Kubu Rizieq Serahkan Bukti Tertulis, Salah Satunya Surat dari Pemda DKI Tim kuasa hukum Rizieq Shihab memberikan keterangan kepada media usai sidang hari kedua praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (5/1). ANTARA/Laily Rahmawaty

MerahPutih.com - Kuasa hukum Rizieq Shihab menyerahkan sejumlah bukti tertulis dalam sidang lanjutan praperadilan terkait penetapan tersangka kasus kerumunan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

"Hari ini kita acara pembuktian. Kalau dari pemohon kita serahkan 40 (halaman). Ada semua," kata kuasa hukum Rizieq, Alamsyah Hanafiah di PN Jaksel, Rabu (6/1).

Baca Juga

Tim Hukum Polda Metro Minta Hakim Tolak Praperadilan Rizieq Shihab

Alamsyah menjelaskan, salah satu bukti tertulis itu yakni surat dari Pemda DKI Jakarta mengenai sanksi administrasi berupa denda Rp50 juta akibat kerumunan di Pertamburan, Jakarta Pusat.

Menurut Alamsyah, dengan adanya surat tersebut seharusnya Rizieq tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka karena sudah menjalankan hukuman administratif berupa denda.

"Berdasarkan azas hukum seseorang tidak boleh dihukum 2 kali dalam kasus yang sama. Itu ada dalam UU HAM ada di yuresprudensi Mahkamah Agung maupun surat edaran Mahkamah Agung," ungkap dia.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang praperadilan Rizieq Shihab dengan agenda mendengarkan tanggapan Polda Metro Jaya, Selasa (5/1/20201) (ANTARA/Laily Rahmawaty)
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang praperadilan Rizieq Shihab dengan agenda mendengarkan tanggapan Polda Metro Jaya, Selasa (5/1/20201) (ANTARA/Laily Rahmawaty)

Selain itu, Alamsyah mengatakan pihaknya juga menyerahkan surat perintah penyidikan (sprindik) terhadap Rizieq. Menurut dia, surat tersebut cacat hukum lantaran terdapat dua sprindik yang berbeda tanggal.

"Dalam kasus ini sprindiknya ada dua, dalam protap Kapolri itu 7 hari setelah surat sprindik keluar mengirimkan pemberitahuan kepada Kepala Kejati tentang penetapan tersangka karena sprindiknya dua dan tanggalnya berbeda sekarang 7 hari ini berpedoman dengan sprindik yang mana? Ini di sini kekaburan obscuur libel," ujarnya.

"Jadi di sini cacat administrasi, penetapan tersangka sudah cacat hukum," sambung dia.

Tak hanya itu, kubu Rizieq juga menyerahkan surat Kapolda Metro Jaya. Alamsyah menyebut surat tersebut terdapat kejanggalan pada penanggalan dan tidak dibantah oleh pihak Polda Metro.

"Ada lagi yang kemarin tidak dibantah oleh kuasa termohon tentang surat Kapolda tanggal 26 Desember. Itu kan ditetapkan tersangka tanggal 9 Desember kemudian Surat Kapoldanya tanggal 26, katanya di situ penetapan tersangka berdasarkan surat Kapolda tapi tidak disangkal. Mungkin semestinya 26 November, kalau Desember tempus waktunya belum sampai itu mustahil," tutup dia. (Pon)

Baca Juga

Kubu Rizieq Siapkan Pembuktian di Sidang Praperadilan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pandemi Tunjukkan Kelemahan Kinerja Pemerintah
Indonesia
Pandemi Tunjukkan Kelemahan Kinerja Pemerintah

Dari pandemi ini, harus ada peningkatan pelayanan kesehatan yang lebih merata bagi seluruh rakyat Indonesia di seluruh wilayah,

Jadikan COVID-19 Musuh Bersama
Indonesia
Jadikan COVID-19 Musuh Bersama

"Pandemi tak mengenal siapa saja. Ini musuh bersama. Oleh sebab itu kita harus komitmen bersama mencegah penyebarannya," kata Hengki

18.000 UMKM Bakal Terdampak PPKM Darurat, Solo Siapkan BST Rp 9 Miliar
Indonesia
18.000 UMKM Bakal Terdampak PPKM Darurat, Solo Siapkan BST Rp 9 Miliar

Pemerintah akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali per 3 Juli.

Komnas HAM Kecewa Pemerintah Labeli KKB Sebagai Teroris
Indonesia
Komnas HAM Kecewa Pemerintah Labeli KKB Sebagai Teroris

Sistem demokratis yang sudah dijalankan tidak mampu mentransformasikan konflik di Papua. Dengan kata lain, keadaan di Papua tidak berubah dari sebelumnya hingga sekarang

Azis Syamsuddin Jamin tidak Ada Pasal Selundupan di UU Ciptaker
Indonesia
Azis Syamsuddin Jamin tidak Ada Pasal Selundupan di UU Ciptaker

Azis menegaskan, DPR tidak berani memasukkan pasal selundupan

Komnas HAM Temukan Fakta Baru Kasus Kematian 6 Laskar FPI
Indonesia
Komnas HAM Temukan Fakta Baru Kasus Kematian 6 Laskar FPI

Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung menuturkan, telah menemukan bukti baru sebagai titik terang investigasi kasus tewasnya 6 laskar FPI.

HUT ke-75 Bhayangkara Dilakukan Virtual dan Sederhana
Indonesia
HUT ke-75 Bhayangkara Dilakukan Virtual dan Sederhana

Jokowi direncanakan melakukan dialog dengan beberapa Polda serta Polres jajaran. Dan, dilanjutkan dialog dengan jajaran dan mantan-mantan Kapolri.

Petugas Paksa Putar Balik 200 Kendaraan di Empat Titik Penyekatan
Indonesia
Petugas Paksa Putar Balik 200 Kendaraan di Empat Titik Penyekatan

Jika tak memenuhi kriteria itu, pengendara bakal diputar balik. Dari informasi di lapangan, ada 200-an kendaraan yang diputarbalik

Pemprov DKI Pertimbangkan Usulan DPRD Pakai Dana BTT Rp 84 Miliar Percepat Vaksinasi
Indonesia
Pemprov DKI Pertimbangkan Usulan DPRD Pakai Dana BTT Rp 84 Miliar Percepat Vaksinasi

- DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk mempercepat vaksinasi seluruh warga dengan memanfaatkan Biaya Tak Terduga di APBD tahun 2021 yang saat ini tersisa Rp 84,76 miliar.

Polisi Bersiap Amankan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kalsel
Indonesia
Polisi Bersiap Amankan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kalsel

Berdasarkan data KPU Kalsel, ada 827 TPS yang menggelar PSU. Terdiri dari 502 TPS di Kabupaten Banjar, 24 TPS di Kabupaten Tapin dan 301 TPS di Kota Banjarmasin yang menggelar PSU.