20201) (ANTARA/Laily Rahmawaty)

Selain itu, Alamsyah mengatakan pihaknya juga menyerahkan surat perintah penyidikan (sprindik) terhadap Rizieq. Menurut dia, surat tersebut cacat hukum lantaran terdapat dua sprindik yang berbeda tanggal.

"Dalam kasus ini sprindiknya ada dua, dalam protap Kapolri itu 7 hari setelah surat sprindik keluar mengirimkan pemberitahuan kepada Kepala Kejati tentang penetapan tersangka karena sprindiknya dua dan tanggalnya berbeda sekarang 7 hari ini berpedoman dengan sprindik yang mana? Ini di sini kekaburan obscuur libel," ujarnya.

"Jadi di sini cacat administrasi, penetapan tersangka sudah cacat hukum," sambung dia.

Tak hanya itu, kubu Rizieq juga menyerahkan surat Kapolda Metro Jaya. Alamsyah menyebut surat tersebut terdapat kejanggalan pada penanggalan dan tidak dibantah oleh pihak Polda Metro.

"Ada lagi yang kemarin tidak dibantah oleh kuasa termohon tentang surat Kapolda tanggal 26 Desember. Itu kan ditetapkan tersangka tanggal 9 Desember kemudian Surat Kapoldanya tanggal 26, katanya di situ penetapan tersangka berdasarkan surat Kapolda tapi tidak disangkal. Mungkin semestinya 26 November, kalau Desember tempus waktunya belum sampai itu mustahil," tutup dia. (Pon)

Baca Juga

Kubu Rizieq Siapkan Pembuktian di Sidang Praperadilan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anies dan Wagub Riza Tidak Akan Hadiri Reuni 212
Indonesia
Anies dan Wagub Riza Tidak Akan Hadiri Reuni 212

Kegiatan Reuni 212 direncanakan digelar hari ini, Kamis (2/12), di Patung Kuda, Jakarta Pusat.

Interpelasi Formula E Bakal Digelar Setelah Lebaran
Indonesia
Interpelasi Formula E Bakal Digelar Setelah Lebaran

"Habis lebaran ya. Kalau sekarang kan mepet waktunya," kata Prasetyo saat dikonfirmasi awak media, Senin (18/4)

Berikut Tiga Provinsi dengan Angka Kasus Aktif COVID-19 Harian Tertinggi
Indonesia
Berikut Tiga Provinsi dengan Angka Kasus Aktif COVID-19 Harian Tertinggi

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melaporkan Provinsi Papua memiliki angka tertinggi kasus aktif harian, yakni 1.683.

Rusia Balas Usir Diplomat Amerika Serikat
Dunia
Rusia Balas Usir Diplomat Amerika Serikat

Amerika Serikat dilaporkan melakukan pengusiran terhadap staf perutusan Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Hampir Kabur ke Turki, WNA Otak Sindikat Pinjol Ilegal Terancam 20 Tahun Bui
Indonesia
Hampir Kabur ke Turki, WNA Otak Sindikat Pinjol Ilegal Terancam 20 Tahun Bui

Aplikasi Plinpay memakan korban seorang ibu di Wonogiri, Jawa Tengah, hingga gantung diri.

Penyerahan Penembak Laskar FPI ke Kejaksaan Tertunda, Ada Apa?
Indonesia
Penyerahan Penembak Laskar FPI ke Kejaksaan Tertunda, Ada Apa?

Untuk pelimpahan tahap dua menunggu salah satu tersangka itu negatif

KPK Cecar Mantan Bupati Tabanan Terkait Persetujuan Pengurusan DID
Indonesia
KPK Cecar Mantan Bupati Tabanan Terkait Persetujuan Pengurusan DID

Pemeriksaan Eka Wiryastuti terkait kasus dugaan suap pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Tabanan, Bali Tahun Anggaran 2018.

Gunung Merapi Luncurkan Belasan Kali Guguran Lava Pijar Sejauh 2.000 Meter
Indonesia
Gunung Merapi Luncurkan Belasan Kali Guguran Lava Pijar Sejauh 2.000 Meter

Hingga saat ini, BPPTKG masih mempertahankan status Gunung Merapi pada Level III atau Siaga.

KPK Kukuh Minta Komnas HAM Jelaskan Alasan Pemeriksaan Firli Bahuri Cs
Indonesia
KPK Kukuh Minta Komnas HAM Jelaskan Alasan Pemeriksaan Firli Bahuri Cs

"Hal ini penting agar kami bisa menyampaikan data dan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pemeriksaan tersebut," ujarnya.

Kasus Pencemaran Parasetamol di Teluk Jakarta Akan Ditindaklanjuti Aparat Hukum
Indonesia