Kubu Prabowo Sebut Jokowi Samarkan Dana Kampanye Pilpres Sidang perdana gugatan Pilpres 2019 di MK. (Antaranews)

MerahPutih.com - Tim Hukum capres dan cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mempersoalkan kejanggalan sumbangan dana kampanye pasangan capres dan cawapres 01 Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.

Kejanggalan itu diungkapkan Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto dalam sidang perdana gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (14/6).

"Bahwa rilis pers yang disampaikan Indonesia Corruption Watch (ICW) tanggal 9 Januari 2019, memuat analisa terhadap kecurigaan sumbangan dari Golfer TRG dan Golfer TBIG," kata BW.

Pemohon sidang PHPU di MK. (Antaranews)
Pemohon sidang PHPU di MK. (Antaranews)

Baca Juga: BW: Instruksi Caspres 01 Memakai Baju Putih ke TPS Langgar Asas Rahasia Pemilu

Dalam analisa ICW sebagaimana dikutip Tim Hukum Prabowo-Sandi, disebutkan ada kecurigaan atau dugaan bahwa Golfer RTG dan Golfer TBIG adalah dua Perusahaan milik Bendahara TKN Jokowi-Ma'ruf, Wahyu Sakti Trenggono yakni PT Tower Bersama Infrastructure TBK dan Teknolgi Riset Global Investama.

"ICW dalam analisisnya patut menduga sumbangan melalui sumber “kelompok” perusahaan Golfer bertujuan untuk mengakomodasi penyumbang yang tidak ingin diketahui identitasnya, mengakomodasi penyumbang perseorangan yang melebihi batas dana kampanye (sebesar) dua miliar lima ratus juta rupiah," ucap BW mengutip pers rilis ICW.

"Teknik pemecahan sumbangan dan penyamaran sumber asli dana kampanye diduga umum terjadi dalam pemilu," kata BW menambahkan.

Tak hanya kelompok Golfer, tim hukum Prabowo-Sandi juga mempersoalkan adanya dugaan sumber fiktif penyumbang dana kampanye dari kelompok lainnya. Misalnya kelompok Wanita Tangguh Pertiwi, Arisan Wanita Sari Jateng dan Pengusaha Muda Semarang.

Sumbangan yang berasal dari kelompok itu diduga berasal dari alamat dan NPWP pimpinan kelompok yang sama. Kemudian identitas pemberi sumbangan juga tidak jelas di mana tiga NPWP sama namun NIK-nya berbeda. Padahal pembuatan NPWP berdasarkan NIK.

Tim Kuasa Hukum BPN Bambang Widjojanto (Foto: MerahPutih/Rizki Fitrianto)
Tim Kuasa Hukum BPN Bambang Widjojanto (Foto: MerahPutih/Rizki Fitrianto)

Baca Juga: Kuasa Hukum BPN: Tautan Berita Bisa Jadi Bukti

'Bahwa sudah sangat jelas di atas adanya kecurangan, dugaan menyamarkan sumber asli dana kampanye yang bertujuan memecah sumbangan agar tidak melebih batas dana kampanye dari Kelompok sebesar Rp25.000.000.000 (Dua Puluh Lima Milyar)," jelas BW.

"Pada fakta sumbangan dari Kelompok dengan pimpinan yang sama (Bukti NPWP dan alamat sama) sebesar Rp 33.963.880.000 (Tiga Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), sudah melebihi batas sumbangan dana kampanye berasal dari Kelompok sebesar Rp 25.000.000.000 (Dua puluh lima milyar)," tandasnya. (Pon)

Baca Juga: Bongkar Salah Fatal Gugatan Prabowo, TKN Prediksi Putusan MK: No

Kredit : ponco


Zaimul Haq Elfan Habib

LAINNYA DARI MERAH PUTIH