Kubu Rizieq Klaim Acara di Petamburan Dapat Lampu Hijau Anak Buah Anies Kerumunan massa di Petamburan, Jakarta. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Kuasa hukum Rizieq Shihab, Muhammad Kamil Pasha mengklaim acara yang dilangsungkan keluarga Rizieq di Petamburan telah mendapat persetujuan dari Pihak Wali Kota Jakarta Pusat.

Hal tersebut disampaikan Kamil dalam sidang gugatan praperadilan penetapan tersangka dan penahanan Rizieq Shihab dalam kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat.

Baca Juga

Ini Kata Kuasa Hukum Soal Langkah Rizieq Setelah Jadi Tersangka

"Acara pernikahan tersebut disetujui dan dihadiri pihak KUA Tanah Abang. Serta acara maulid diketahui dan disetujui oleh pihak Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat," kata Kamil di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (4/1).

Kamil juga mengklaim telah meminta kepada pendukung Rizieq dan FPI untuk tidak datang dan membuat kerumunan. Namun, antusias pendukung Rizieq tak terbendung.

Kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, Kamis (10/12) petang. Foto: MP/Kanu

Pihak DPP FPI juga sempat meminta masyarakat yang hadir untuk tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Bahkan DPP FPI juga sempat membagi-bagikan masker dan hand sanitazer.

"Pembagian masker, hand sanitizer, dan tempat cuci tangan tersebut juga didukung dan dibantu oleh pihak BPBD DKI Jakarta yang merupakan bagian dari Satgas COVID-19 DKI Jakarta," ungkapnya.

Baca Juga

Penetapan Tersangka Rizieq Shihab Picu Kekhawatiran Kasusnya Bakal Dihentikan Lagi

Tak hanya BPBD DKI, menurut Kamil, Dinas Perhubungan DKI Jakarta turut andil dalam mencegah kerumunan yang terjadi di Petamburan. Pihak Dishub menutup Jalan KS Tubun demi meminimalisir keramaian masyarakat.

"Pihak Dishub DKI juga menutup Jalan KS Tubun agar tercipta jaga jarak dan ruang untuk sosial distancing," kata Kamil. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Temui Gibran di Rumah Dinas, Sekjen Gerindra: Kebijakan Beliau Sudah On The Track
Indonesia
Temui Gibran di Rumah Dinas, Sekjen Gerindra: Kebijakan Beliau Sudah On The Track

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menemui Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di rumah dinas Loji Gandrung, Solo, Jawa Tengah, Minggu (28/3)

Jakarta Tunggu Kepastian Mekanisme Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Jakarta Tunggu Kepastian Mekanisme Vaksinasi COVID-19

Pemerintah pusat telah menargetkan ada 107 juta orang dari 160 juta penduduk di rentang usia 18-59 tahun yang divaksinasi sepanjang 2020-2022.

Satu Lagi Pejabat di Lingkup Pemprov DKI Meninggal Akibat COVID-19
Indonesia
Satu Lagi Pejabat di Lingkup Pemprov DKI Meninggal Akibat COVID-19

Proses pemakaman dilakukan secara protokol COVID-19

Pedagang Pasar Kelompok Pertama Terima Vaksin COVID-19
Indonesia
Pedagang Pasar Kelompok Pertama Terima Vaksin COVID-19

Para pedagang di pasar menjadi kelompok yang pertama divaksinasi COVID-19 pada tahap dua.

Hari Pahlawan, MUI Soroti Polarisasi Masyarakat yang Semakin Runcing
Indonesia
Hari Pahlawan, MUI Soroti Polarisasi Masyarakat yang Semakin Runcing

"Harus menjadikan pancasila dan UUD 1945 sebagai acuan bersama. Supaya polarisasi dan perbedaan pandangan yang ada saat ini tidak semakin meruncing bahkan memanas," jelas Abbas

Pengamat Yakin Ada Intervensi Eksternal di Kisruh Partai Demokrat
Indonesia
Pengamat Yakin Ada Intervensi Eksternal di Kisruh Partai Demokrat

Demokrat tidak ingin terjadi kegaduhan yang berdampak pada instabilitas hukum

Jadi Kapolri, Komjen Listyo Harus Hapus Aturan Diskriminatif bagi Anggota Polri
Indonesia
Jadi Kapolri, Komjen Listyo Harus Hapus Aturan Diskriminatif bagi Anggota Polri

Presiden Joko Widodo bakal melantik Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri.

Sineas Kirim Surat Terbuka, Solusi Kemenperekraf Bakal Berikan Vaksin
Indonesia
Sineas Kirim Surat Terbuka, Solusi Kemenperekraf Bakal Berikan Vaksin

Melalui surat terbuka yang viral di media sodial, para insan film tanah air berharap dukungan dari pemerintah Indonesia, agar membuat mereka bisa terus bekerja membuat film.

Pemprov DKI Belum Bahas UMP Tahun 2021
Indonesia
Pemprov DKI Belum Bahas UMP Tahun 2021

Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada pembahasan

KPK Sebut Semua Program Pemulihan Dampak COVID-19 Rawan Dikorupsi
Indonesia
KPK Sebut Semua Program Pemulihan Dampak COVID-19 Rawan Dikorupsi

KPK tidak akan segan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) bila terdeteksi ada pejabat negara yang melakukan korupsi terkait pemulihan dampak COVID-19