Kubu Rizieq Sebut Putusan Hakim PN Jaksel Sesat Sidang praperadilan Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (6/1/2021). (ANTARA/Laily Rahmawaty)

MerahPutih.com - Tim kuasa hukum Rizieq Shihab menganggap putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesat. Hal tersebut disampaikan tim hukum lantaran hakim tunggal Akhmad Sahyuti menolak gugatan praperadilan Rizieq.

"Menyesatkan, karena sudah merubah azas hukum, dari asas hukum lex spesialis, dijadikan digabungkan dengan asas hukum generalis. Azas hukum umum itu sebenarnya diharamkan oleh ketentuan undang-undang," kata Alamsyah Hanafiah di PN Jaksel, Selasa (12/1).

Atas dasar tersebut, kata Alamsyah pihaknya akan mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Uji materi berkaitan dengan pelaksaan persidangan yang dikepalai oleh hakim tunggal.

Baca Juga:

Rizieq Siapkan Langkah Hukum Lain Jika Gugatan Praperadilan Ditolak

"Nanti rencana saya mau mengajukan judicial review tentang yang mengadili praperadilan, yaitu hakim tunggal. Hakim tunggal ini kan semau-maunya dia saja, itu," ujarnya.

Rencananya, gugatan ke MK akan dilayangkan pekan depan. Alamsyah mengatakan, pihaknya masih akan mengawal pemeriksaan Rizieq dan tersangka lainnya di Polda Metro Jaya.

"JR (uji materi) mungkin tunggu kalau tidak minggu depan, karena kami mendampingi para tersangka banyak sekali di Polda," ujar Alamsyah.

Seorang saksi memberikan keterangan pada sidang praperadilan Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (6/1/2021). (ANTARA/Laily Rahmawaty)
Seorang saksi memberikan keterangan pada sidang praperadilan Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (6/1/2021). (ANTARA/Laily Rahmawaty)

Sebelumnya, hakim tunggal Akhmad Sahyuti menolak gugatan praperadilan yang diajukan Rizieq Shihab atas penetapan tersangka dalam perkara kerumunan dan pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan, Jakarta Pusat.

"Mengadili menolak permohonan praperadilan termohon. Membebankan biaya perkara senilai nihil," ujar Sahyuti dalam persidangan di PN Jaksel, Selasa (12/1).

Menurut Sayuti, putusan itu diambil setelah mempertimbangkan surat permohonan dan surat jawaban yang diajukan pihak pemohon dan termohon. Keputusan juga berdasarkan pertimbangan bukti-bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan.

"Menimbang dari alat bukti, saksi dan ahli, hakim berpendapat penetapan tersangka didukung dengan alat bukti yang sah," ujarnya.

Baca Juga:

Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Praperadilan Rizieq

Untuk diketahui, perkara pelanggaran prokes ini bermula ketika Rizieq menggelar acara pernikahan putrinya, Syarifah Najwa Shihab dengan Irfan Alaydrus di Petamburan, Jakarta Pusat, pada 14 November 2020.

Di saat yang sama, DPP Front Pembela Islam (FPI) turut membuat acara Maulid Nabi, sehingga dua acara itu menimbulkan kerumunan. Bahkan, massa yang hadir tak menerapkan prokes dengan tidak menggunakan masker dan menjaga jarak.

Dengan adanya pelanggaran itu, Pemerintah Provinsi (Pemrov) DKI Jakarta memberikan sanksi denda sebesar Rp50 juta. Kemudian, polisi turun tangan untuk menyelidiki pelanggaran tersebut lantaran diduga terjadi tindak pidana di balik kerumunan tesebut.

Polisi kemudian menetapkan enam orang tersangka. Salah satu di antaranya adalah Rizieq Shihab. Rizieq disangkakan melanggar pasal 160 KUHP dan 216 KUHP. (Pon)

Baca Juga:

Soal Putusan Praperadilan Rizieq, Mabes Polri Pasrah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Kirim Surat Pemecatan Dewas TVRI ke Presiden
Indonesia
DPR Kirim Surat Pemecatan Dewas TVRI ke Presiden

Komisi I DPR pada Senin (11/5) telah mengeluarkan rekomendasi pemberhentian terhadap Ketua Dewan Pengawas (Dewas) TVRI.

Cuma 31 Persen Publik Tahu Soal Omnibus Law UU Cipta Kerja
Indonesia
Cuma 31 Persen Publik Tahu Soal Omnibus Law UU Cipta Kerja

Hasil ini, menjadi catatan kritis bagi pemerintah, di mana rumusan kebijakan yang dinilai sangat strategis kurang dikomunikasikan kepada publik.

Long Weekend Akhir Oktober Berisiko Tinggi Penyebaran Corona
Indonesia
Long Weekend Akhir Oktober Berisiko Tinggi Penyebaran Corona

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengingatkan potensi penularan masif COVID-19 sebagai dampak libur panjang Maulid Nabi pada akhir Oktober ini.

 Tetap Gelar Kongres, Anies Sarankan Partai Demokrat Bawa Dokter
Indonesia
Tetap Gelar Kongres, Anies Sarankan Partai Demokrat Bawa Dokter

Selanjutnya kata Mujiyono, Gubernur Anies juga meminta kepada panitia penyelenggara acara tersebut untuk menyiapkan hand sanitizer dibeberapa titik lokasi kongres.

Jenazah Enam Pengawal Rizieq Belum Boleh Dilihat
Indonesia
Jenazah Enam Pengawal Rizieq Belum Boleh Dilihat

Azis menegaskan pihak keluarga korban sudah siap membawa pulang jenazah

Tim SAR Terus Temukan Body Part dari Lokasi Jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air
Indonesia
Tim SAR Terus Temukan Body Part dari Lokasi Jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air

Proses evakuasi korban pesawat Sriwijaya Air SJ182 hingga kini masih dilakukan tim SAR gabungan.

Komite Pemberantasan Mafia Hukum Jadi Wadah Rakyat Kecil Cari Keadilan
Indonesia
Komite Pemberantasan Mafia Hukum Jadi Wadah Rakyat Kecil Cari Keadilan

Ia berharap agar kehadiran Komite PMH bisa menjadi wadah yang positif bagi masyarakat untuk mencari keadilan di Indonesia.

Terjadi Penumpukan Antrean Vaksin Lansia, Wagub DKI Sebut Animo Warga Tinggi
Indonesia
Terjadi Penumpukan Antrean Vaksin Lansia, Wagub DKI Sebut Animo Warga Tinggi

Ramai di media sosial (medsos) terjadi penumpukan warga saat mengantre untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 di Pasar Tanah Abang.

Harga Kedelai Melonjak, Kemendag Akan Umumkan Harga Wajar Tahu Tempe
Indonesia
Harga Kedelai Melonjak, Kemendag Akan Umumkan Harga Wajar Tahu Tempe

Tiongkok yang menjadi negara importir terbesar kedelai juga meningkatkan jumlah permintaannya dari 15 juta ton menjadi 28 juta ton untuk pakan ternak babi kepada Amerika Serikat.

PT MRT Jakarta Kantongi ISO 37001:2016 Anti Penyuapan
Indonesia
PT MRT Jakarta Kantongi ISO 37001:2016 Anti Penyuapan

Komitmen MRT Jakarta itu diharapkan dapat terus berjalan