Kubu Rizieq Sebut Putusan Hakim PN Jaksel Sesat Sidang praperadilan Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (6/1/2021). (ANTARA/Laily Rahmawaty)

MerahPutih.com - Tim kuasa hukum Rizieq Shihab menganggap putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesat. Hal tersebut disampaikan tim hukum lantaran hakim tunggal Akhmad Sahyuti menolak gugatan praperadilan Rizieq.

"Menyesatkan, karena sudah merubah azas hukum, dari asas hukum lex spesialis, dijadikan digabungkan dengan asas hukum generalis. Azas hukum umum itu sebenarnya diharamkan oleh ketentuan undang-undang," kata Alamsyah Hanafiah di PN Jaksel, Selasa (12/1).

Atas dasar tersebut, kata Alamsyah pihaknya akan mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Uji materi berkaitan dengan pelaksaan persidangan yang dikepalai oleh hakim tunggal.

Baca Juga:

Rizieq Siapkan Langkah Hukum Lain Jika Gugatan Praperadilan Ditolak

"Nanti rencana saya mau mengajukan judicial review tentang yang mengadili praperadilan, yaitu hakim tunggal. Hakim tunggal ini kan semau-maunya dia saja, itu," ujarnya.

Rencananya, gugatan ke MK akan dilayangkan pekan depan. Alamsyah mengatakan, pihaknya masih akan mengawal pemeriksaan Rizieq dan tersangka lainnya di Polda Metro Jaya.

"JR (uji materi) mungkin tunggu kalau tidak minggu depan, karena kami mendampingi para tersangka banyak sekali di Polda," ujar Alamsyah.

Seorang saksi memberikan keterangan pada sidang praperadilan Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (6/1/2021). (ANTARA/Laily Rahmawaty)
Seorang saksi memberikan keterangan pada sidang praperadilan Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (6/1/2021). (ANTARA/Laily Rahmawaty)

Sebelumnya, hakim tunggal Akhmad Sahyuti menolak gugatan praperadilan yang diajukan Rizieq Shihab atas penetapan tersangka dalam perkara kerumunan dan pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan, Jakarta Pusat.

"Mengadili menolak permohonan praperadilan termohon. Membebankan biaya perkara senilai nihil," ujar Sahyuti dalam persidangan di PN Jaksel, Selasa (12/1).

Menurut Sayuti, putusan itu diambil setelah mempertimbangkan surat permohonan dan surat jawaban yang diajukan pihak pemohon dan termohon. Keputusan juga berdasarkan pertimbangan bukti-bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan.

"Menimbang dari alat bukti, saksi dan ahli, hakim berpendapat penetapan tersangka didukung dengan alat bukti yang sah," ujarnya.

Baca Juga:

Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Praperadilan Rizieq

Untuk diketahui, perkara pelanggaran prokes ini bermula ketika Rizieq menggelar acara pernikahan putrinya, Syarifah Najwa Shihab dengan Irfan Alaydrus di Petamburan, Jakarta Pusat, pada 14 November 2020.

Di saat yang sama, DPP Front Pembela Islam (FPI) turut membuat acara Maulid Nabi, sehingga dua acara itu menimbulkan kerumunan. Bahkan, massa yang hadir tak menerapkan prokes dengan tidak menggunakan masker dan menjaga jarak.

Dengan adanya pelanggaran itu, Pemerintah Provinsi (Pemrov) DKI Jakarta memberikan sanksi denda sebesar Rp50 juta. Kemudian, polisi turun tangan untuk menyelidiki pelanggaran tersebut lantaran diduga terjadi tindak pidana di balik kerumunan tesebut.

Polisi kemudian menetapkan enam orang tersangka. Salah satu di antaranya adalah Rizieq Shihab. Rizieq disangkakan melanggar pasal 160 KUHP dan 216 KUHP. (Pon)

Baca Juga:

Soal Putusan Praperadilan Rizieq, Mabes Polri Pasrah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bambang Widjojanto Sebut Polemik Demokrat Bisa Merusak Demokrasi
Indonesia
Bambang Widjojanto Sebut Polemik Demokrat Bisa Merusak Demokrasi

"Kalau dibiarkan terus-menerus, akan mengganggu proses demokrasi yang sedang berjalan," ucapnya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (21/10).

RDP dengan DPR, KPK Minta Tambahan Anggaran Rp 403 Miliar
Indonesia
RDP dengan DPR, KPK Minta Tambahan Anggaran Rp 403 Miliar

Jumlah tersebut lebih besar dari pagu anggaran indikatif yang ditetapkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp 1.093.22 miliar. Untuk itu, Firli meminta tambahan anggaran belanja sebesar Rp 403.03 miliar

M. Taufik Harap Pemilihan Ketua KNPI DKI Selesaikan Polemik 4 Kubu
Indonesia
M. Taufik Harap Pemilihan Ketua KNPI DKI Selesaikan Polemik 4 Kubu

Ketua Korps Alumni Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) DKI Jakarta Mohammad Taufik harus turun gunung menyelesaikan polemik 4 kubu di KNPI DKI.

Waspada, Penipuan Catut Nama Wakil Gubernur Jateng Kembali Muncul
Indonesia
Waspada, Penipuan Catut Nama Wakil Gubernur Jateng Kembali Muncul

Nama Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen atau yang akrab disapa Gus Yasin kembali dicatut untuk melakukan penipuan.

Wagub DKI: Vaksinasi di Jakarta Tembus 6 Juta Dosis
Indonesia
Wagub DKI: Vaksinasi di Jakarta Tembus 6 Juta Dosis

"Vaksinasi di Jakarta angkanya sudah mencapai 5.9 hampir 6 juta dosis 1 dan dosis 2," ujar Riza

Kominfo Minta YouTube Blokir Akun Jozeph Paul Zhang
Indonesia
Kominfo Minta YouTube Blokir Akun Jozeph Paul Zhang

Kementerian Komunikasi dan Informatika melayangkan surat pada YouTube agar memblokir akun Jozeph Paul Zhang karena berisi ujaran kebencian.

Tulis Surat untuk Keluarga, Rizieq Shihab Curhat Nasibnya di Dalam Penjara
Indonesia
Tulis Surat untuk Keluarga, Rizieq Shihab Curhat Nasibnya di Dalam Penjara

Dalam surat yang ditulis tangan dengan tinta biru itu, Rizieq mengirimkan kabar kepada istri dan anak anaknya bahwa kondisinya dalam keadaan sehat.

 THR 100 Persen, Anak Buah Prabowo Sebut Kado Hari Buruh
Indonesia
THR 100 Persen, Anak Buah Prabowo Sebut Kado Hari Buruh

Politisi yang memiliki panggilan Hergun menambahkan, aturan THR 100 persen bagi para pekerja/buruh ini diharapkan dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pengusaha.

Elemen Mahasiswa Minta Hukum Ditaati di Polemik TWK KPK
Indonesia
Elemen Mahasiswa Minta Hukum Ditaati di Polemik TWK KPK

"Aksi yang akan dilakukan Mahasiswa harus dilakukan dengan kajian aspek hukum yang matang. Karena sebagai warga Nagara juga harus patuh terhadap putusan Hukum," kata Onky

Komnas HAM Hari Ini Periksa Pengurus WP KPK
Indonesia
Komnas HAM Hari Ini Periksa Pengurus WP KPK

Komnas HAM menjadwalkan pemeriksaan terhadap 6 orang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (31/5).