Kubu Prabowo Sebut Pemerintahan Jokowi Otoriter Kuasa hukum paslon nomor urut 02 selaku pemohon Bambang Widjojanto (kanan) dan Denny Indrayana (kir) mengikuti sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah

MerahPutih.com - Tim hukum capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, menyebut pemerintahan Presiden Joko Widodo cenderung otoriter. Menurut anggota tim hukum Prabowo, Teuku Nasrullah potensi kecurangan pemilu besar dengan gaya pemerintahan seperti itu.

Hal itu disampaikan Nasrullah saat membacakan pokok-pokok permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (14/6).

Pemohon sidang PHPU di MK. (Antaranews)
Pemohon sidang PHPU di MK. (Antaranews)

"Potensi kecurangan pemilu yang dilakukan presiden petahana akan lebih kuat terjadi kalau karakteristik pemerintahan yang dibangunnya adalah pemerintahan yang cenderung otoriter, yang untuk di Indonesia salah satu contohnya adalah di era Orde Baru," kata Nasrullah.

BACA JUGA: Kuasa Hukum BPN: Tautan Berita Bisa Jadi Bukti

Dalam menyampaikan pendapatnya, Teuku Nasrullah mengutip pernyataan guru besar Melbourne University Law Scholl, Tim Lindsey. Dalam artikel berjudul "Jokowi in Indonesia's 'Neo-New Order'", kata dia, Tim berpendapat bahwa dengan pengaturan sistem politik yang masih buruk, maka pemenang pemilu akan cenderung bertindak koruptif untuk mengembalikan biaya politik yang sangat mahal.

"Beberapa sifat otoritarian yang muncul dalam pemerintahan Jokowi dianggap adalah pola Orde Baru, seperti tindakan represif kepada kelompok masyarakat yang kritis dan para aktivis antikorupsi," jelas Nasrullah.

Nasrullah melanjutkan, Tim juga berpendapat bahwa untuk menyenangkan oligarki, Jokowi akan mengambil langkah keras terhadap kelompok Islam, memilih kebijakan yang akan membatasi kebebasan berpendapat, dan membuatnya berhadapan dengan kelompok masyarakat sipil.

Tak hanya Tim Lindsey, untuk memperkokoh argumennya, Nasrullah juga mengutip pendapat Tom Power, kandidat doktor dari Australian National University. Dalam makalahnya di Konferensi tahunan “Indonesia Update” di Canberra, Australia, pada September 2018, Tom menyoroti bahwa hukum kembali digunakan oleh pemerintahan Jokowi untuk menyerang dan melemahkan lawan politik.

Sidang perdana gugatan Pilpres 2019 di MK. (Antaranews)
Sidang perdana gugatan Pilpres 2019 di MK. (Antaranews)

BACA JUGA: Kubu Prabowo Sebut Jokowi Samarkan Dana Kampanye Pilpres

"Proteksi hukum juga ditawarkan sebagai barter kepada politisi yang mempunyai masalah hukum," tegas Nasrullah.

Hal lain, menguatnya lagi pemikiran dwi fungsi militer. Hal-hal tersebut bagi Tom Power adalah beberapa karakteristik otoritarian Orde Baru yang diadopsi oleh pemerintahan Jokowi. (Pon)

Kredit : ponco


Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH